Meningkatkan Peran OJK dalam Melindungi Masyarakat dengan Taji Sebagai Penyidik
Dengan literasi keuangan yang tidak mumpuni secara luas terjadilah penetrasi digital

RARADMEDAN.COM - Ketika digitalisasi sudah masuk ke tempat tidur, maka itu kondisis itu sudah menembus ranah privasi sehingga jauh dari jangkuan hukum.

Seseorang yang memanfaatkan teknologi digital dengan telepon seluler (Ponsel), tablet atau PC untuk berbagai keperluan tanpa disadari justru di sana ada celah penipuan. Ini dimanfaatkan oleh entitas digital liar untuk penipuan.

Di situs ojk.go.id, 26 Mei 2026, ada Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyebutkan dari 1 Januari – 31 Maret 2026 menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol (pinjaman online-Pen.) ilegal serta dua penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Maret 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 515.345 laporan dari masyarakat. Dilaporkan 872.395 rekening setelah diverifikasi 460.270 rekening diblokir.

Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp 585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp 169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Biarpun sudah banyak kasus penipuan online, tapi karena beberapa faktor baik oleh entitas maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan literasi keuangan yang tidak mumpuni secara luas terjadilah  penetrasi digital yang bersifat seperti teori jarum suntik hipodermik. Ini bisa menembus alam bawah sadar warga yang tidak waspada apalagi dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak bersahabat.

Tujuan yang Tidak Baik

Sebenarnya, teori jarum hipodermik merupakan salah satu bentuk penetrasi komunikasi melalui media massa yaitu berita yang dirancang dengan cara-cara yang mempengaruhi pembaca. Tulisan untuk ini dikenal sebagai features atau berita kisah yang berpijak pada realitas sosial yang diramu untuk memberikan gambaran faktual kepada pembaca.

Features yang dirancang dengan pijakan teori jurnalistik bertujuan untuk membuka mata hati pembaca terkait dengan sebuah realitas sosial agar bertindak. Misalnya, menggambarkan kemiskinan di kalangan petani karena praktek ijon. Dengan features yang komprehensif pembaca diajak untuk bisa menggalang kekuatan membantu petani.

Celakanya, teori itu dipakai oleh entitas-entitas yang denga tujuan yang tidak baik. Misalnya, menggiring seseorang dengan penawaran beserta iming-iming yang memenuhi hasrat dalam kondisi yang pasif bahkan tidak berdaya dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan.

Secara empiris seseorang mengharapkan kehidupan yang sesuai dengan alam pikirannya. Tapi, karena berbagai faktor terjadi harapan yang tidak terpenuhi. Nah, ketika ada celah harapan yang diperkirakan bisa memenuhi yang dicita-citakan melalui penawaran di dunia maya ada saja yang tergiur.

Itulah sebabnya judi baik fisik termasuk lotere serta judi online (Judol) tidak akan bisa dihentikan karena di sana ada harapan (mendapatkan uang). Celakanya, literasi tentang judi hanya sebatas norma, moral agama.

Realitas judi di kasino-kasino mewah bukan untuk cari kekayaan. Sebagian penjudi di kasino menghabiskan uang yang memang mereka siapkan untuk judi sebagai hiburan di lingkungan sosalitas jet-set. Ini yang tidak sampai ke masyarakat. Tidak ada orang-orang kaya yang bangkrut hanya karena kalah juga karena uang untuk judi mereka siapkan di luar urusan bisnis.

Maka, kalau tugas OJK terkait dengan preventif jika hanya sebatas orasi penyampaian literasi keuangan yang tidak membumi, maka ada saja warga yang lebih tertarik dengan penawaran entitas yang dirancang dengan pijakan teori jarum hipodermik.

Misalnya, entitas menggoda dengan memberikan iming-iming bunga yang besar dalam berbagai bentuk investasi. Nah, ketika informasi ini dibaca oleh seseorang dengan alam bawah sadarnya, maka iming-iming bunga yang besar itu seakan merupakan fakta.

Padahal, secara empiris jika ada yang menawarkan bunga simpanan, simpanan dalam tabungan atau deposito, lebih besar daripada yang ditawarkan bank itu jelas tidak masuk akal (sehat). Dengan kondisi perbankan yang mapan, seperti bank BUMN, hanya menawarkan bunga tabungan 0,80 persen per tahun berdasarkan jumlah saldo tertentu. Jika ada entitas jasa keuangan yang memberikan tawaran bunga di atas bunga bank, maka hal itu patut dipertanyakan.

Hanya Sebatas Pengawasan

Tapi, karena cara penyajian bahkan dengan testimoni pesohor ada saja warga yang tergiur. Bisa jadi entitas itu memakai skema Ponzi. Penabung diberikan bunga yang besar dengan harapan ada penabung-penabung baru untuk menutupi bunga yang diberikan kepada penabung awal. Tapi, ketika tidak ada lagi penabung baru maka semua berantakan membuat uang simpanan tidak bisa ditarik.

Seperti yang sudah sering terjadi pada jasa umrah dengan penawaran biaya yang murah jauh di bawah biaya normal, tapi tetap saja terjadi secara berulang. Kalau saja warga waspada tentulah tidak akan tergoda, tapi karena keinginan yang tinggi diwarnai dengan biaya yang rendah banyak yang tidak berpikir panjang.

Apalagi ada testimoni pesohor dan penawaran hadiah jika bisa bawa calon peserta umrah (baru).

Memang, selain pengawasan industri jasa keuangan yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tampaknya perlu juga ada ‘taji’ OJK yaitu sebagai penyidik.

Soalnya, kalau hanya sebatas pengawasan lalu menutup entitas yang melawan hukum tidak akan ada efek jera. Entitas ditutup, buka yang baru lagi karena sangat mudah dan murah.

Terkait dengan pengawasan, jika ada entitas jasa keuangan yang melawan hukum OJK bisa menyidik, maka hasil penyelidikan bisa disampaikan ke kepolisian yang selanjutnya menetapkan pasal-pasal pidana atau perdata untuk diteruskan ke kejaksaan selanjutnya ke pengadilan.

Maka, ada baiknya jika entitas industri keuangan yang sudah terdaftar, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diwajibkan memasang logo OJK di halaman depan situs mereka. Ini salah satu bentuk tugas OJK terkait dengan pencegahan (preventif) upaya penipuan.

Selain itu perlu dirancang telepon langsung tanpa harus melalui operator untuk mengetahui apaah entitas ‘X’ sudah terdaftar hanya dengan memasukkan nama entitas ‘X.’ [*]

Berita Terkait

• Bertemu Menko Perekonomian, Gubernur Usulkan Tambahan Proyek Strategis Nasional di Sumut
• 10 Unit Rumah Dokter Dibangun dari Bahan Material Vulkanik Gunung Sinabung
• Ayo Serbu...Pemko Medan Buka 53 titik Pasar Murah di Kota Medan
• Bupati Karo Dukung Penuh Festival Kopi Karo tahun 2020

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan