Warga Siantar Unjuk Rasa, Desak Polisi Tangkap Pelaku Pungli
Oleh : Radar Medan | 18 Jul 2019, 08:11:32 WIB | 👁 1474 Lihat Hukum dan Kriminal
RADARMEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR - Puluhan warga Kota Pematangsiantar yang didominasi emak–emak melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Senin (15/7)
Aksi digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kepolisian yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar pada Kamis 11/7 kemarin.
Pantauan media ini pengunjuk rasa aksi orasi sembari membawa spanduk besar berisi permintaan agar Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto memerintahkan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) mengusut tuntas kasus OTT sampai ke akar–akarnya.
“Usut tuntas dan tangkap dalang pungli yang ada di BPKD Siantar..!” teriak pengunjuk rasa.
Koordinator aksi Mulyadi menyebut, aksi mereka lakukan sebagai inisiatif setelah mengetahui adanya OTT di Kota Pematangsiantar. Mereka memberikan dukungan kepada aparat polisi dan meminta segera mengungkapkan siapa dalang pungli di BPKD.
“Kami aksi mendukung Polda. Kami berharap OTT berkelanjutan terus. Karena Siantar ini tidak bersih dari korupsi,” katanya.
Kami semua mendukung Pak Kapolda untuk memberantas korupsi. Niat kami hanya itu. Kami senang polisi melakukan OTT di Siantar
Mulyadi mengaku sangat senang dengan langkah kepolisian. Menurutnya, Kota Pematangsiantar sudah terlalu lama digerogoti pungli terutama di sektor pelayanan publik.
Dia menyebut langkah yang dilakukan Polda Sumatera Utara patut diapresiasi. “Kami semua mendukung Pak Kapolda untuk memberantas korupsi. Niat kami hanya itu. Kami senang polisi melakukan OTT di Siantar,” terangnya.
Sebelumnya, pada Kamis 11/7 sore, Unit Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus Polda Sumatera Utara melakukan OTT di kantor BPKD Kota Pematangsiantar. Dari sana polisi mengamankan 16 pegawai serta barang bukti uang sebanyak Rp 186 juta.
Polisi juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, salah satunya Kepala BPKD AP.
Kepala Unit Tipikor Polda Sumatera Utara Kompol Hartono mengatakan, penangkapan itu dilakukan lantaran adanya penyelewengan dana intensif upah pajak sebanyak Rp 186 juta.
“Ini terkait pungli dana insentif upah pungut pajak,” katanya, saat selesai melakukan OTT pada Kamis lalu.
Polisi melakukan OTT bermula dari laporan informasi nomor: R/246/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019, surat perintah penyelidikan nomor : 422/VII/2019, dan surat perintah tugas nomor : 575/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.(tagar/rs)/tribratanews/Jhonny/PE/red
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS).
Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .