Keterangan Gambar : Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si. M.Si
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si. M.Si terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Berdasarkan data yang tersedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah peserta JKN yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan signifikan dari 53.032 peserta pada Juni 2024 dengan capaian UHC sebesar 90,21 % menjadi 102.973 peserta pada Mei 2026 dengan capaian UHC mencapai 99,27 %.
Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, baik itu memaksimalkan pelayanan kesehatan sampai tingkat dusun melalui puskesmas buka 24 jam, maupun peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Tarutung, baik tenaga medis, sarana prasarana dan juga pelayanan prima.
Pada Desember 2024, jumlah peserta meningkat menjadi 75.694 orang dengan capaian UHC 97,77 %. Meski sempat mengalami sedikit penurunan pada Mei 2025 menjadi 96,49 %, capaian tersebut kembali meningkat hingga mencapai 98,84 % pada Desember 2025, 99,07 % pada Januari 2026, dan 99,27 % pada Mei 2026.
Dengan capaian tersebut, daerah semakin mendekati target 100 persen UHC sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal. Sejalan dengan peningkatan kepesertaan, pemerintah daerah juga terus memperkuat dukungan anggaran untuk pembayaran premi dan bantuan premi JKN. Pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp17,17 miliar.
Tahun 2024 anggaran tercatat sebesar Rp16,23 miliar, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp32,80 miliar.
Komitmen tersebut kembali diperkuat pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp38,06 miliar.
Peningkatan anggaran ini merupakan bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Melalui penganggaran yang tepat sasaran, pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Dengan dukungan JKN dan capaian UHC yang semakin tinggi, diharapkan terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera, karena kesehatan merupakan investasi terbaik bagi masa depan daerah dan bangsa.
Bupati Taput menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui dukungan anggaran yang terus meningkat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut tercermin dari besarnya alokasi dana yang disediakan setiap tahun guna memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tetap memperoleh perlindungan kesehatan yang layak dan berkelanjutan dan menjadi prioritas.
Dahlia'S/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)