Keterangan Gambar : Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengikuti prosesi penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk Hari Raya Iduladha 1447 H/2026, secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (26/5/2026).
RADARMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,3 ton untuk Hari Raya Iduladha 1447 H/2026. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengikuti penyerahan sapi tersebut secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (26/5/2026).
Dalam arahannya secara virtual, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menyampaikan amanah dari Presiden RI bahwa bantuan sapi kurban ini merupakan agenda tahunan, sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
"Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka Iduladha 1447 H tahun 2026 ini, Bapak Presiden menyampaikan amanah berupa bantuan kemasyarakatan sejumlah sapi kurban untuk dibagikan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar Juri Ardiantoro.
Secara total, pemerintah pusat menyalurkan sebanyak 598 ekor sapi kurban yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Juri menjelaskan bahwa standar bobot sapi bantuan Presiden yang ditetapkan adalah berkisar antara 800 kilogram hingga 1,3 ton, dengan usia minimal 2 tahun, atau telah memenuhi kriteria syariat Islam.
Juri menjelaskan, terdapat kebijakan khusus bagi 46 kabupaten/kota di Indonesia yang akan menerima jatah dua ekor sapi kurban. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah tersebut tidak ditemukan stok sapi lokal yang memenuhi standar bobot minimal 800 kilogram.
"Karena di 46 daerah tersebut tidak ada sapi dengan bobot di atas 800 kg, maka sebagai gantinya, Pak Presiden memberikan dua ekor sapi di setiap kabupaten/kota tersebut. Mohon diterima dengan baik oleh masyarakat," tambahnya.
Dalam penyediaan hewan kurban ini, Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan seluruh sapi telah melalui pemeriksaan kesehatan ketat dan aman dari penyakit. Program ini juga melibatkan setidaknya 525 peternak lokal di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memicu semangat produktivitas dan pengembangan kualitas peternakan ke depan.
Di akhir arahannya, Wamenkesneg meminta komitmen dari seluruh kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk mengawal ketat seluruh proses, mulai dari distribusi, penyembelihan, hingga pembagian daging kurban agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kami berterima kasih kepada bapak ibu kepala daerah yang akan membantu mendistribusikan, memantau, dan mengawal proses pemotongan ini hingga berjalan dengan baik di daerah masing-masing," katanya.
Prosesi penyerahan sapi kurban secara virtual tersebut juga diikuti serentak oleh para Gubernur, Bupati, serta Walikota se-Indonesia.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
