Tanpa Program Penanggulangan di Hulu Infeksi HIV Baru Akan Terus Terjadi di Sumatera Utara
Pemeritah Indonesia mulai menetapkan Odha mendapatkan obat ARV secara gratis tahun 2004

RADARMEDAN.com - Prahadian Abdurahman, Technical Officer PKBI Sumut, menjelaskan bahwa audiensi rutin ini menjadi wadah advokasi ketersediaan anggaran program HIV di dinas-dinas. “Tahun 2026 ini siklus bantuan Global Fund berakhir. Kita belum tahu apakah di 2027 Sumut masih jadi daerah prioritas. Karena itu, penting mendorong pemerintah daerah menganggarkan slot untuk program HIV,” ujarnya. Ini ada dalam berita “Global Fund Berakhir, PKBI Sumut Dorong Pemerintah Daerah Siapkan Anggaran HIV” (gosumut.com, 20/5/2026).

Sebelum Indonesia masuk ke G-20 [forum kerja sama 20 negara perekonomian besar di dunia dan Uni Eropa (UE) serta Uni Afrika] masih ada bantuan asing dalam bentuk hibah untuk penanggulangan epidemi HIV/AIDS. Tapi, karena Indonesia masuk kualifikasi negara ekonomi besar, maka dana hibah ‘haram’ disalurkan ke Indonesia. Maka, hanya Global Fund (GF) yang bisa menyalurkan dana dengan catatan terus menyusut yang akhirnya berhenti di tahun 2026.

Bantuan GF terutama untuk pembelian obat antiretroviral (ARV) karena program terkait HIV/AIDS di Indonesia antara lain memberikan ARV secara gratis kepada pengidap HIV/AIDS. Yang juga disebut Odha (Orang dengan HIV/AIDS). Istilah ini diperkenalkan oleh (Mendiang) Prof Dr Anton M. Moeliono pakar bahasa di Pusa Bahasa Depdikbud (Lihat: catatan kaki hal. 17 dalam buku “Pers meliput AIDS,” Syaiful W. Harahap, Penerbit Sinar Harapan/Ford Foundation, Jakarta, 2000, ISBN: 979-416-627-8).

Pemeritah Indonesia mulai menetapkan Odha mendapatkan obat ARV secara gratis tahun 2004. Selain dana dari GF juga diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Hanya saja pemerintah tidak pernah melansir jumlah dana yang dikucurkan dari APBN secara rinci terkait dengan obat ARV. Tahun 2014, misalnya: Anggaran penanggulangan HIV-AIDS tahun 2014, pencegahan maupun pengobatan, mencapai Rp 613 miliar. Dari jumlah itu, Rp 162 miliar bantuan dari Global Fund. Sisanya berasal dari kantong pemerintah (INILAHCOM, 5/8/2024, dalam kebijakanaidsindonesia.net).

Dana yang diperlukan untuk pembelian obat ARV tergantung kepada jumlah Odha yang ditangani pemerintah yaitu warga yang terdeteksi HIV-positif melalui tes HIV di fasilitas kesehatan (Faskes) pemerintah, seperti Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, misalnya, tahun 2025 saja terdeteksi 3041 kasus baru HIV/AIDS. Sedangkan sejak tahun 1987 di Sumut sudah ada 38.521 kasus kumulatif HIV/AIDS.

Baca juga: Ini Peringkat Sumatera Utara dalam Jumlah Kasus HIV/AIDS Secara Nasional (RadarMedan.com, 9/6/2026)

Kebutuhan obat ARV jelas banyak sehingga membutuhkan dana yang besar pula. Perlu diingat pengobatan dengan obat ARV (antiretroviral teraphy/ART) berlangsung seumur hidup. Itu artinya kebutuhan dana untuk obat ARV sangat besar yaitu: harga paket obat ARV (rupiah) x jumlah Odha yang jalani ART x seumur hidup (bulan).

Dana yang dibutuhkan untuk pembelian obat ARV di Sumut akan terus bertambah siring dengan pertambahan jumlah kasus HIV/AIDS baru. Ini terjadi karena Pemprov Sumut sejak awal epidemi sama sekali tidak mempunyai program penanggulangan yang komprehensif.

Bisa-bisa dana APBD di pemerinah provinsi, kabupaten atau kota di wilayah Suut habis hanya untuk pembelian obat ARV dan pengobatan Odha.

