Kelompok Tani Tuding Lahan Perusahaan Perkebunan Berada Kawasan Hutan Lindung

Keterangan Gambar : Perwakilan Kelompok Tani Persada Lestari Baharuddin Butar- Butar ( Kemeja Putih ) , Penasehat Hukum PT. SSM M.Ibnu Hidayah ( Baju Hitam ) , Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai ( Pakai topi )

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - PT Sumber Sawit Makmur ( SSM ) dituding oleh kelompok Tani Persada Lestari telah merambah areal kawasan hutan Gerakan Rehabilitasi Program Nasional (GERHAN/GN-RHL) tahun 2006, di Desa Aek Nagali, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (04/07/2020).

Hal itu disampaikan oleh Baharuddin Butar - Butar yang merupakan salah satu perwakilan Kelompok Tani Persada Lestari saat berada dilokasi lahan tersebut pada sidang lapangan.

"Ekspansi perusahaan atas lahan yang kami permasalahkan merupakan tindakan perambahan kawasan hutan lindung," kata Baharuddin, Jumat ( 03/07/2020).

Ekspansi oleh perusahaan di bawah naungan Paya Pinang Group itu dinilai melanggar aturan perundang - undangan karena mengalihfungsikan kawasan hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Jadi, kenapa pula perusahaan bisa mengklaim bahwa lahan masuk dalam HGU. Sedangkan sama - sama kita ketahui, bahwa Hutan Produksi Konversi ( HPK ) tidak bisa diterbitkan HGU. Jadi, kenapa mereka bisa mengklaim itu HGU?, " terang Baharuddin. 

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dimiliki Koptan Pasada Lestari, kata Baharuddin, bahwa lahan GERHAN yang dimaksud berada di Dusun VI Desa Aek Nagali--dulu Dusun Naborsahan, Desa Gonting Malaha--Kecamatan Bandar Pulau, seluas 150 hektar. Koptan Pasada Lestari bertindak sebagai pelaksana kegiatan pembuatan tanaman reboisasi Hutan Rakyat Tormatutung. 

Klaim Koptan Pasada atas lahan tersebut, menurut Baharuddin bukanlah persoalan hak milik. Hanya saja lahan yang dipermasalahkan masuk dalam kawasan hutan lindung. Yakni kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. 

"Kami tidak mengklaim kalau lahan yang dipermasalahkan itu adalah hak milik kami. Tapi berdasarkan SPK yang dikeluarkan Dishutbun (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Kabupaten Asahan, pengelolanya adalah kami," katanya

Lebih lanjut Baharuddin menyebutkan persoalan ini, kata dia, juga telah diadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. SSM telah mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi perkebunanan sawit. 

Sementara itu Penasehat Hukum PT SSM, M. Ibnu Hidayah membantah klaim Koptan Pasada Lestari tersebut. Kriteria kawasan GERHAN yang dimaksud Koptan Pasada Lestari dinilai tidak jelas. 

Jika GERHAN yang dimaksud adalah Hutan Rakyat, menurut Ibnu, Koptan Pasada tidak bisa menunjukkan alas hak yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan setempat sampai saat ini.

"Kalau Hutan Rakyat seperti yang dimaksudkan, sampai saat ini, Koptan tidak bisa menunjukkan alas hak yang dimiliki masing-masing anggota. Dan sebagaimana sidang lapangan tadi, batas-batas lahan GERHAN yang dimaksud juga tidak jelas," katanya. 

Apabila GERHAN yang dimaksud dalam kawasan hutan, lanjutnya, pelaksanaannya harus dari negara.

 "Jadi GERHAN itu terbagi dua: GERHAN dalam kawasan Hutan Rakyat dan GERHAN dalam kawasan Hutan Produksi. Kalau GERHAN dalam kawasan hutan (produksi), pelaksanaannya harus oleh negara. Bukan melalui kelompok. Itu ada peraturannya. Nanti boleh dicari," ujarnya. 

Selanjutnya Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menangani sengketa lahan tersebut, Salomo Ginting, belum bisa mengambilan kesimpulan atas perkara tersebut. Pihaknya akan mempelajari simpulan-simpulan yang diajukan para pihak, guna meneliti lebih jauh dan mengambil kesimpulan. 

"Kita sudah mengecek batas - batas yang diajukan penggugat maupun tergugat. Untuk itu, kita tidak mengambil kesimpulan. Yang menyimpulkan adalah para pihak, yang nantinya akan diajukan dalam persidangan," ujarnya. 

Adapun yang menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut, disebutkannya, adanya lahan HGU PT SSM seluas 199,56 hektar yang diklaim oleh tergugat. Dalam hal ini, pihak perusahaan sebagai Penggugat dan Koptan Pasada Lestari sebagai Tergugat.

 "Semuanya akan dibuktikan dalam persidangan, kira - kira apa yang menjadi alas hak dari penggugat maupun tergugat dalam pokok sengketa perkara tersebut. Nanti akan kita uji secara keseluruhan," tutupnya. ( HS/PR )

---

TAG : asahan,daerah,hukum

Berita Terkait

• Kelompok Tani Desa Salak I Dapat Bantuan Benih Bibit Jagung P32 dari Kepala Desa
• Bantah Ada Pungli kepada Napi, Ini kata Kepala Rutan Tanjung Gusta
• BARAJP SUMUT Kecam Penutupan Jalan Air Terjun Sipiso-piso
• Kehadiran Mobil Kijang Food Court Langgar Hak Pejalan Kaki dan Berpotensi Merusak Trotoar

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Ini Ciri-ciri Virus Corona, Dirasakan Penderita COVID-19 Hari ke Hari
• Diduga Stres, Anggota Polisi Loncat Dari Jembatan Fly Over Jamin Ginting
• Lagi Viral di Medsos, Makan Ayam Pinadar di Sitinjo Sidikalang 2 Ekor 800 Ribu