Keterangan Gambar : Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) DPD Sumatera Utara menggelar pertemuan di Coffe Town kawasan Ringroad Medan, Sabtu, 30 Juli 2022
RADARMEDAN.COM, Kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sumatera Utara menggelar pertemuan di Coffe Town kawasan Ringroad Medan, Sabtu, 30 Juli 2022.
Informasi yang diterima wartawan, pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan yang ada di Sumatera Utara, pembenahan organisasi, aspirasi daerah, dan masalah urgen yang butuh pendampingan di Sumatera Utara.
Harlon Bagariang, salah seorang pengurus kepada wartawan mengatakan pertemuan tersebut bagian dari giat organisasi.
" Poin penting yang kita bahas utamanya adalah keberlanjutan organisasi ini, dengan meredanya pandemi Covid-19, kita merasa perlu melakukan konsolidasi organisasi, tentunya kita tetap mengedepankan musyawarah dengan mengundang pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam kegiatan Bara JP di Sumatera Utara," papar Harlon.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk membenahi organisasi pihaknya akan membentuk tim khusus konsolidasi. Hal tersebut dibenarkan Heryanson Munthe. Ketua DPD Bara JP Sumut.
"Beberapa waktu lalu kita diundang DPP terkait adanya aspirasi daerah yang menginginkan adanya konsolidasi. Intinya beberapa daerah menginginkan diadakan konferensi pertemuan daerah atau Konferda. Menindaklanjuti hal tersebut kita tentu tahap awal rapat di Sumut, kemudian jika nanti ada kesepakatan, akan kita bentuk kepanitiaan dan akan mengundang seluruh pengurus DPC Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara," kata Heryanson.
Ia juga mengatakan konsolidasi ini sesuai dengan arahan DPP dan Pembina Bara JP Presiden Jokowi agar relawan tetap fokus membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan peka terhadap permasalahan masyarakat.
"Sesuai dengan arahan DPP dan dewan pembina, saat ini kita fokus membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi, kemudian peka terhadap aspirasi masyarakat. Kita ketahui saat ini ada banyak permasalahan di Sumut, sejak beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian, minyak goreng langka dan mahal, dan terakhir BBM jenis Solar dan Pertalite," kata Munthe.
Selain pupuk dan obat-obatan pertanian, ia mengaku saat ini fokus kepada masalah lahan pertanian masyarakat.
"Sejak beberapa waktu lalu kita fokus membantu permasalahan lahan masyarakat, kasus Sertipikat Tanah di Negeri Tongging juga sudah kita sampaikan ke pihak terkait, komunikasi terakhir dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ibu Menteri Siti Nurbaya mengatakan, jika lahan masyarakat bisa diutamakan," kata Munthe
Selain Negeri Tongging saat ini ia juga prihatin terhadap petani dari desa Partibi Lama, dimana konflik lahan pertanian desa Partibi Lama diduga bentrok dengan Lahan Usaha Tani (LUT) pengungsi erupsi Sinabung.
"Mengenai ini kita minta semua pihak menahan diri, baik masyarakat maupun Pemkab Karo agar tidak terjadi konflik, tetap berpegang pada aturan dan administrasi yang dimiliki semua pihak, kita sudah berkomuniksi dengan ketua Pattuhan Huta Partibi Lama, Kaberma Munthe bahwa mereka memiliki dokumen perjanjian dengan pemerintah, ini harus dicari dulu solusinya, kalau memangn lahan pertanian kurang, masih banyak daerah lainya yang bisa dikelola, jangan justru mengorbankan masyarakat petani," kata Heryanson.
Mendalami hal ini ia mengaku akan bertemu dengan pengurus Pattuhan Huta Partibilama, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.
"Barisan Relawan Jokowi Presiden akan terus mendengar suara hati rakyat, ini amanah pembina kita, yaitu Presiden Jokowi," pungkasnya.(SP)/pe
TAG : sumut,komunitas