Keterangan Gambar : Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrurrazi saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi di Ruang Rapat Bapenda Kota Medan, Kamis (22/10/2026).
RADARMEDAN.COM - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengingatkan jajarannya bahwa pemungutan retribusi daerah bukan sekadar formalitas mengejar target pendapatan. Retribusi harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal ini ditegaskan Erfin saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi di Ruang Rapat Bapenda Kota Medan, Kamis (22/10/2026).
Dalam arahannya, Erfin menekankan perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi. Jika pajak bersifat mutlak, retribusi menuntut adanya timbal balik pelayanan langsung bagi masyarakat.
"Berbicara retribusi ini tentu tidak sama seperti pajak daerah. Retribusi itu ada pelayanan yang kita berikan kepada wajib retribusi. Artinya berjalan beriringan, ketika masyarakat mendapatkan layanan, di situ kita ambil retribusinya," ujar Erfin.
Secara agregat, capaian penerimaan sektor retribusi Kota Medan bulan ini mencatatkan tren positif dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meski kontribusinya tak sebesar pajak daerah terhadap APBD, Erfin menilai retribusi punya posisi strategis yang melekat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia secara khusus memperingatkan para kepala OPD agar tidak cepat puas diri hanya karena capaian retribusi melampaui target.
"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas lalu kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Jangan sampai retribusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan," tegas Erfin.
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, yang turut hadir dalam rapat menyebut evaluasi ini krusial untuk mengunci komitmen pimpinan OPD dalam mempercepat penerimaan retribusi di Triwulan IV. Beberapa sektor tercatat sudah melampaui target pada Triwulan III.
"Bagi OPD yang belum mencapai target, arahan Pak Sekda tadi sudah sangat jelas. Yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan, serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun," jelas Laksamana.
Rapat koordinasi ini mendengarkan paparan kendala lapangan dari 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Kesehatan, Dinas PKPCKTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dishub, Dispora, Dinas SDABMBK, Disnaker, dan RSUD Bachtiar Djafar. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, Plt Kepala BKAD Suluh Aulia Harahap, dan Kabag Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya.(HM)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)