Program penanggulangan yang dimaksud adalah langkah konkret menurunkan, sekali lagi hanya bisa menurunan, jumlah insiden infeksi HIV baru di hulu yaitu pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan pekerja seks.

Celakanya, sejak reformasi tahun 1998 semua tempat pelacuran, lokalisasi dan Lokres, ditutup atas nama moral. Akibatnya, lokalisasi sekarang pindah ke media sosial (Medsos) dengan transkasi di alam maya dalam jaringan (Daring) melalui telepon seluler (Ponsel).

Itu artinya saat ini Pemprov Sumut tidak bisa menjangkau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks karena eksekusi hubungan seksual terjadi di sembarang waktu dan sembarang tempat. Bisa pagi, siang atau malam di penginapan, losmen, hotel melati, hotel berbintang, kos-kosan atau apartemen.

Maka, upaya yang bisa dilakukan sekarang adalah meningkatkan sosialisasi dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang cara-cara mencegah penularan HIV/AIDS, terutama melalui hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) di dalam atau di luar nikah.

Namun, biarpun selama ini ada sosialisasi dengan KIE, tapi karena materinya dibalut dan dibumbui dengan norma, moral dan agama fakta medis HIV/AIDS tenggelam. Yang sampai ke masyarakat hanya mitos (angapan yang salah) tentang HIV/AIDS.

Misalnya, mengait-gantikan penularan HIV/AIDS dengan seks pranikah, di luar nikah, selingkuh,  seks bebas, zina, melacur, penyimpangan seksual, seks menyimpang, LGBT, LSL dan seterusnya.

Soalnya, secara empiris penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam atau di luar nikah jika salah satu atau keduanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom selama terjadi hubungan seksual. Ini disebut kondisi (saat terjadi) hubungan seksual.

Maka, risiko penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual penetrasi di dalam atau di luar nikah bukan karena sifat hubungan seksual, yaitu seks pranikah, di luar nikah, selingkuh, seks bebas, zina, melacur, penyimpangan seksual, seks menyimpang, LGBT, LSL dan lain-lain.

Selama Pemprov Sumut tidak mempunyai program penanggulangan HIV/AIDS di hulu, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.

Laki-laki dewasa yang tertular HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat secara horizontal, terutama melalui hubungan seksual penetrasi di dalam atau di luar nikah.

Yang punya istri menularkan HIV/AIDS ke istrinya. Jika istrinya tertular, maka ada pula risiko penularan HIV secara vertikal ke janin yang dikandung istrinya terutama saat persalinan dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).

Warga yang tertular HIV yang tidak terdeteksi tidak menyadari dirinya mengidap HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda, ciri-ciri atau gejala-gejala terkait dengan HIV/AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun jika tidak menjalani ART).

Penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terjadi bagaikan ‘silent disaster’ (bencana terselubung) yang merupakan ‘bom waktu’ yang kelak jadi ‘ledakan AIDS’ di Sumut. [*]

*Syaiful W. Harahap adalah penulis buku: (1) PERS meliput AIDS, Pustaka Sinar Harapan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2000 (ISBN 979-416-627-8); (2) Kapan Anda Harus Tes HIV?, LSM InfoKespro, Jakarta, 2002 (ISBN 979-96905-0-1); (3) AIDS dan Kita, Mengasah Nurani, Menumbuhkan Empati, tim editor, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2014 (ISBN 978-602-231-192-8); (4) Menggugat Peran Media dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, YPTD, Jakarta, 2022 (ISBN 978-623-5631-25-7); (5) 70 Tahun Syaiful W. Harahap Sepanjang Karir Menggeluti Berita HIV/AIDS (IWP MEDIA PUBLISHING, Jakarta, 2025 – QRCBN 62-6099-2529-730). (Kontak via e-mail: infokespro@yahoo.com).

Berita Terkait

• Ternyata Tumbuhan Eceng Gondok Bisa Dijual Hingga Belasan Juta
• Pemko Sibolga Raih Penghargaan Kota Sehat
• Walikota Sibolga Ikuti Program Eksekutif Regional and Urban Development Strategy
• Pra Studi Kelayakan, Diperkirakan Akhir 2020 Hanlim Power Coorp Akan Ground Breaking PLTG

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan