Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan 2024 di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, Kamis (12/12).
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan 2024, resmi ditutup. Rakornas yang berlangsung tiga hari sejak 10 Desember 2024 ini menghasilkan delapan poin kesepakatan yang diberi nama Prakarsa Kaldera Toba 2024.
Kedelapan poin tersebut yaitu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bappeda/Bappelitbang dan Kementerian/Lembaga (K/L) melibatkan Pemda dalam menyusun perencanaan pembangun, K/L harus memperhatikan sumber daya daerah dalam mendukung program nasional, untuk pemerataan pembangunan K/L diharapkan membangun proyek strategis nasional.
Kemudian berikutnya, penetapan kebijakan di setiap daerah yang mendukung ketahanan pangan, air dan energi nasional, untuk konsistensi pembangunan perlu melakukan penguatan regulasi dan penguatan Bappelitbang/Bappeda, peningkatan kolaborasi daerah, stakeholder dan pusat dan terakhir meningkatkan peran daerah dalam investasi.
"Selama tiga hari ini (10-12 Desember) kita telah berhasil merumuskan delapan Prakarsa Kaldera Toba yang akan mendorong perbaikan, efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan daerah," kata Kepala Bappelitbang Sumut Alfi Shahriza, saat penutupan Rakornas Perencanaan Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, Kamis (12/12).
Alfi berharap, seluruh Bappelitbang/Bappeda dan pemerintah daerah bisa menyelaraskan pembangunan dengan pemerintah pusat. Sehingga target pembangunan Indonesia dapat tercapai.
"Tujuan kita sama, mencapai target pembangunan di seluruh Indonesia, agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik, kita berharap prakarsa ini mampu mengakselerasi itu semua," kata Alfi, yang juga merupakan Ketua Forum Perencanaan Pembangunan Daerah 2024.
Kepala Bapperida Papua Tengah Jull Edy Way mengatakan, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bisa berjalan beriringan dengan daerah otonomi khusus (Otsus). Sehingga daerah Otsus bisa bergerak lebih cepat dalam pembangunan.
"Pesan kami itu, agar revisi UU 23 dapat sejalan dengan daerah-daerah Otsus, sehingga pembangunan kami tidak terkendala terkait administrasi dan lainnya," kata Jull.
Penutupan Perencanaan Pembangunan Daerah 2024 ini dihadiri jajaran pejabat Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementrian terkait lainnya. Hadir juga seluruh Kepala Bappeda, Bapperida dan Bappelitnang se-Indonesia serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.(r/hm/pe)
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
