Keterangan Gambar : Tim yang diketuai Budi Suminto, SH Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menurunkan timnya melakukan pendampingan atas ASN yang diduga terjerat korupsi dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di salah satu Puskesmas Deliserdang, Kamis 11/8/2022.
RADARMEDAN.COM - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menurunkan timnya melakukan pendampingan atas ASN yang diduga terjerat korupsi dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di salah satu Puskesmas Deliserdang, Kamis 11/8/2022.
Tim yang diketuai Budi Suminto, SH, Ketua 1 Bidang Perlindungan Hukum didampingi Sekretaris 1 Hikmatul Hilmiyah, Arif Rahman Hakim ketua 3 dan Noor Islami ketua Divisi Hukum mengatakan akan melakukan pendampingan ASN yang bertugas melaksanakan pengadaan barang.
"Kami dari IFPI, organisasi profesi dimana anggotanya para pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, yang kesemua anggotanya adalah PNS yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa baik tender, lelang atau ecatalog," jelas Budi.
Seperti diketahui,Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Galang dan Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.
Penangkapan tersebut Berdasarkan Surat perintah penahanan No: PRINT – 1644 /L.2.14.4/Fd.1/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atasn nama tersangka DC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan surat perintah penahanan No: PRINT – 1645 /L.2.14.4/Fd.1/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama tersangka RPCP selaku Wakil Direktur CV. Kinanti Jaya.
Menurut Budi, usai mendapatkan informasi penahanan anggotanya, ia akan melakukan pendampingan bersama tim hukum guna mempelajari kasus hukumnya.
"Kami menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, kami juga senafas dengan penegak hukum, terkait pemberantasan korupsi jadi sebagai penyeimbang informasi kami akan koordinasi ke instansi penegak hukum,
kami juga ada komisi etik dimana anggota kami yang melanggar hukum akan kami sidang kan di komisi etik," papar Budi.
Hal senada disampaikan Agus Arif Rakhman, menurutnya yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara itu adalah instansi yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Apabila ada aparat penegak hukum yang memperkarakan seseorang karena tuduhan kerugian negara yang bukan dari pernyataan BPK maka hal tersebut cacat hukum karena melanggar 3 peraturan sekaligus, yaitu UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK, Pasal 10 ayat 1, kemudian Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP pada pasal 3 huruf e, dan dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada rumusan hukum kamar pidana nomor 6 dipertegas bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara,” ujar Agus.
Saat wartawan media ini mencoba menghubungi pakar hukum dari Medan, yang juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut, Sarma Hutajulu,SH mengatakan bahwa sebuah kasus penggunaan anggaran dari pemerintah itu bisa dinyatakan terjadi korupsi jika ditemukan pelanggaran atau temuan BPK.
"Adanya dugaan penyimpangan dari bestek, yang bisa menyebapkan kerugian negara, misal ada penyimpangan anggaran, penyidik bisa meminta instansi berwenang, BPK, BPKP,Inspektorat, Tim Ahli, biasanya mereka akan minta audit investigatif. Kalau misalnya tersangka merasa tidak ada kerugian negara, baik dari Kejaksaan belum bisa menunjukkan kerugian negara yang dikeluarkan pihak yang berwenang, mereka bisa mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya.
Ia juga mencontohkan kasus korupsi yang terjadi di Samosir beberapa waktu lalu. Penetapan Kejari Samosir atas tersangka, padahal belum ada penghitungan kerugian negara dari pihak berwenang, mereka prapid akhirnya mereka menang.
"Kejaksaan harus terbuka, darimana mereka menghitung kerugian, harus merujuk kepada kontrak, bestek dan proyek itu didampingi oleh konsultan, kesalahan itu bisa jadi tidak hanya ditimpakan pada PPK," jelas Sarma Hutajulu.
Menurutnya, kalau penyidikannya profesional soal korupsi itu harus dibuktikan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan menimbulkan kerugian negara.(Hanson Munthe)/PE
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU- Ratusan warga Ajamu Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah. Gegara tidak kunjung diperbaiki, warga kecewa hingga menanam 1000 pohon di tengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah, Kamis (22/9/2022). Adapun kegiatan penanaman 1000 pohon . . .
RADARMEDAN.COM, DAIRI - Jalan lintas Merek- Sidikalang yang sempat longsor, Rabu(21/9/2022) sore sekitar pukul 16.30 WIB kini sudah bisa dilalui oleh keendaraan bermotor. Kepala Dinas PUPR Pemkab Dairi, Ir.Hotmaida Dina Uli Butar Butar,MT dan BPBD serta OPD dan perangkat lainnya turun kelokasi dengan menggunakan alat berat dibantu oleh pihak . . .
RADARMEDAN.COM, KARO — Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, S.H, S.I.K, M.H, beserta jajaran tidak pandang bulu dalam penegakkan supremasi hukum di Kab. Karo. Termasuk mengenai penyakit masyarakat terkait perjudian di wilayah Kabupaten Karo. Kali ini, Unit Reserse Kriminal Polsek Tigapanah berhasil mengungkap perjudian jenis . . .
RADARMEDAN.COM, Deliserdang - Pimpinan Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Kecamatan Namorambe kembali menggelar aksi damai dan menyambangi Kantor Kejati Sumatera Utara dan Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang dengan lebih kurang 30 masa yang terdiri dari pengurus PK KNPI Kecamatan Namorambe, masyarakat Namorambe dan . . .
RADARMEDAN.COM — Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax, harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. " Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Agar tidak menjadi polemik bagi masyarakat yang akan ke Tongging, Paropo dan Silalahi akhirnya Dinas Pariwisata Tanah Karo memindahkan pos pengutipan retribusi agak kedalam pintu masuk Air Terjun. Kadis Pariwisata Karo Munarta Ginting SP mengatakan terus melakukan perubahan objek agar jangan menjadi polemik kepada . . .
RADARMEDAN.COM, TAPUT - Johan Lumbantoruan ( 32 ) warga Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong Kabupaten Taput ditemukan tewas akibat hanyut di Sungai Sidoras Desa Sigumbang Kecamatan Siborongborong Taput, Selasa ( 30/8/2022). Diketahui, korban pergi dari rumah tujuan keladang dengan mengenderai sepeda motornya pada hari sabtu ( 27/8 ) sekira . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Rahmayadi melantik Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani dan Walikota Tanjungbalai Waris Tholib. Kepada keduanya, Edy Rahmayadi meminta untuk mempercepat serapan anggaran daerahnya masing-masing. Menurut Edy Rahmayadi, penyerapan anggaran sangat mempengaruhi inflasi. Kini inflasi di . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU- Seorang wartawan bernama Abi Pasaribu (34) warga Jalan H Adam Malik, Kelurahan Silandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dianiaya sejumlah orang tidak dikenal (OTK), Jumat (19/8/2022) sekira pukul 00.15 WIB. Wartawan media online itu nyaris tewas dianiaya sejumlah orang di lokasi kantor sebuah . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik Arief Sudarto Trinugroho sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut. Arief pun diingatkan untuk bekerja jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. "Tugas anda sudah ditunggu rakyat Sumut. Pastikan anda jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas, " kata . . .
