Nasib Imigran di AS: Anak Aman Tapi Orang Tua Terjebak Visa
Hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran beri kelegaan bagi ribuan keluarga India di AS

RADARMEDAN.com - Keluarga-keluarga India di Amerika Serikat (AS) akhirnya bisa bernapas lega setelah Mahkamah Agung mempertahankan hak kewarganegaraan berasarkan kelahiran. Murali Krishnan melaporakannya untuk Deutsche Welle (DW, 9/7/2026).

Putusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini untuk mempertahankan hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran memberi kelegaan bagi ribuan keluarga India di AS.

Meskipun pertarungan politik soal siapa yang layak menjadi warga Amerika masih jauh dari kata selesai.

Ketika putusan itu diumumkan pada 30 Juni 2026, Rajesh dan Neha, pasangan asal India yang tinggal di Seattle, negara bagian Washington, membaca beritanya saat sarapan sebelum berangkat kerja.

Rajesh, seorang software engineer, pindah ke AS dari Bengaluru, India selatan, pada 2016 dengan visa H-1B. Neha menyusul setahun kemudian. Putri mereka yang kini berusia enam tahun, Aanya, lahir di Amerika Serikat.

"Itu sungguh melegakan," kata Neha kepada DW. "Selama berbulan-bulan, kami terus bertanya-tanya apakah sesuatu yang begitu mendasar seperti ini benar-benar bisa berubah."

Putri mereka tetap berstatus warga negara Amerika Serikat. Namun bagi orang tuanya, hampir tidak ada yang berubah. Seperti ribuan profesional India lainnya di AS, mereka masih menunggu green card berbasis pekerjaan setelah bertahun-tahun berada dalam antrean.

"Kami senang masa depan putri kami terlindungi," kata Rajesh. "Namun, kami masih hidup dari satu pembaruan visa ke pembaruan visa berikutnya."

Sebuah kelegaan

Pada akhir Juni 2026, Mahkamah Agung AS mempertahankan hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di wilayah AS tetap menjadi warga negara terlepas dari status imigrasi orang tua mereka.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang berada di AS secara ilegal atau dengan visa sementara tidak akan otomatis menjadi warga negara AS.

Perintah itu kini tetap ditangguhkan dan masih digugat secara hukum.

"Putusan ini adalah penegasan mendalam tentang siapa yang benar-benar bagian dari Amerika," kata Chintan Patel, direktur eksekutif Indian American Impact, sebuah organisasi advokasi sipil dan politik.

"Keluarga imigran India dan Asia Selatan termasuk yang seacara langsung paling terancam oleh perintah eksekutif Trump, komunitas ini menghadapi penumpukan permohonan visa yang panjang dan jadwal imigrasi yang tidak pasti, di mana anak-anak sering kali lahir di sini jauh sebelum orang tua mereka punya jalur yang jelas menuju status permanen," kata Patel dalam sebuah pernyataan.

Orang India merupakan kelompok keturunan Asia terbesar kedua di AS setelah warga Amerika keturunan Cina, menurut lembar fakta Pew Research Center Mei 2025.

Sekitar 5,2 juta orang keturunan India tinggal di AS pada 2023, sekitar 21% dari total populasi keturunan Asia di negara itu.

Warga India merupakan penerima visa H-1B terbanyak, yaitu program yang memungkinkan perusahaan AS mempekerjakan pekerja asing berketerampilan tinggi. Mereka juga menghadapi masa tunggu terpanjang untuk mendapatkan kartu hijau berbasis pekerjaan, karena adanya batasan kuota per negara.

Organisasi masyarakat memperkirakan bahwa ratusan ribu anak telah lahir di AS dari orang tua asal India yang memegang visa kerja sementara.

Putusan pengadilan tersebut kini menjamin kewarganegaraan mereka, beserta hak-hak yang menyertainya, termasuk paspor AS dan kartu jaminan sosial.

Hidup dalam ketidakpastian

Bagi banyak profesional India, putusan ini hanya menjawab satu bagian dari masalah yang jauh lebih besar.

Green card yang berbasis pekerjaan tunduk pada kuota tahunan per negara, menyebabkan penumpukan permohonan yang sangat besar bagi pemohon asal India. Berbagai perkiraan menunjukkan lebih dari satu juta orang India sedang menunggu status izin tinggal permanen, beberapa di antaranya sudah menunggu selama puluhan tahun.

Para pekerja ragu untuk pindah perusahaan karena takut mengganggu status visa mereka. Pasangan mereka pun kerap menghadapi pembatasan dalam bekerja.

Anak-anak yang masuk sebagai tanggungan bisa kehilangan status hukum mereka ketika berusia 21 tahun, jika orang tua mereka belum berhasil mendapatkan izin tinggal permanen, masalah yang dikenal sebagai "aging out".

Di tengah kondisi itu, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir tetap menjadi salah satu dari sedikit kepastian yang dapat diandalkan oleh keluarga-keluarga tersebut.

"Putusan ini memperkuat prinsip konstitusional yang telah lama berlaku bahwa siapa pun yang lahir di AS adalah warga negara, terlepas dari status imigrasi orang tuanya," kata Rajkrishna S Iyer, seorang pengacara imigrasi AS yang memiliki spesialisasi dalam imigrasi berbasis pekerjaan dan keluarga, kepada DW.

"Bagi keluarga-keluarga India pemegang visa H-1B, ini berarti anak-anak mereka tetap memperoleh kewarganegaraan AS sejak lahir."

Di tengah polarisasi politik

Putusan ini juga kembali menyorot salah satu pertanyaan paling memecah belah dalam politik Amerika.

Selama bertahun-tahun, Trump dan banyak kalangan konservatif berargumen bahwa pemberian kewarganegaraan otomatis bagi siapa saja yang lahir di AS membuka celah penyalahgunaan sistem imigrasi.

Upaya yang disengaja untuk memanfaatkan sistem yang ada demi mendapatkan kewarganegaraan AS menjadi salah satu kekhawatiran bagi kalangan konservatif dan penentang imigrasi.

Pendukung Trump mengatakan kebijakan ini justru mendorong praktik yang mereka sebut "birth tourism", yakni ketika warga negara asing sengaja datang ke AS untuk melahirkan demi mendapatkan kewarganegaraan Amerika bagi anak mereka.

Namun, Iyer mengatakan kekhawatiran itu umumnya tidak berlaku bagi pemegang visa H-1B.

"Yang perlu diperhatikan, masyarakat konservatif relatif jarang menyuarakan keberatan terhadap pekerja imigran legal yang memiliki anak di AS," katanya.

Menurut Iyer, pemegang H-1B adalah pekerja legal yang berkontribusi pada pajak dan umumnya tidak dianggap sebagai beban bagi sumber daya publik.

"Karenanya, keberatan mendasarnya tampaknya bukan soal status imigrasi secara abstrak, melainkan lebih pada upaya mengelak dari sistem hukum secara keseluruhan, masuk ke negara ini secara ilegal, atau memanfaatkan visa legal untuk hal yang berbeda dari tujuan awal, seperti birth tourism," ujarnya.

Para pengacara imigrasi mengingatkan bahwa kewarganegaraan berdasarkan hak kelahiran sering kali disalahpahami.

Anak-anak yang lahir di AS tidak bisa mensponsori orang tua mereka untuk mendapatkan izin tinggal permanen sampai mereka berusia 21 tahun, artinya kewarganegaraan saat lahir tidak memberi jalur langsung menuju status legal bagi keluarga.

Mereka membedakan antara kasus-kasus langka birth tourism yang terorganisir dengan keluarga yang telah tinggal dan bekerja secara legal di AS selama bertahun-tahun dengan visa yang disponsori pemberi kerja.

Perbedaan itu sangat penting bagi keluarga H-1B India pada khususnya.

Tidak seperti imigran tanpa dokumen, sebagian besar profesional India masuk ke AS secara legal, membayar pajak, dan mempertahankan status legal mereka sambil menghadapi salah satu antrean imigrasi berbasis pekerjaan terpanjang di dunia.

Karan Thukral, pengacara berbasis di New Delhi, mengatakan para profesional India tengah terseret ke dalam perdebatan yang sebagian besar ditujukan pada imigrasi tanpa dokumen.

"Putusan tersebut menghilangkan satu lapisan ketidakpastian utama bagi keluarga-keluarga India pemegang visa H-1B," kata Thukral kepada DW.

"Hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa mereka harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan green card atau hidup dengan visa sementara. Mereka adalah para profesional yang masuk secara sah, dan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional anak-anak yang lahir di AS," tambah Thukral.

Ketenangan sesaat, bukan penyelesaian?

Putusan Mahkamah Agung ini tidak mengakhiri pertarungan hukum soal kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Sebaliknya, putusan ini membatasi kondisi di mana pengadilan yang lebih rendah bisa memblokir kebijakan presiden secara nasional.

Perintah eksekutif Trump akan terus menghadapi gugatan di pengadilan-pengadilan di seluruh negeri sebelum pertanyaan konstitusional itu akhirnya terselesaikan.

Meera Shankar, mantan duta besar India untuk AS, melihat putusan ini lebih sebagai ketenangan sesaat ketimbang penyelesaian.

"Namun, AS sudah jauh kurang ramah terhadap imigran di bawah pemerintahan Trump. Ini mungkin mendorong sebagian orang India dengan keahlian tinggi, yang dulu memandang AS sebagai tujuan alami bagi ambisi mereka, untuk memikirkan ulang pilihan itu," pungkas Shankar. (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris/Diadaptasi oleh Fika Ramadhani/Editor: Muhammad Hanafi)/dw.com/id. [*]

Berita Terkait

• Dua Pegawai Kejaksaan Tanah Karo Naik Pangkat, Kajari Sematkan Pangkat Baru
• Warga di hebohkan penangkapan 3 orang pelaku curas di Labura
• Polres Sergai Grebek Lokasi Judi di Kampung Pon
• Perampok Gasak 190 Juta, Pegawai Pabri Kopi Dibacok di PT SSC Silangit, Taput

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan