Keterangan Gambar : Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus memimpin rapat penegakan, pembinaan, dan pengawasan ketentuan di bidang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Toba. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati, Kamis (17/09/2026).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus memimpin rapat penegakan, pembinaan, dan pengawasan ketentuan di bidang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Toba. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati, Kamis (17/09/2026).
Pembahasan yang diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mencakup pelaksanaan dan pengawasan ketentuan PBG, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta penegakan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG.
Wabup Toba mengatakan Pemkab Toba mendorong masyarakat agar terlebih dahulu mengurus persetujuan bangunan gedung sebelum memulai pembangunan. Masyarakat juga diimbau berkonsultasi dengan Dinas Perizinan maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar bangunan yang didirikan memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Kita sama-sama berdiskusi supaya masyarakat Kabupaten Toba termotivasi untuk lebih dulu memperoleh persetujuan bangunan gedung atau yang disebut IMB dulu sebelum memulai bangunan," kata Wabup Murphy.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama lintas OPD juga akan berupaya menyederhanakan proses yang dinilai dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus PBG, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Antar lintas OPD kita sepakat untuk menyederhanakan hal-hal mana yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat," katanya.
Audi Murphy juga menyampaikan bahwa Pemkab Toba mulai melakukan penertiban terhadap bangunan yang belum memiliki PBG. Penertiban tersebut akan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Sejak hari ini Pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang belum memperoleh izin, belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan akan dikoordinir oleh Kasatpol PP," tegasnya.
Wabup juga menyoroti biaya pembuatan gambar bangunan yang harus dilakukan oleh tenaga bersertifikat. Menurutnya, keterbatasan tenaga bersertifikat dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan solusi.
Pemkab Toba, disebutkan akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari alternatif penyelesaian apabila tenaga bersertifikat masih terbatas di Kabupaten Toba.
"Biayanya juga mahal dan kita anggap ini memberatkan masyarakat. Kita akan melakukan konsultasi ke Kementerian PU, apakah kemampuan seperti itu yang masih langka atau jarang dimiliki masyarakat Kabupaten Toba bisa diantisipasi dengan cara lain," katanya menjelaskan.
Ia berharap penyederhanaan proses dan pembinaan yang dilakukan pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi ketentuan PBG sebelum melakukan pembangunan.
Dalam rapat tersebut turut hadir Staf Ahli Bupati Augus Sitorus dan Darwin Sianipar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni DP Lubis, Kepala Bappenda Harlen Simarmata, Kepala Dinas PMPTSP dan Ketenagakerjaan Josua Napitupulu, Kepala Dinas Koperindag UKM Sofian Sitorus, Kasatpol PP Tagom Sihotang, Kabag Hukum Lukman Siagian, Kabid Cipta Karya PUTR Untung Sirait serta perwakilan BPN.
Melalui rapat tersebut, Pemkab Toba menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam pembinaan, penerbitan perizinan, serta pengawasan bangunan guna memastikan pembangunan di Kabupaten Toba berjalan sesuai ketentuan. (Asa)/pe
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
_jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)