RADARMEDAN.COM - Pemkot, melalui Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) Republik Indonesia di Lantai 8 Ruang Rapat Kaharuddin, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat (12/7). RDP digelar guna membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait laporan keuangan daerah.
Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Fitriyus yang memimpin RDP digelar mengungkapkan, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut selama 5 tahun berturut-turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut.
Dikatakan Fitriyus, semua itu berkat bimbingan dan arahan BPK Perwakilan Sumut. Meski demikian akui Fitriyus, laporan keuangan tersebut bukan tidak ada cela dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga harus dilakukan perbaikan.
Di kesempatan itu Fitriyus selanjutnya melaporkan, ada kendala yang dialami kabupaten/kota di Sumut dalam menyampaikan laporan keuangan yakni menyangkut masalah aset. Akibat kesulitan tersebut, ungkapnya, tidak sedikit kabupaten/kota yang gagal mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut.
“Kebanyakan (Kabupaten/Kota) di Sumut hanya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan ada yang meraih discleamer. Oleh karenanya masalah aset ini segera harus diselesaikan. Untuk itu diperlukan banyak masukan dan arahan dari berbagai pihak, terutama BAP DPD RI dan BPK Perwakilan Sumut sehingga persoalan aset dapat dituntaskan,” kata Fitriyus.
Terkait masalah aset ini, jelas Fitriyus, salah satu pemicunya karena aset yang ditangani cukup banyak, ditambah lagi wilayah sangat luas karena Provinsi Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota. Tak pelak kondisi itu membuat aset tersebar dimana banyak lokasi sehingga sulit menginventarisirnya.
Penjelasan Fitriyus pun diamini Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Kepada anggota BAP DPD RI, Akhyar menjelaskan, laporan keuangan Pemko Medan tahun 2018 yang lalu hanya mendapatkan predikat opini WDP akibat persoalan aset. Bahkan, opini WDP terus diraih sejak 4 tahun belakangan ini.
Sebagai salah satu contoh masalah aset yang menjadi kendala bagi Pemko Medan, terang Akhyar, menyangkut melengkapi dokumen sejumlah bangunan sekolah dan puskesmas. “Kita tidak tahu kapan dan siapa yang membangun sekolah dan puskesmas. Kemudian bangunan itu diserahkan kepada kita dan harus dilengkapi dokumennya,” jelas Wakil Wali Kota.
Oleh karenanya melalui RDP ini, mantan anggota DPRD Medan yang didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi itu berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah aset tersebut. Dengan demikian saat menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2019, Pemko Medan bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumut.(Humas)/Ronny/PE/red
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
