Saham Rontok, Rupiah Tertekan Sentimen Pasar

RADARMEDAN.COM, CIMAHI - Kejatuhan harga saham dan guncangan nilai rupiah yang terjadi belakangan ini sering dijelaskan dengan kalimat yang terdengar aman: sentimen global, suku bunga Amerika Serikat, atau ketidakpastian geopolitik. Penjelasan itu tidak keliru, tetapi tidak menjawab pertanyaan paling mendasar: mengapa koreksi di Indonesia berlangsung begitu tajam, serentak, dan berdampak lintas pasar dari saham hingga valuta asing. Yang sesungguhnya terjadi bukan sekadar gejolak sesaat, melainkan koreksi kepercayaan yang dipicu oleh persoalan tata kelola yang telah lama menumpuk dan akhirnya terbuka ke permukaanhirnya terbuka ke permukaan.

Rangkaian peristiwa ini bermula dari pengumuman MSCI (pembuat indeks pasar saham global yang mengukur kinerja bursa di dunia) pada Januari 2026. Dalam pengumuman tersebut, MSCI menyatakan melakukan pembekuan sementara terhadap proses rebalancing atau penyesuaian indeks untuk saham-saham Indonesia. Tidak ada penambahan saham baru, tidak ada kenaikan bobot, dan tidak ada penyesuaian _foreign inclusion factor_ hingga evaluasi lanjutan dilakukan. Keputusan ini berlaku setidaknya sampai Mei 2026, dengan catatan tegas bahwa perbaikan tata kelola khususnya transparansi free float harus benar-benar terlihat.

Langkah ini menghantam pasar karena berlawanan langsung dengan ekspektasi yang telah terbangun sebelumnya. Selama berbulan-bulan, berkembang keyakinan kuat bahwa sejumlah saham berkapitalisasi besar yang kerap disebut sebagai “raksasa baru” akan masuk ke indeks global MSCI. Ekspektasi itu mendorong aksi beli lebih awal atau front-running, dengan asumsi bahwa arus dana pasif global akan mengalir deras ketika rebalancing resmi diumumkan. Ketika pembekuan justru terjadi, ekspektasi tersebut runtuh seketika.

Alasan MSCI melakukan pembekuan berakar pada masalah transparansi  free float  (aturan porsi saham di luar pengendali yang dipakai untuk melihat kemungkinan penggorengan saham). Dalam evaluasinya, MSCI menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan di sejumlah emiten besar. Mereka menilai terdapat indikasi bahwa jumlah saham yang benar-benar beredar di publik tidak dapat diverifikasi secara meyakinkan. Kecurigaan muncul atas kemungkinan adanya pemilik manfaat akhir yang tersembunyi, penggunaan nominee, atau transaksi yang terkoordinasi di antara pihak-pihak yang secara formal terlihat berbeda, tetapi secara substantif berada dalam satu kendali. Dalam kondisi demikian, free float yang dilaporkan secara administratif dianggap tidak merefleksikan likuiditas riil yang dibutuhkan investor institusional global.

Dampak langsungnya adalah batalnya masuk saham-saham yang sebelumnya diprediksi kuat akan menjadi anggota baru indeks MSCI. Saham-saham seperti PANI, ADMR, BUMI, dan PTRO yang telah menjadi sasaran akumulasi spekulatif gagal masuk bukan karena kinerja fundamentalnya, melainkan karena keputusan sistemik MSCI yang menghentikan seluruh proses penyesuaian. Investor yang membeli dengan harapan kenaikan harga akibat masuk indeks global segera berbalik arah. Aksi jual massal pun terjadi, berubah dari koreksi bertahap menjadi panic selling yang menyapu pasar secara luas.

Situasi diperburuk oleh peringatan lanjutan MSCI yang bersifat strategis. MSCI menegaskan bahwa bila masalah transparansi free float dan struktur kepemilikan tidak diperbaiki hingga evaluasi berikutnya pada Mei 2026, Indonesia menghadapi risiko penurunan bobot dalam indeks Emerging Market, bahkan kemungkinan reklasifikasi menjadi Frontier Market. Bagi investor institusional global, ancaman ini bukan simbolik. Banyak dana besar secara mandat tidak boleh berinvestasi di pasar frontier, sehingga potensi arus keluar modal menjadi sangat nyata.

Kekhawatiran itu segera tercermin dalam pergerakan dana asing. Pada perdagangan 28–29 Januari 2026, arus modal keluar terjadi secara masif dengan penjualan bersih asing mencapai triliunan rupiah. Tekanan jual yang begitu besar membuat Indeks Harga Saham Gabungan terjun hingga mendekati delapan persen dan memaksa Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt sebagai langkah darurat. Dari titik ini, guncangan tidak lagi terbatas pada pasar saham.

Dalam sistem keuangan terbuka seperti Indonesia, krisis kepercayaan di pasar ekuitas hampir selalu merembes ke pasar uang dan valuta asing. Ketika investor global meragukan kualitas perlindungan institusional dan konsistensi pengawasan, mereka tidak hanya menjual saham, tetapi juga mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah. Rupiah pun tertekan, bukan karena ekonomi riil runtuh, melainkan karena premi risiko institusional meningkat. Nilai tukar menjadi katup pertama tempat ekspektasi yang goyah mencari jalan keluar.

Di titik inilah posisi Bank Indonesia menjadi sangat tertekan. BI dipaksa menyerap guncangan yang sumbernya bukan moneter: intervensi pasar valuta asing meningkat, komunikasi kebijakan harus diperkeras, dan dilema klasik muncul. Menjaga stabilitas kurs berarti menanggung biaya cadangan dan likuiditas, sementara menaikkan suku bunga demi menahan tekanan berisiko memperlambat ekonomi domestik. Volatilitas rupiah dalam konteks ini bukan kegagalan kebijakan moneter, melainkan harga yang dibayar bank sentral untuk menutup lubang kepercayaan yang berasal dari tata kelola pasar modal.

Di tengah gejolak itulah pernyataan Purbaya menjadi penentu arah pembacaan. Ketika ia secara terbuka menyatakan akan memberi waktu enam bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membersihkan saham gorengan, ia sesungguhnya mengafirmasi diagnosis yang sama dengan pasar global: masalah utama pasar keuangan Indonesia bukan sentimen sesaat, melainkan tata kelola yang rapuh dan terlalu lama ditoleransi. Dengan menyebut saham gorengan sebagai sasaran pembenahan, Purbaya tidak berbicara tentang spekulasi harian semata, melainkan tentang desain struktural free float rendah, pengendalian berlapis, transaksi afiliasi yang sulit dilacak yang membuat manipulasi menjadi mungkin dan merusak kredibilitas pasar.

Pernyataan itu juga membuka kenyataan yang selama ini enggan diucapkan: bahwa otoritas pengawas bukan tidak mengetahui persoalan tersebut, tetapi terlalu lama menempuh jalan toleransi. Logika lama adalah menjaga stabilitas dengan menunda penegakan. Yang kini terbukti adalah sebaliknya stabilitas semu yang dibangun di atas penundaan justru melahirkan koreksi yang lebih brutal ketika kepercayaan runtuh.

Bagi publik, peristiwa ini mengajarkan bahwa pasar saham bukan secara alamiah berbahaya; ia menjadi berbahaya ketika tata kelola membiarkan ketimpangan kekuasaan dan informasi. Bagi pelaku pasar, ini pengingat keras bahwa valuasi tanpa governance adalah gelembung yang menunggu waktu. Bagi regulator, enam bulan yang disebut Menkeu bukan tenggat administratif, melainkan ujian kredibilitas: apakah negara sungguh-sungguh siap menukar stabilitas semu dengan kesehatan jangka panjang. Dan bagi kebijakan makro, pelajarannya jelas—tanpa pembenahan tata kelola pasar modal, tekanan terhadap rupiah dan beban pada Bank Indonesia akan terus berulang, apa pun konfigurasi kebijakan moneter yang dipilih.

Kejatuhan saham dan tekanan rupiah hari ini seharusnya dibaca sebagai cermin, bukan aib. Cermin itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar keuangan tidak bisa terus disandarkan pada toleransi terhadap praktik yang merusak kepercayaan. Jika momentum ini digunakan untuk memperbaiki tata kelola secara tegas dan konsisten, koreksi yang menyakitkan ini dapat menjadi titik balik. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pengulangan siklus lama dengan biaya yang kian mahal dan bank sentral yang terus dipaksa menjadi penyangga terakhir dari kegagalan tata kelola.

CIMAHI, 31 JANUARI 2026

*Penulis:*
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

(HM)

Berita Terkait

• Aplikasi CMS KASDA Diluncurkan, Sekda : Kecepatan Jadi Modal Utama di Era Digital
• Pemprov Sumut Siapkan Pergub Tentang Produk Lokal
• Desa Sidodadi Ramunia Dikunjungi Tim Evaluasi UP2K Provinsi Sumatera Utara
• Bahas Inflasi Daerah, Kota Sibolga Gelar Rapat

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu