Kenapa 4 Pulau dari Aceh Bisa Masuk Sumut? Ini Keputusan Akhir Pemerintah

RADARMEDAN.COM - Empat pulau yang semula diklaim sebagai bagian dari Aceh kini resmi masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan pembaruan kode wilayah serta administrasi pemerintahan dan pulau.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan (dulu dikenal sebagai Pulau Malelo), Pulau Mangkir Gadang (Pulau Rangit Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Pulau Rangit Kecil). Keempatnya kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan tidak memiliki penghuni tetap. Pulau-pulau ini biasanya hanya disinggahi nelayan atau wisatawan.

Meski begitu, Pemerintah Aceh belum sepenuhnya menerima keputusan ini.

Pasalnya, pulau-pulau tersebut selama ini dikelola aktif oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, lengkap dengan pembangunan fasilitas seperti dermaga, musala, rumah singgah, bahkan tugu batas wilayah dan makam yang dianggap bersejarah.

Sengketa wilayah ini bukan hal baru. Persoalan batas antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah telah berlangsung lama, bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun baru mencuat secara nasional usai verifikasi dan pembakuan nama pulau dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi pada 2008.

Tim yang terdiri dari berbagai instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, dan Badan Informasi Geospasial itu mencatat empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Dalam verifikasi, tim mengacu pada data validasi resmi, peta rupabumi, dan sumber dari daerah setempat.

Hasil pembakuan yang dilakukan pada 14-16 Mei 2008 memasukkan empat pulau itu dalam daftar 213 pulau Sumut.

Sementara pembakuan terhadap 260 pulau di Aceh dilakukan kemudian pada November 2008, tanpa menyertakan keempat pulau tersebut.

Pada Agustus 2012, pemerintah mengumumkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek adalah bagian dari Sumut. Pemerintah Aceh langsung mengajukan keberatan. Bahkan pada 2017, Gubernur Aceh mengirim surat ke Kemendagri agar keempat pulau itu dikembalikan ke Aceh. Dalam surat itu, Pemprov Aceh merujuk pada Peta Topografi TNI AD tahun 1978 yang menunjukkan keempat pulau berada dalam wilayah Aceh.

Namun hasil analisis spasial yang dilakukan Kemendagri menyimpulkan koordinat yang diklaim Pemerintah Aceh berbeda dengan data hasil verifikasi Tim Nasional. Dalam rapat pada 30 November 2017, Kemendagri menegaskan bahwa keempat pulau tersebut tetap sah masuk wilayah Sumatera Utara.

Peta topografi 1978 yang dijadikan rujukan Pemerintah Aceh dinilai bukan dokumen resmi untuk menentukan batas administratif wilayah. Demikian pula Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dianggap bukan pedoman dalam penetapan batas wilayah administratif, melainkan hanya sebagai arahan pemanfaatan sumber daya.

Meskipun berbagai surat keberatan telah dilayangkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, keputusan pemerintah pusat tidak berubah. Keempat pulau itu tetap berada di bawah yurisdiksi Sumatera Utara.(B1)/HM/PE

Berita Terkait

• Sumut Peduli Wamena, Gubernur Edy Rahmayadi Berhasil Galang Dana Rp2,1 M
• Dubes India Ingin Kerjasama Perdagangan dan Bangun Peternakan di Sumut
• Mantan Kapoldasu Jabat Kapolda Papua, Fokus Tangani Kerusuhan Papua
• Yasonna H Laoly Mengundurkan Diri dari Menteri Hukum dan HAM

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan