Dinilai Tidak Demokratis, Konferda Bara JP Sumut Tidak Diakui Pengurus Lama

Oleh : Radar Medan | 19 Nov 2023, 23:23:48 WIB | 👁 1179 Lihat
Komunitas
Dinilai Tidak Demokratis, Konferda Bara JP Sumut Tidak Diakui Pengurus Lama

Keterangan Gambar : Heryanson Munthe, Ketua Bara JP Sumut 2019-2022 saat mengikuti Kongres Luar Biasa, penetapan ADRT/PO 2019 di Jakarta. (Foto : Ist)


RADARMEDAN.COM - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sumut dikabarkan mengadakan konferensi pertemuan tingkat daerah (Konferda) pada Sabtu lalu seperti diberitakan sejumlah media online.

Ketua Demisioner Bara JP Sumut Heryanson Munthe, Minggu 19/11/2023 mengatakan menolak hasil Konferda tersebut. Menurutnya selaku pejabat lama seyogianya Konferda diadakan secara terbuka dan memenuhi ADRT dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan Kongres 2019 lalu.

"Selaku pengurus Bara JP 2019-2022 lalu, saya sebagai Ketua Demisioner tidak menerima hasil kongres tersebut. Karena tidak sesuai dengan ADRT/PO yang ditetapkan Organisasi saat kongres 2019 lalu, yakni setiap anggota memiliki hak dipilih dan memilih wajib diundang seperti yang diatur dalam pasal 14 ADRT/PO tentang hak dan kewajiban anggota," ujarnya.

Menurutnya seharusnya DPP tinggal mengeluarkan SK, karena pada Konferda September 2022 lalu telah diadakan voting 17 DPC menyatakan konferda sah, 11 DPC menyatakan tidak sah. Karena legowo memberikan yang terbaik menyepakati dijabat Plt untuk menyelenggarakan konferda lanjutan.

"Tapi namanya juga ada kepentingan sepihak, cara-cara tidak fair mereka lakukan untuk menjegal kita, tidak mengundang pengurus lama," ujarnya.

Ia juga menyayangkan sikap pelaksana tugas yang seyogianya tugasnya adalah melaksanakan konferda secara adil dan memenuhi ADRT/PO Organisasi.

"Kesepakatan Konferda 22 September 2022 lalu, bahwa tugas Pelaksana Tugas (Plt) adalah melaksanakan konferda. Dalam hal Ini kita sama sekali tidak pernah diberitahu tentang keberadaan rapat panitia, hingga pelaksanaan konferda tidak ada pemberitahuan. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa rapat atau Undangan Konferensi kepada anggota wajib dikirim oleh Dewan Pimpinan melalui Panitia paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan Konferensi," ujarnya.

Menurutnya Konferesni ini telah menyalahi ADRT/PO yang ditetapkan organisasi dan akan menyurati Mahkamah Organisasi, dewan pengawas, hingga pembina Ir. Joko Widodo.

"Konferensi ini tidak melibatkan pengurus lama, tidak ada serah terima dari pejabat lama ke pejabat baru, tidak ada undangan ke pengurus lama, kemudian kehadiran peserta DPC juga diragukan legalitasnya, seperti disampaikan oleh salah seorang ketua DPC," ujarnya.

Ia mengatakan seandainya diadakan konferensi yang dilakukan secara musyawarah mufakat  berarti bertanding secara fair, jadi soal kalah menang itu biasa dalam kontestasi.

" Kalau bertanding, lakukanlah secara fair, sampaikan program masing-masing ke DPC, biar DPC yang menentukan siapa yang terpilih. Ini diadakan konferda tanpa mengudang perngurus lama sama saja dengan mengadakan secara tersembunyi alias tidak terbuka," paparnya.

Ia juga mengatakan tidak akan mengakui keberadaan pengurus hasil konferda sepihak ini, karena tidak sesuai dengan ADRT/PO Organisasi, dan meminta kepada Mahkamah Organisasi untuk membatalkannya.

"Mari kita terus perjuangkan hak kita sebagai anggota sesuai dengan ADRT/PO, rekan-rekan pengurus DPD lainnya, sampaikan suara, terkait kejadian di beberapa daerah, seperti Jawa Timur, dan lainnya, menandakan kepengurusan DPP dibawah Utje tidak layak lagi," ujarnya.

Ia juga mengajak relawan yang tidak dilibatkan untuk tetap siap berkoordinasi dan tetap mengawal Presiden Jokowi hingga selesai masa jabatan.

Terpisah, saat dikonfirmasi ketua umum DPP Bara JP, Utje Gustaaf Patty mengirimkan nomor salah seorang utusan DPP, Boy Nababan.

Menurut Boy Nababan telah menerima legalitas konferda, justru menyalahkan Pelaksana Tugas, Sarmedy Sipayung.

"Menurut kami legalitas konferda ini sudah ada SK nya, mengenai undangan ke pengurus itu urusan Pelaksana Tugas Bara JP Sumut," ujarnya lewat whatsapp. (SP)/PE
 


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

File_Kapolda.jpg

Apresiasi Kinerja Pers, Polda Sumut Beri Penghargaan kepada 5 Jurnalis dan Media

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔20:04:36, 30 Okt 2026

RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat melalui peluncuran empat program prioritas dalam acara Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam momen silaturahmi yang sama, jajaran Polda Sumut turut . . .

Berita Selengkapnya ▸
Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas