Keterangan Gambar : Tim yang diketuai Budi Suminto, SH Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menurunkan timnya melakukan pendampingan atas ASN yang diduga terjerat korupsi dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di salah satu Puskesmas Deliserdang, Kamis 11/8/2022.
RADARMEDAN.COM - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menurunkan timnya melakukan pendampingan atas ASN yang diduga terjerat korupsi dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di salah satu Puskesmas Deliserdang, Kamis 11/8/2022.
Tim yang diketuai Budi Suminto, SH, Ketua 1 Bidang Perlindungan Hukum didampingi Sekretaris 1 Hikmatul Hilmiyah, Arif Rahman Hakim ketua 3 dan Noor Islami ketua Divisi Hukum mengatakan akan melakukan pendampingan ASN yang bertugas melaksanakan pengadaan barang.
"Kami dari IFPI, organisasi profesi dimana anggotanya para pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, yang kesemua anggotanya adalah PNS yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa baik tender, lelang atau ecatalog," jelas Budi.
Seperti diketahui,Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Galang dan Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.
Penangkapan tersebut Berdasarkan Surat perintah penahanan No: PRINT – 1644 /L.2.14.4/Fd.1/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atasn nama tersangka DC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan surat perintah penahanan No: PRINT – 1645 /L.2.14.4/Fd.1/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama tersangka RPCP selaku Wakil Direktur CV. Kinanti Jaya.
Menurut Budi, usai mendapatkan informasi penahanan anggotanya, ia akan melakukan pendampingan bersama tim hukum guna mempelajari kasus hukumnya.
"Kami menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, kami juga senafas dengan penegak hukum, terkait pemberantasan korupsi jadi sebagai penyeimbang informasi kami akan koordinasi ke instansi penegak hukum,
kami juga ada komisi etik dimana anggota kami yang melanggar hukum akan kami sidang kan di komisi etik," papar Budi.
Hal senada disampaikan Agus Arif Rakhman, menurutnya yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara itu adalah instansi yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Apabila ada aparat penegak hukum yang memperkarakan seseorang karena tuduhan kerugian negara yang bukan dari pernyataan BPK maka hal tersebut cacat hukum karena melanggar 3 peraturan sekaligus, yaitu UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK, Pasal 10 ayat 1, kemudian Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP pada pasal 3 huruf e, dan dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada rumusan hukum kamar pidana nomor 6 dipertegas bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara,” ujar Agus.
Saat wartawan media ini mencoba menghubungi pakar hukum dari Medan, yang juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut, Sarma Hutajulu,SH mengatakan bahwa sebuah kasus penggunaan anggaran dari pemerintah itu bisa dinyatakan terjadi korupsi jika ditemukan pelanggaran atau temuan BPK.
"Adanya dugaan penyimpangan dari bestek, yang bisa menyebapkan kerugian negara, misal ada penyimpangan anggaran, penyidik bisa meminta instansi berwenang, BPK, BPKP,Inspektorat, Tim Ahli, biasanya mereka akan minta audit investigatif. Kalau misalnya tersangka merasa tidak ada kerugian negara, baik dari Kejaksaan belum bisa menunjukkan kerugian negara yang dikeluarkan pihak yang berwenang, mereka bisa mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya.
Ia juga mencontohkan kasus korupsi yang terjadi di Samosir beberapa waktu lalu. Penetapan Kejari Samosir atas tersangka, padahal belum ada penghitungan kerugian negara dari pihak berwenang, mereka prapid akhirnya mereka menang.
"Kejaksaan harus terbuka, darimana mereka menghitung kerugian, harus merujuk kepada kontrak, bestek dan proyek itu didampingi oleh konsultan, kesalahan itu bisa jadi tidak hanya ditimpakan pada PPK," jelas Sarma Hutajulu.
Menurutnya, kalau penyidikannya profesional soal korupsi itu harus dibuktikan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan menimbulkan kerugian negara.(Hanson Munthe)/PE
RADARMEDAN.COM - Musyawarah Rakyat (MUSRA) se Sumatera Utara akan berlangsung di GOR Futsal Dispora Pemprov Sumut, Jalan Willem Iskandar, Pancing, pada Sabtu 11 Februari 2023 mendatang. Ketua Panitia Musra, TM Yusuf, mengatakan akan menghadirkan empat ribu warga Sumut yang akan menggunakan hak suara memilih Calon Presiden dan Calon Wakil . . .
RADARMEDAN.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Horas Bangso Batak (HBB) dampingi keluarga korban Aipda GS yang tewas beberapa waktu lalu mengunjungi Polsek Medan Helvetia, Kamis 26/01/2023. LBH HBB dipimpin Thomson M Parapat, SH bersama Donal Lubis, SH dan Hengki Silaen, SH mendampingi Gutben Silaen selaku abang kandung korban. Gutben Silaen . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak tahun 2020. Menurut Presiden, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Terkait dugaan penipuan terhadap delapan guru honor di Labuhanbatu oleh Kepala Sekolah dengan modus guna mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) angkat bicara. BACA JUGA : Delapan Guru di . . .
RADARMEDAN.COM, BATAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam menyiapkan Aplikasi Layanan Kependudukan Secara Elektronik (LAKSE). Aplikasi LAKSE ini merupakan aplikasi yang dikembangkan guna menampung permohonan masyarakat dalam hal kepengurusan berkas kependudukan sebelum . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Setelah melakukan pencarian selama dua hari, korban tenggelam di Pelabuhan Laut Tanjung Sarang Elang, Bambang Panca Darma akhirnya ditemukan di perairan Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, berjarak sekitar 12 Kilometer dari lokasi kejadian, Sabtu (21/1) pukul 07.45 WIB. BACA . . .
RADARMEDAN.COM - Indonesia terpilih sebagai tuan rumah ajang kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) pada tahun 2023. Perhelatan internasional tersebut akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. FIH2O merupakan Kejuaraan Dunia Powerboat yang . . .
RADARMEDAN.COM, Medan - Kementerian BPN/ATR Republik Indonesia melalui Kakanwil ATR/BPN SUMUT mengadakan Rapat Kerja Daerah utk seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara. Bertempat di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (19/1/2023). Topik utama dalam Rapat Kerja Daerah ini adalah terkait penguatan dukungan Pemerintah Daerah dalam hal implementasi . . .
RADARMEDAN.COM - Kopi dari Pulau Sumatera sangat diminati oleh para penikmat kopi di Indonesia karena memiliki cita rasa yang khas. Kali ini kopi dataran tinggi Gunung Meriah “Kopi Si Karta” mulai populer di kalangan penikmat kopi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kopi Si Karta pertama kali . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Penipuan dengan modus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih saja terjadi. Kali ini, sebanyak delapan guru honorer di SMA Negeri 2 Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menjadi korban oleh kepala sekolahnya sendiri. Keterangan yang disampaikan oleh . . .
