RADARMEDAN.COM, LANGKAT - Masih tingginya harga komoditas pupuk kimia non subsidi di kalangan petani saat ini, sangat berdampak pada biaya produksi tanaman. Termasuk di sejumlah daerah di Sumatera Utara, tingginya biaya produksi tanaman membuat petani mengurangi pemakaian pupuk kimia non subsidi.
Seorang petani semangka di Kabupaten Langkat, Dani mengaku saat ini harga pupuk kimia masih sangat tinggi. Harga satu sak karung pupuk jenis Npk Mutiara dengan berat 50 kilogram, rata – rata dijual Rp 800 ribu. Harga ini naik seratus persen dibanding sebelumnya yang dijual rata – rata Rp 400 ribu.
“Biasa kadang pakai Perfect dan Npk mutiara. Kalau di sini jelas mahal. Kalau di Kota Stabat sekitar Rp 830 ribu untuk 50 kilogram. Sebelum naik harganya sekitar 400 ribuan. Sekarang memang naik melonjak. Naiknya bahkan seratus dan dua ratus persen gitu,” kata Dani dilansir dari RRI, Jumat (15/7/2022).
Meski harga pupuk non subsidi mengalami kenaikan namun sejumlah petani masih terus memproduksi demi keberlangsungan masa tanam. Mereka terpaksa mengurangi areal tanam dan pemakaian pupuk untuk membantu pengeluaran produksi. “Tetap di beli lah mau cemana lagi. Tapi, kadang – kadang agak dkurangi pemakaian. Biasanya pakai 10 sak, dikurangi jadi 7 sampai 8 sak. Kalau pupuk organik belum pernah tes. Sekarang ini pohon juga lagi bermasalah. Sebagian petani juga mundur sementara. Selain pupuk mahal, masa tanam sekarang ini juga kurang bagus. Tadinya disini ada hampir 30 hektar tanaman semangka, tapi karena pohon susah ya break dulu mereka,” kata Dani.
Tingginya harga pupuk kimia di Indonesia, membuat pemerintah berencana mensubsidi pupuk yang menyasar ke kalangan petani. Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benyamin menilai kebijakan pupuk subsidi bisa meminimalisir biaya produksi di kalangan petani.
“Kebijakan subsidi di tengah mahalnya harga pupuk ini beban subsidi BBM itu mengalami peningkatan. Jadi alokasi pupuk subsidi secara kuantitas bisa disesuaikan dengan sebelum COVID -19. Mahalnya harga pupuk non subsidi juga membuat sejumlah petani mengurangi areal tanamannya untuk jenis holtikultura tertentu,” ujar Gunawan.
Meski ada himbauan dari pemerintah untuk mencoba pemanfaatan pupuk organik yang lebih murah dan ramah lingkungan, namun tidak menjamin kuantitas produksi akan sama dibanding dengan pemakaian pupuk kimia. Gunawan juga mengingatkan pemerintah untuk ketat melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi, termasuk meningkatkan kuantitas pupuk subsidi.
“Mereka sebagian menggunakan pupuk organik yang pada dasarnya ini dampak terhadap tumbuh kembang tanaman tidak secara instan. Jadi, kita khwatirkan bakal ada penurunan produksi jika kuantitas pupuk bersubsidi menurun. Petani padi juga mengeluhkan penurunan pupuk bersubsidi. Kita harapkan nantinya alokasi yang diberikan pemerintah bisa meng cover kebutuhan pupuk bagi petani,” kata Gunawan.
Dikatakan Gunawan, dari hasil peninjauan ke sejumlah petani padi rata – rata mereka membutuhkan 250 kilogram jenis pupuk urea untuk satu hektar. Sedangkan alokasi pupuk yang disubsidi oleh pemerintah hanya di angka 150 kilogram per hektar sehingga masih ada defisit 100 kilogram. Sementara harga pupuk non subsidi di sejumlah sentral distributor hingga pertengahan Juli ini masih tinggi di kisaran Rp 650 ribu per karung (sak). Seperti harga Pupuk SP yang biasa dijual dengan harga Rp 150 ribu an, saat ini sudah naik hingga Rp 600 ribu an untuk satu sak karung.(kbrn)/pe
TAG : langkat-binjai-aceh,ekonomi