Keterangan Gambar : Vivi Evilia (tengah) salah satu pendiri Bara JP, Foto Istimewa
RADARMEDAN.COM - Beredarnya isu dualisme kepemimpinan Bara JP dibantah oleh sejumlah pihak, termasuk unsur pendiri Bara JP.
Hal ini diketahui setelah wartawan media ini berhasil mewawancarai sejumlah pihak, termasuk salah seorang pendiri Bara JP, Vivi Evilia di Jakarta, 01/10/2021 via whatsapp.
Vivi menegaskan Rapimnas DPP Bara JP (29/9/2021 lalu) dilakukan sesuai aturan main organisasi AD ART. Rapimnas dilakukan untuk mengkonsolidasikan semua pengurus di DPP dan DPD se-Indonesia.
"Hal ini merespon situasi yang berkembang pasca meninggalnya ketua umum sdr Victor Sirait. Rapimnas dilakukan sebagai sarana evaluasi dan sarana DPP Bara JP mempersiapkan KLB utk menetapkan Ketua Umum.," kata Vivi.
Vivi juga memberikan tanggapan mengenai KLB yang dilakukan pihak lain diluar program DPP Bara JP.
"Hal itu merupakan kegiatan dari para pihak yang ingin menggantikan almarhum sebagai ketua umum, namun cara yang ditempuh itu tidak elegan, dan tidak berkoordinasi dengan pusat di Markas Bara JP. Dalam organisasi misalnya KLB itu agenda DPP, DPD boleh mengusulkan DPP segera menggelar KLB bukan tanpa kompromi memaksakan digelarnya KLB dengan alasan ada kevakuman kepemimpinan," tegas Vivi.
Vivi juga menegaskan, DPP pasca meninggalnya ketua umum pada bulan April 2021 telah mengadakan rapat pleno memilih PLT Ketum agar tidak ada kevakuman tugas ketua umum.
"PLT ketum saat dipilih ada dua kandidat yang menonjol yaitu Sdr. Utje Gustaf Patty dan Sdr. Indra keduanya waketum. Sdr Gustaf terpilih dengan 16 suara sementara sdr Indra hanya 1 suara," kata Vivi.
Ia menjelaskan selanjutnya Utje memimpin organisasi untuk segera menyiapkan SK PLT ketua-ketua DPD yang pasca Kongres 2019 di Bogor SK mereka telah habis masa waktunya. Dengan SK PLT ketua2 DPD, yang terlebih dahulu diverifikasi oleh tim kerja, maka semua DPD yang hadir pada Rapimnas sah kehadirannya guna menyamakan visi misi serta persepsi untuk selanjutnya meminta DPP menggelar KLB.
"Hasilnya, kita bersyukur hasil Rapimnas menetapkan KLB yang rencananya dilakukan di Bogor Jawa Barat pada pertengahan Oktober ini," ujar Vivi, yang juga ketua Umum Srikandi.
Sementara sejumlah pengurus DPD dan BPLN yang berhasil dihubungi wartawan mengatakan dukungannya terhadap KLB Oktober mendatang.
"Sebagai Pengurus Daerah dan bagian dari yang mengikuti Rapimnas 29/09 bahwa Rapimnas tersebut sudah sesuai AD/ART organisasi, Rapimnas itu sendiri menghasilkan Keputusan yang baik untuk keberlangsungan organsisai BaraJP," ujar Sarmianus Senky Ketua DPD Kalimantan Barat.
Hal yang sama dibenarkan ketua DPD Bara JP Sumut, Heryanson Munthe.
"Iya kita sepakat, berdasarkan keputusan Rapimnas, kita sependapat, setelah meneirma masukan dari DPD dan BPLN, termasuk Dewan Pendiri dan Dewan Pengawas, maka keputusan kita dukung KLB Oktober mendatang," ujarnya.
Salah seorang pengurus dari luar negeri (Badan Pengurus Luar Negeri) Laeli Putri, dari BPLN Hongkong menegaskan 90 persen BPLN mendukung KLB pertengahan Oktober mendatang.
"Kami BaraJP Hong Kong - Macau mendukung penuh keputusan Rapimnas yang di adakan Oleh DPP baraJP. Secara garis besar mekanisme Rapimnas Bara JP DPP sudah benar dan mengerucut pada KLB yang akan di laksanakan pada 16&17 Oktober 2021di Bogor," ujar Laeli. (SP)/PE
TAG : nasional,komunitas