Keterangan Gambar : Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU), yang terdiri dari F Serbundo, Oppuk, KSPPM, BAKUMSU, AMAN Tano Batak, YMKI, GSBI dan SBMI dalam pernyataan sikap AGRESU di Kantor F-Serbundo, Medan, Kamis (29/1/2026).
RADARMEDAN.COM - Penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) disikapi sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut sebagai awal penyelesaian konflik panjang antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU), yang terdiri dari F Serbundo, Oppuk, KSPPM, BAKUMSU, AMAN Tano Batak, YMKI, GSBI dan SBMI menilai pencabutan izin perusahaan harus menjadi momentum pemulihan lingkungan sekaligus pengembalian hak-hak masyarakat adat.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jhontoni Tarihoran, mengatakan pencabutan izin TPL tidak boleh berhenti pada keputusan administratif semata. Menurutnya, berbagai bencana ekologis yang terjadi selama ini merupakan dampak dari kebijakan perizinan yang mengabaikan lingkungan dan masyarakat.
“Bencana banjir, longsor, krisis air bersih serta hilangnya wilayah adat milik masyarakat adat bukanlah peristiwa alam yang biasa. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek lingkungan, menyingkirkan masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan korporasi di atas keselamatan rakyat,” kata Jhontoni dalam pernyataan sikap AGRESU di Kantor F-Serbundo, Medan, Kamis (29/1/2026).
Jhontoni menyebut pencabutan izin PT TPL tidak serta-merta menghapus tanggung jawab negara dan korporasi atas kerusakan hutan yang telah terjadi. Ia menilai dampak pengelolaan hutan oleh perusahaan tersebut masih dirasakan masyarakat hingga kini.
“Selama puluhan tahun, PT Toba Pulp Lestari mengelola hutan yang mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, memicu konflik agraria berkepanjangan, kriminalisasi, serta menghilangkan ketahanan pangan dan sumber air masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pasca pencabutan izin, pemerintah harus mengembalikan kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola sebagai ruang hidup yang aman dan bermartabat. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi tata kelola kehutanan yang berkeadilan.
“Momentum pencabutan izin ini harus menjadi titik balik reformasi tata kelola kehutanan yang berpihak pada keadilan ekologis,” ucapnya.
AGRESU juga menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah yang mencabut izin PT TPL bersama puluhan perusahaan lainnya. Mereka menilai langkah tersebut penting dan mendesak dalam merespons krisis ekologis yang berdampak luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami mendukung penuh keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi mencabut izin PT Toba Pulp Lestari bersama 27 perusahaan lainnya sebagai langkah tegas menyikapi bencana ekologis dan konflik penguasaan tanah adat di sekitar konsesi PT TPL,” jelas Jhontoni.
Selain pemulihan lingkungan, AGRESU mendesak pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Jhontoni menilai pencabutan izin harus menjadi momentum untuk menghentikan perampasan wilayah adat dan memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan hutan ke depan.
“Negara wajib mengakui, melindungi, dan memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan ruang hidupnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya pemenuhan dan perlindungan hak-hak buruh terdampak penutupan perusahaan. Menurutnya, buruh tidak boleh menjadi korban ganda dari kejahatan ekologis korporasi.
“Negara dan perusahaan wajib menjamin pemenuhan seluruh hak buruh terdampak, termasuk upah, pesangon, jaminan sosial, serta kepastian kerja dan alih profesi yang layak,” katanya.
Jhontoni turut mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan audit total terhadap PT TPL. Ia menegaskan audit tersebut harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas.
“Audit ini harus diikuti pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif, serta kewajiban membayar kerugian negara dan ekologis tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Angel Manihuruk dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menilai penutupan TPL membuka jalan bagi pengakuan wilayah adat yang selama ini terhambat alasan investasi.
“Sekarang TPL sudah tutup, tidak ada lagi alasan itu. Pemerintah harus segera melakukan identifikasi dan verifikasi wilayah adat,” kata Angel.
Ia juga menekankan pentingnya pemulihan hutan di tengah krisis iklim, penataan ulang kawasan Danau Toba, serta pelaksanaan reforma agraria sejati.
“Tanah harus didistribusikan kepada masyarakat, termasuk buruh harian lepas yang selama ini tidak memiliki tanah,” ujarnya.
Sementara itu, Suhib Nurido dari F-Serbundo menyoroti dampak penutupan terhadap sekitar 5.000 pekerja, termasuk buruh outsourcing. Ia menegaskan perusahaan tetap bertanggung jawab atas upah dan pesangon pekerja.
“Jika belum ada skema PHK, maka upah harus dibayarkan penuh. Jika penutupan bersifat permanen, harus ada redistribusi lahan,” tegasnya.
Dari sisi hukum, Juniaty Aritonang dari Bakumsu menilai pemerintah terlambat mencabut izin TPL meski konflik telah berlangsung puluhan tahun. Ia menekankan pemulihan lingkungan dan sosial harus menjadi tanggung jawab korporasi.
“Pemulihan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Itu tanggung jawab perusahaan,” katanya.
David, moderator giat konfers dalam pernyataan terakhir menyampaikan AGRESU berharap penutupan PT TPL menjadi titik balik penyelesaian konflik struktural di kawasan Danau Toba serta mendorong pemulihan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat adat dan buruh terdampak.
Berikut pernyataan lengkap AGRESU yang dibacakan dihadapan sejumlah wartawan :
F SERBUNDO, KSPPM, AMAN Tano Batak dan BAKUMSU
atas Pencabutan Izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera Utara
Bencana banjir, longsor, krisis air bersih serta hilangnya wilayah adat milik masyarakat adat bukanlah peristiwa alam yang biasa. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek lingkungan, menyingkirkan masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan korporasi di atas keselamatan rakyat. Pencabutan izin ini tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif. Pencabutan ini semata tidak dapat menghapus tanggung jawab negara. Bagaimana dampak kerusakan hutan masih nyata dirasakan oleh masyarakat. Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan kertas ini selama puluhan tahun mengelola hutan yang mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, memicu konflik agraria yang berkepanjangan, kriminalisasi, dan menghilangkan ketahanan pangan serta sumber air masyarakat sekitar. Pasca pencabutan ini, pemerintah harus mengembalikannya untuk dikelola masyarakat sebagai ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi komunitas adat. Momentum pencabutan izin ini harus menjadi titik balik reformasi tata kelola kehutanan yang berpihak pada keadilan ekologis. Tanpa pemulihan yang adil, partisipasi bermakna masyarakat dan jaminan agar konflik tidak terulang, Keputusan ini berisiko hanya menjadi simbol politik semata
Kami mendukung penuh keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) bersama 27 perusahaan lainnya sebagai langkah tegas menyikapi bencana ekologis yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Serta konflik penguasaan tanah adat dengan Masyarakat di sekitaran konsesi PT TPL.
Keputusan ini merupakan langkah penting dan mendesak dalam menghadapi krisis lingkungan yang telah berdampak luas, tidak hanya pada rusaknya ekosistem hutan, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat adat, keselamatan warga, serta kondisi sosial-ekonomi buruh dan masyarakat lokal.
Kami menilai bahwa:
Oleh karena itu, Kami menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
Pencabutan izin PT TPL harus menjadi momentum untuk menghentikan perampasan wilayah adat yang selama ini terjadi akibat ekspansi industri kehutanan. Negara wajib mengakui, melindungi, dan memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan ruang hidupnya, serta memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat dalam proses penataan ulang dan pengelolaan kawasan hutan pascapencabutan izin.
Pencabutan izin tidak boleh berhenti sebagai sanksi administratif semata. Pemerintah harus memastikan adanya tanggung jawab pemulihan lingkungan (restorasi dan rehabilitasi ekosistem) atas kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas perusahaan. Pemulihan lingkungan harus dilakukan secara transparan, berbasis ilmiah, dan melibatkan masyarakat terdampak sebagai subjek utama.
Kami menegaskan bahwa buruh tidak boleh menjadi korban ganda dari kejahatan ekologis korporasi. Negara dan perusahaan wajib menjamin pemenuhan seluruh hak buruh terdampak, termasuk upah, pesangon, jaminan sosial, serta kepastian kerja dan alih profesi yang layak. Tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum sepenuhnya berada pada korporasi, bukan pada para pekerja.
Kami mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan audit total terhadap PT TPL. Audit ini harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas, termasuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif, serta kewajiban membayar kerugian negara dan ekologis tanpa pandang bulu, terlepas dari status perusahaan sebagai emiten atau kepemilikan modal asing.
Kasus PT TPL dan puluhan perusahaan lainnya menunjukkan urgensi reformasi menyeluruh tata kelola kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, agar pembangunan tidak lagi mengorbankan lingkungan, masyarakat adat, dan rakyat kecil.
Hutan adalah sumber kehidupan, bukan komoditas semata. Keselamatan rakyat, hak masyarakat adat, dan keadilan bagi buruh harus menjadi prioritas utama.
Atas Nama
KSPPM, BAKUMSU, AMAN Tano Batak, F SERBUNDO, OPPUK,
(HM)
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
_jpg.jpg)
_jpg(1).jpg)
.jpg)
