Keterangan Gambar : Isu dugaan Kepala Puskesmas (Kapus) Parmonangan, M. Silitonga, yang menempati satu rumah dinas bersama Dokter Umum N. Simangunsong kini menjadi sorotan publik. Selasa (25/8/2026)
RADARMEDAN.COM – Isu dugaan Kepala Puskesmas (Kapus) Parmonangan, M. Silitonga, yang menempati satu rumah dinas bersama Dokter Umum NS kini menjadi sorotan publik. Rumah dinas yang seharusnya menjadi hunian resmi Kapus, ternyata turut ditempati oleh dokter yang bertugas di puskesmas tersebut.
Hal ini menjadi pertanyaan wajar di tengah masyarakat, mengingat keduanya bukan pasangan suami istri. Sang Kapus diketahui sudah berstatus menikah, sedangkan dokter tersebut berstatus lajang.
Fakta-fakta ini semakin menguat setelah awak media melakukan kunjungan langsung ke lokasi pada Selasa (25/8/2026), serta melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak terkait.
Saat media tiba di Puskesmas Parmonangan, suasana terlihat sepi. Hal yang sangat mencolok adalah pelayanan yang hanya dilakukan oleh satu orang petugas, yakni Boru Situmorang. Ketika ditanya mengenai keberadaan dokter dan Kapus, jawaban pertama yang diberikan adalah, "Dokter tidak masuk karena libur."
Namun, saat ditanya kembali secara lebih mendalam, jawaban petugas tersebut berubah dan mulai berbelit-belit. Ia menyebutkan dokter sedang makan, seolah berusaha menutupi keberadaan rekan kerjanya.
Tidak puas dengan jawaban tersebut, media menuju bagian belakang kompleks puskesmas dan menjumpai Boru Aritonang, petugas kebersihan (cleaning service). Secara tegas, beliau mengakui, "Iya, Ibu Kapus tinggal sama Dokter Umum NS."
Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh tenaga kesehatan (nakes) lain di lokasi yang menyatakan, "Iya, rumah itu ditempati Ibu Kapus dan Dokter Umum NS." Namun, ketika ditanya mengapa Kapus yang sudah berkeluarga tinggal bersama dokter yang masih lajang, petugas tersebut hanya terdiam tanpa memberikan penjelasan.
Sebelumnya, informasi ini mencuat dari masyarakat sekitar yang mempertanyakan apakah pimpinan puskesmas boleh tinggal serumah dengan stafnya, terlebih Kapus sudah berkeluarga meskipun keluarganya tidak tinggal di puskesmas tersebut.
Sejumlah media kemudian mencoba melakukan konfirmasi ke beberapa pimpinan puskesmas lain terkait aturan menempati rumah dinas bagi yang bukan pasangan suami istri.
"Oh tidak bisa itu. Kan ada rumah dinas Kapus dan rumah dinas lainnya," terang salah seorang Kapus yang tidak ingin namanya dipublikasikan. Artinya, rumah dinas untuk masing-masing jabatan sudah terpisah dan tidak boleh ditempati bersama oleh pihak yang tidak memiliki ikatan pernikahan.
Berbagai pertanyaan pun kini muncul. Mengapa dua orang yang bukan pasangan suami istri menempati satu rumah dinas milik negara? Aturan mana yang mengizinkan hal tersebut? Mengapa saat jam operasional puskesmas hanya ada satu petugas yang melayani, dan di mana keberadaan Kapus serta dokter saat itu? Apakah rumah dinas di Puskesmas Parmonangan hanya tersedia satu unit sehingga harus berbagi, atau ada alasan lain yang belum dijelaskan? Bagaimana pula Dinas Kesehatan menindaklanjuti dugaan ini sesuai janji Wakil Bupati?
Rumah dinas adalah aset negara yang penggunaannya harus sesuai aturan. Transparansi dan pemeriksaan yang objektif adalah langkah yang paling diharapkan masyarakat saat ini, guna menemukan kebenaran serta memastikan kepatuhan terhadap aturan pemakaian aset negara.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Wakil Bupati, Dr. Deni Parlindungan Lumban Toruan, M.Eng., langsung merespons saat dikonfirmasi oleh media terkait isu di Puskesmas Parmonangan ini.
"Terima kasih informasinya, akan saya tindak lanjuti segera dan koordinasikan ke Dinas Kesehatan," tegas Wabup Deni lewat pesan singkat WhatsApp, Senin (1/9/2026).
Pernyataan ini disambut baik oleh masyarakat yang menantikan kejelasan atas masalah ini. Publik berharap tindak lanjut tersebut bukan sekadar janji, melainkan pemeriksaan yang mendalam dan transparan.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Parmonangan, dr. M. Silitonga, belum bersedia memberikan respons atas informasi yang beredar. Konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp tidak berbalas hingga berita ini diterbitkan.
(Dahlia'S)/pe
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_JPG.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)