RADARMEDAN.COM, SOLO – Untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah (Pemda) yang bebas korupsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memberikan perhatian khusus terhadap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019, di Sunan Hotel Solo, Rabu (25/9). Peserta acara yang digelar Kemendagri dan KPK tersebut adalah para Wakil Gubernur se-Indonesia, Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan Bagian Humas.
Saat diwawancarai, Wagub mengatakan, Pemprov Sumut akan memberikan perhatian khusus kepada APIP, mulai dari anggaran, SDM dan sarana prasarana. Untuk anggaran, katanya, akan ditambah, namun tetap harus dipertanggungjawabkan.
“Saya setuju, karena apapun kita mau lakukan, agar organisasi kita ini menjadi baik, apalagi organisasi APIP ini kan pengawasan internal. Dia mendatangi daerah-daerah, UPT-UPT kita menyebar. Pastilah perlu anggaran biaya, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Saya setuju, sesuai dengan kewenangan, luas wilayah, dan juga pengawasan yang lebih luas, harus didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggungjawabnya,” ujar Musa Rajekshah.
Terkait dengan kompetensi ASN yang ada di APIP, menurut Wagub, hal itu wajib dilakukan. Karena melalui APIP diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan internal pemerintahan. “Kompetensi orang-orangnya, SDM orangnya harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara tugas tanggung jawab dan juga secara kepribadian, mentalnya, imannya, semuanya harus teruji dengan baik, baru dia bisa bekerja dengan baik dan benar,” katanya.
Kesejahteraan APIP, juga menjadi perhatian Wagub. Menurutnya, kesejahteraan APIP harus diperhatikan dan tidak boleh sama dengan yang lain. Untuk itu, Wagub sepakat jika diterapkan sistem Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment).
“Saya sepakat juga kalau dibikin sistem seperti KPK, jadi mendapatkan tambahan apabila berhasil mengungkapkan kasus. Apalagi kasus yang merugikan keuangan daerah kita,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika membuka Rakorwasdanas 2019 tersebut, meminta para kepala daerah memberikan perhatian kepada APIP, mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. “Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal Pemerintah Daerah, dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam sambutannya mengimbau agar APIP di daerah lebih banyak melakukan inovasi dalam pencegahan korupsi. Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Antara lain dengan memperluas medium pemberantasan korupsi, mengutamakan strategi pencegahan, serta membangun sistem dan budaya antikorupsi.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Musa Rajekshah memberikan saran dan pertanyaan kepada para narasumber, bahwa perlu penerapan e-goverment secara keseluruhan dan terintegrasi. “Karena dengan adanya teknologi diharapkan praktek korupsi dapat dihilangkan,” ujar Wagub, yang diamini oleh seluruh narasumber dan mendapat aplause dari para peserta rapat.
Acara yang akan berlangsung hingga Jumat (27/9) itu menghadirkan para narasumber, di antaranya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. (Humas){PE/red
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
