RADAR MEDAN. COM PAKPAK BHARAT - Tim Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI hari ini melakukan Evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Evaluai ini dalam rangka perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Acara yang dilaksanakan di Aula Bale Sada Arih, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat ini dihadiri oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Ketua TP PKK Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, Ketua Pokja Bunda PAUD Pakpak Bharat, Prof. Sri Minda Murni, M.Pd, Penjabat Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, para perwakilan Foruk Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Anak Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati anak, insan pers dan sejumlah tamu undangan lainnya. Sementara itu Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Robert Sitinjak mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi virtual zoom meeting.
Dalam kegiatan ini Bupati Pakpak Bharat bahwa pelaksanaan Veifikasi Lapangan Hybrid ini haruslah dipandang sebagai suatu motivasi dalam upaya pemenuhan hak anak.
Verifikasi Lapangan Hybrid ini hendaknya dipandang sebagai upaya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, khususnya anak Kabupaten Pakpak Bharat yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, ungkap Bupati dalam sambutannya.
Bupati juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak, hal ini dilaksakan dengan penyusunan berbagai program pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh anak tanpa terkecuali.
"Menjelang usia Kabupaten Pakpak Bharat yang ke 19 Tahun, saya akan terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus berbenah samapai ketingkat Desa, demi perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak, bahwa seluruh program pembangunan ini harus bisa dinikmati setiap anak tanpa terkecuali, walaupun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat menuju Kabupaten Layak Anak ini masih membutuhkan penanganan serius dan kerja keras bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, oleh sebab itu kami akan terus berbenah menuju terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang perlindungan anak," ungkap Bupati kemudian.
Sementara itu Ketua Gugus Tugas Perwujudan Kabupaten Layak Anak Pakpak Bharat, Harison F Sirumapea dalam acara ini memaparkan banya hal yang telah dan sedang lakukan oelh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya perwujudan Kabupaten ini sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak secara nasional. Dia juga menjelaskan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bagi kebutuhan anak dipandang dari porsi anggaran APBD yang tersedia dalam upaya pemenuhan ruang bagi anak di Kabupaten ini. (MB)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
_jpg_(1).jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)