Setelah 44 Hari Jalan Kaki, Tiba di Jakarta, 11 Warga Sumut Minta Jokowi Tutup PT TPL

Oleh : Radar Medan | 31 Jul 2021, 12:59:44 WIB | 👁 1149 Lihat
Komunitas
Setelah 44 Hari Jalan Kaki, Tiba di Jakarta, 11 Warga Sumut Minta Jokowi Tutup PT TPL

Keterangan Gambar : Togu Simorangkir (kiri) dan Anita Martha Hutagalung (berkaus putih). Sumber: Facebook Togu Simorangkir


RADARMEDAN.COM - Sebelas warga Sumatera Utara menempuh aksi jalan kaki dari kawasan Danau Toba menuju Jakarta untuk meminta Presiden Joko Widodo menutup PT Toba Pulp Lestari. Mereka, yang disebut TIM 11, menyatakan keberadaan PT Toba Pulp Lestari selama lebih dari tiga dekade telah merusak lingkungan dan menyusahkan kehidupan masyarakat adat setempat.

Dari Makam Sisingamangaraja XII di Toba Samosir, mereka menempuh perjalanan sejauh lebih 1.700 kilometer ke Ibu Kota mulai 14 Juni lalu. TIM 11 tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2021 atau setelah berjalan selama 44 hari.

"Misi aksi ini untuk penyadaran dan kampanye kepada publik bahwa Danau Toba, Tano Batak tidak dalam keadaan baik-baik saja," kata Togu Simorangkir, salah satu dari TIM 11, dalam konferensi pers Jumat, 30 Juli 2021.

TIM 11, merupakan singkatan dari "Tulus, Ikhlas, Militan", beranggotakan Togu, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, Christian Gultom, Erwin Hutabarat, Ferry Sihombing, Agustina Pandiangan, Lambok Siregar, Yman Munthe, Jevri Manik, dan Bumi Simorangkir, anak Togu yang berumur 8 tahun.

Togu mengatakan, ia dan Christian adalah seorang petani. Sedangkan anggota TIM 11 lainnya ada yang berlatar belakang penjahit dan disabilitas, guru honorer, panalik jagal di lapo, relawan medis, sopir, parbengkel, dan seorang opung.

Togu mengatakan, Aksi Jalan Kaki (Ajak) Tutup PT TPL ini merupakan akumulasi atas berbagai peristiwa yang dialami masyarakat adat Batak setelah keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Puncaknya peristiwa pada 18 Mei 2021 lalu.

Masyarakat adat Natumingka, Kabupaten Toba, mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka yang hendak ditanami oleh pekerja PT TPL. Mereka diserang oleh ratusan orang yang membawa kayu dan batu.

"Aksi ini bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap TPL yang selalu semena-mena terhadap masyarakat adat," kata Togu.

TIM 11 kini menunggu waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan surat permintaan audiensi telah dikirim ke Presiden Jokowi pada Senin, 26 Juli lalu. Menurut dia, surat juga telah tercatat dalam sistem elektronik di Kementerian Sekretariat Negara.

"Kami tinggal menunggu waktu bapak presiden yang sangat rendah hati, mau berdialog langsung dengam rakyatnya," ujar Abdon.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan, perampasan tanah oleh PT TPL mencerminkan permasalahan serupa yang dialami masyarakat adat di seluruh Indonesia. Padahal, kata Rukka, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat.

"Namun sampai detik ini Undang-Undang Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan sehingga pemerintah tidak punya petunjuk bagaimana mengidentifikasi kita, wilayah adat kita, dan bagaimana memenuhi hak-hak kita sebagai masyarakat adat," kata Rukka.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengungkit perjuangan masyarakat adat Batak menolak PT Indorayon--yang kini bernama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Dewi mengatakan penutupan Indorayon oleh Presiden B.J. Habibie pada 1999 merupakan amanat reformasi.

"Namun kita tahu terjadi pengkhianatan, di era (Presiden) Megawati (Soekarnoputri) Indorayon beroperasi kembali dengan nama TPL," kata Dewi Kartika.

PT Indorayon beroperasi di Sumatera Utara sejak 1985. Sempat dibekukan Presiden Habibie pada 1999, perusahaan itu berganti nama menjadi PT TPL dan beroperasi lagi mulai 2003.

Dalam keterangannya pada Mei lalu, Direktur PT TPL Jandres Silalahi mengaku menyesalkan terjadinya bentrok dengan masyarakat. Ia mengklaim aksi yang berujung bentrok itu terjadi di tengah dialog antara perusahaan, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan stakeholder lainnya.

Jandres mengatakan lokasi penanaman merupakan konsesi yang memiliki izin dari negara dan telah memasuki masa rotasi penanaman keenam, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 01 Juni 1992 Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Dia juga mengklaim akan mendorong dialog dan solusi damai untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. (TEMPO)/pe


TAG : samosir-toba-taput-humbahas,humbang-hasundutan,tapanuli,danau-toba,sumut,nasional,komunitas


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

supa.jpg

Terbukti Menyuap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif Divonis 2 Tahun Penjara

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔22:07:23, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Majelis hakim diketuai As'ad Rahim Lubis menghukum M Syahrial selama 2 tahun penjara. Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif ini, terbukti bersalah menyuap penyidik KPK sebesar Rp1,6 miliar. Majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa M Syahrial telah memenuhi unsur bersalah . . .

Berita Selengkapnya
optimis.jpg

Bobby Nasution Optimis PPKM di Medan Turun Level

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔22:02:01, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Melihat turunnya trend kasus Covid-19, Wali Kota Medan, Bobby Nasution optimis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan akan turun dari Level IV ke III.   "Insya Allah. Mudah-mudahan bisa turun. Namun kami tetap menunggu Inmendagri yang juga akan diteruskan oleh Gubsu. Prinsipnya kami menunggu. . . .

Berita Selengkapnya
sinergi.jpg

Gubsu Sinergi dengan Wali Kota, Begini Konsep Pembangunan Kota Medan

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:27:47, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM -  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menggelar rapat persiapan perencanaan pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, serta yang terintegrasi di dalamnya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rencana sebelumnya, sebagai proses singkronisasi antarkepala . . .

Berita Selengkapnya
panca.jpg

Kapolda Sumut Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Sebanyak 1295 Personil Akan Diturunkan

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔16:52:27, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021 di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (20/ 09/ 2021). Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2021, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/ BB Mayjen TNI Hasanuddin, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang . . .

Berita Selengkapnya
korupsi1.jpg

Korupsi Fasilitas Kredit Fiktif, Mantan Supervisor BRI KCP Kabanjahe Diadili

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔13:43:57, 20 Sep 2021

RADARMEDAN.COM, KARO -  Mantan Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) pada PT Bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kabanjahe James Tarigan (52), Senin (20/9/2021) menjalani sidang perdana di Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan. James diadili dalam perkara korupsi senilai Rp8,1 miliar terkait pemberian fasilitas Kredit Modal . . .

Berita Selengkapnya
binjai8.jpg

Sosok Mayat Tanpa Identitas Tergeletak di Depan Ruko di Binjai

🔖 SEKITAR KITA 👤Radar Medan 🕔13:23:00, 19 Sep 2021

RADARMEDAN, BINJAI - Warga Kota Binjai dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria tua tanpa identitas tergeletak didepan sebuah ruko Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara. Masyarakat Kota Binjai mengetahui adanya sesosok mayat laki-laki tergeletak didepan ruko dan diperkirakan berumur 70 . . .

Berita Selengkapnya
sampahmedan.jpg

Penetapan Lokasi Bebas Sampah Akan Tingkatkan Kinerja Penanganan Kebersihan di Medan

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔10:50:26, 18 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Tidak hanya mencanangkan Kawasan Pasar Bersih, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menjadikan enam lingkungan di tiga kecamatan menjadi kawasan percontohan bebas sampah. Ketiga lingkungan itu berada di Kecamatan Medan Labuhan, Medan Petisah, dan Medan Deli. Penetapan kawasan bebas sampah ini yang ditegaskan dalam SK Wali Kota . . .

Berita Selengkapnya
bobytegur.jpg

Presiden Jokowi Tegur Bobby Nasution, APBD Tertahan di Bank

🔖 POLITIK 👤Radar Medan 🕔23:20:55, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM -  Wali Kota Medan Bobby Nasution menjelaskan soal realisasi APBD Kota Medan sebesar Rp1,6 Triliun yang masih berada di Bank. Awalnya, hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat kunjungan ke Medan Kamis (16/9/2021) lalu. Bobby pun memberi penjelasan mengapa anggaran Rp1,6 triliun APBD Medan masih di bank. "Sebenarnya . . .

Berita Selengkapnya
bobybumd.jpg

Umumkan 12 Direksi Baru, Bobby Minta Buktikan Kemampuan Majukan BUMD

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:40, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, meminta kepada seluruh Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang lolos seleksi dapat menjalankan amanah dan menunjukkan kemampuannya untuk memajukan PUD Kota Medan. Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam pengumuman 12 nama . . .

Berita Selengkapnya
bas.jpg

Ketua DPRD SU Minta Kemenhub Keluarkan Larangan Truk Lintas di Hari Libur di Jalan Medan-Berastagi

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔18:06:03, 17 Sep 2021

RADARMEDAN.COM - Ketua DPRD Sumut Drs Baskami  Ginting meminta Kemenhub (Kementerian Perhubungan) RI untuk segera mengeluarkan  peraturan larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu di Jalan Medan-Berastagi dan sebaliknya, guna menghindari semakin parahnya kemacetan di jalur tersebut. "Akhir-akhir ini kemacetan di . . .

Berita Selengkapnya

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Anda Suka Smartphone Samsung atau OPPO?
  Samsung
  Oppo