RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu melakukan unjukrasa di Simpang Enam Rantauprapat dan Kantor KPU Labuhanbatu terkait sejumlah permasalahan yang sedang terjadi di tubuh KPU Labuhanbatu, terkhusus adanya dugaan pungutan liar (Pungli) rekrutmen calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Panai Hilir.
Ketua DPC GMNI Labuhanbatu Hamdani Hasibuan, mengatakan aksi ini dilakukan guna mendesak KPU Labuhanbatu untuk segera melakukan penindakan secara internal sesuai dengan wewenang KPU terhadap oknum PPK perihal adanya dugaan pungli hingga jutaan rupiah terhadap anggota PPS di Labuhanbatu.
"Dan ada rekaman yang mengatakan uang tersebut akan disetor ke KPU, dan juga ada pungutan sebesar Rp 100 ribu terhadap calon anggota PPS untuk oleh-oleh KPU," sebut Hamdani, Senin (6/2/2023).
Menurut Hamdani, dugaan pungli tersebut dilakukan oleh oknum PPK terhadap calon anggota PPS yang notabenenya untuk disetor ke Komisioner KPU Labuhanbatu agar calon anggota PPS bisa lulus menjadi anggota PPS.
Orator aksi, Fitria Simangunsong dalam orasinya mengatakan ditemukan adanya percakapan via WhatApp berisi pengutipan uang sebesar Rp 100 ribu kepada calon anggota PPS yang disebut-sebut digunakan untuk keperluan biaya makan, dan oleh-oleh anggota KPU pada saat pelaksanaan wawancara bagi calon anggota PPS. Sembari menunjukkan bukti chating percakapan WhatsApp oknum anggota PPK inisial K dengan calon anggota PPS.
Tak hanya itu, GMNI juga menyuarakan adanya PPS yang lulus dengan status merangkap jabatan seperti Perangkat Desa, Honor Daerah dan Honor Provinsi. Calon PPS sedang hamil, yang juga didefinisikan sedang sakit yang dilarang dalam PKPU, serta terdapat ada sebagai anggota partai politik yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
"Kemudian, penilaian kelulusan bagi anggota PPS di setiap desa terdapat dugaan mengangkangi mekanisme penilaian yang berlaku mulai hasil ujian tertulis, ujian wawancara, dan diduga adanya diskriminasi serta kolusi bagi PPS disetiap desa," ungkapnya.
Selain itu, pada rekrutmen PPK, KPU dinilai tidak profesional dan independen dalam melakukan seleksi, "masak yang sudah pernah melakukan kesalahan lolos lagi, contohnya PPK Rantau Selatan dan PPK Bilah Hilir yang jelas gagal melaksanakan tahapan pilkada pada tahun 2020 lalu, sehingga terjadi Pemungutan Suara ulang (PSU). Dan ada lagi catingan percakan anggota KPU dengan salah seorang yang diduga anggota DPR provinsi," timpal Fitria Simangunsong.
Hamdani juga meminta agar KPU melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, jangan sampai merugikan negara, dan ini menjadi tanda tanya ketika KPU Labuhanbatu terlambat membuat SPJ pada pilkada tahun 2020 lalu.
"Jangan ada hibah untuk KPU menjadi milik pribadi. Hal ini akan kami laporkan juga Ke DKPP agar KPU diberi sanksi etik," ujar Hamdani.
Kurang lebih satu jam berorasi, masa aksi meminta lima komisioner KPU Labuhanbatu untuk keluar, namun dalam hal ini hanya ketua KPU Wahyudi yang hadir menemui massa.
"Ketika memang teman-teman ada menemukan catatan ayok kita bicarakan. Ada persoalan hibah, Bank Muamalat, PSU dua kali, persoalan PPK, semua. Kenapa kami berani mengambil sikap itu, ada dasar kami. Kami paham aturan, kami paham semuanya. Ketika ada konsekwensinya kami harus terima," kata Wahyudi saat bertemu masa aksi.
"Kenapa kami berani mengambil sikap itu, ada sebuah dasar hukum yang kami kedepankan, persoalan di Panai Hilir dan segala macamnya mungkin diluar pengetahuan kami, kami akan menerapkan PKPU 8. Apa itu? Pengawasan internal, persoalan kue segala macam itu diluar pengetahuan kami," jelasnya. (BS)/PE
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
