Wali Kota Medan Tambah Kuota 10 Ribu Penerima PKH Medan Makmur
Oleh : Radar Medan | 02 Sep 2026, 17:17:20 WIB | 👁 100 Lihat Berita Kota
Keterangan Gambar : Pemko Medan melalui P-APBD, resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur Tahap II sebanyak 10.000 calon penerima manfaat.
RADARMEDAN.COM - Demi memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, Pemko Medan melalui P-APBD, resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur Tahap II sebanyak 10.000 calon penerima manfaat.
?Hal tersebut ditegaskan oleh Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, saat memimpin Rapat Program Keluarga Harapan Medan Makmur, di Balai Kota, Rabu (2/9/2026).
Mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Erfin Fahrurrazi mengatakan program PKH Medan makmur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena itu dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, mengambil kebijakan untuk menambah kuota PKH Medan Makmur sebanyak 10.000 orang.
"Mengingat program ini sangat penting bagi masyarakat, bapak Wali Kota telah menegaskan agar penyaluran bantuan sosial ini dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga penyalurannya lebih optimal dan tepat sasaran,"kata Erfin Fahrurrazi.
Maka dari itu, dihadapan para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat beserta seluruh Lurah yang hadir, Erfin Fahrurrazi menekankan pentingnya peran aktif para Camat dan Lurah dalam mendata masyarakat di wilayahnya masing-masing.
?"Yang terpenting saat ini adalah seninya dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Sangat dibutuhkan keikhlasan para Camat dan Lurah untuk merangkul warga, mendengarkan kendala di lapangan, sehingga pendataan bansos ini bisa berjalan maksimal," ujar Erfin Fahrurrazi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa Pemko Medan menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp. 24 Milyar untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.
"Program PKH Medan makmur ini diberikan kepada warga kota Medan penyandang disabilitas dan lansia sebesar Rp.200.000/ bulan,"ujar Khoiruddin Rangkuti.
Berbeda dari program PKH Medan Makmur tahap I dimana penyalurannya menggunakan rekening Bank Sumut, untuk penyaluran tahap II ini dialihkan melalui PT. Pos Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk memangkas waktu proses administrasi, mengingat tenggat alokasi anggaran P-APBD hanya mencakup jangka waktu tiga bulan.
"?Penyaluran melalui PT Pos diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran mengingat batas waktu kita yang sangat mendesak, yaitu tiga bulan," ucapnya.
Sebelumnya, Pemko Medan juga telah melakukan pendataan PKH Medan Makmur tahap I dengan jumlah kuota sebanyak 9.300 orang. Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah rampung hampir secara keseluruhan dan tersisa 150 rekening yang sedang diakselerasi penuntasan nya.(HM)
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik.
Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .