Ketua KPK: Ada Lima Daerah yang Rawan Terjadi Korupsi
Oleh : Radar Medan | 27 Apr 2022, 17:52:25 WIB | 👁 2321 Lihat Hukum dan Kriminal
Keterangan Gambar : Ketua KPK, Firli Bahuri (ist/net)
RADARMEDAN.COM - Ada lima daerah rawan terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, SPI bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, mengukur sistem yang efektif untuk bekerja agar tidak terjadi korupsi, dan mengukur daerah rentan dan berisiko terjadinya korupsi.
"SPI adalah salah satu survei penilaian integritas ingin mengukur tingkat korupsi. Apakah di kementerian lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, termasuk seluruh instansi," kata Firli dalam acara Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 "Ukur Risiko Korupsi di Instansi Melalui SPI" yang diselenggarakan secara virtual, Rabu sore (27/4).
Karena kata Firli, SPI merupakan amanat daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan KPK, Firli menekankan, terus menyempurnakan sistem penilaian integritas.
“Sebagaimana tadi yang sudah kita ikuti, SPI digelar dan dicanangkan pertama tahun 2017, setelah itu melakukan perbaikan dan kita lakukan survei penilaian integritas pada tahun 2021," kata Firli.
Firli menjelaskan, SPI tahun 2021 merupakan titik awal untuk bergerak melakukan perbaikan. Baik itu perbaikan individu, perbaikan sistem agar tidak terjadi celah dan peluang korupsi.
Untuk SPI 2021 lalu kata Firli, angkanya di atas target rata-rata nasional sebesar 70, mencapai 72,5 atau 2,5 di atas target RPJMN.
"Dari penilaian Survei Penilaian Integritas tentulah kita bisa belajar banyak untuk mengetahui daerah rawan korupsi. Setidaknya ada lima daerah rawan terjadinya korupsi," terang Firli.
Yang pertama kata Firli, terkait penggunaan fasilitas kantor yang tidak tepat atau bukan untuk kepentingan dinas. Kedua, reformasi birokrasi khususnya terkait dengan jual beli jabatan, mutasi dan demosi.
Yang ketiga, terkait dengan gratifikasi. Keempat, terkait dengan pelayanan publik yang masih terjadi dan kental dengan suap ataupun gratifikasi.
"Kelima, terkait dengan trading in influence yang tentu juga ini sangat membahayakan, karena bisa saja tindak pidana korupsi terjadi karena peran besar daripada para penguasa, para aparatur penyelenggara negara, para aparat penegak hukum yang berpengaruh supaya tentu ada ruang-ruang yang bisa memanfaatkan untuk terjadinya korupsi," tutur Firli.
Dengan demikian, Firli mengajak semua pihak untuk sama-sama bergerak melakukan perbaikan sistem dengan memanfaatkan hasil SPI 2021.
"Jangan pernah ada lagi sistem yang membuat celah dan peluang untuk terjadinya korupsi. Jangan juga pernah lagi terjadi sistem yang ramah terhadap praktik-praktik korupsi," pungkas Firli.(rmol.id/PR)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat.
Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .