RADARMEDAN.COM, TAPUT - Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, SH bersama Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Dra. Rabiatun Adawiyah MPHR Koordinator bidang Advokasi Penggekan dan Informasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Didampingi Kadis PPKB3A Donna Situmeang dan Kadis Kesehatan Sudirman Manurung dan beberapa pimpinan OPD Menghadiri kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) bagi kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Tapanuli Utara, bertempat di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, Selasa (19/07/2022).
Dalam sambutannya Wakil Bupati Tapanuli Utara menjelaskan bahwa sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional dan pengejawatahan komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah stunting, Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
"Komitmen ini terwujud dengan masuknya stunting ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk Tapanuli Utara sesuai data SSGI tahun 2021 saat ini berapa pada angka 26,7% dan ditargetkan menurun secara signifikan di Tahun 2024 dibawah target nasional," ujar Wakil Bupati mengawali.
Selanjutnya Wakil Bupati menyampaikan bahwa menurut Kepala BKKBN, Dr. (HC). DR. Hasto Wardoyo, SP. OG (K) bahwa Stunting disebabkan oleh beberapa faktor dan menjadi penting untuk kita tangani bersama sebagai penentu keberhasilannya. Kita harus menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinam serta 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
"Tim pendamping keluarga merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting, dan merupakan tugas yang sangat mulia karena mempersiapkan generasi muda yang sehat, bebas stunting dan berkualitas mulai dari pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan pasca salin serta keluarga yang memiliki anak balita. Saya harap tim dapat bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan karena penanganan stunting tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus bekerja sama dengan lembaga lainnya." ujar Wakil Bupati menambahi.
Menutup sambutannya Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang masuk dalam TPPS agar turut mendukung dan menguatkan TPK dalam hal pendampingan keluarga karena mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Saya sangat mengharapkan agar TPK selalu menjaga kekompakan timnya sehingga dapat bekerja dengan maksimal dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Perlu kita jelaskan kepada masyarakat apa itu bahaya stunting. Para pimpinan OPD kita harus kompak mengurus ini semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari perwakilan BKKBM Provsu yang pada kesempatan ini memberikan sosialisai. Dan untuk para peserta agar serius mengikuti kegiatan ini sehingga ilmu yang didapat boleh dikembangkan di tempat masing-masing.Orientasi Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Tapanuli Utara resmi saya buka". ujar Wakil Bupati mengakhiri.
Dalam laporannya Kadis PPKB3A Donna Situmeang menyampaikan bahwa jumlah TPK di Tapanuli Utara adalah 282 TPK yang terdiri dari 846 Kader yang tersebar di setiap desa/kelurahan. Dengan adanya TPK yang langsung turun ke masyarakat, dari rumah ke rumah dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan, bukan hal yang mustahil Dan ditargetkan menurun secara signifikan di Tahun 2024 dibawah target nasional.
Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Dra. Rabiatun Adawiyah MPHR dalam sambutannya mengatakan bahwa mereka berharap hari ini bisa mendapat hal yang positif terkait kegiatan TPK.
"Kami ingin berinteraksi langsung d dengan TPK karena mereka inilah nanti yang paling berinteraksi langsung dengan keluarga-keluarga yang beresiko stunting, kami akan memberikan bahan-bahan seperti apa yang harus diperoleh dalam bekerja sebagai TPK dan atas izin Pak Wakil Bupati mungkin sewaktu-waktu bisa dipantau pekerjaan mereka. Dan kepada para OPD yang tupoksinya terkait dengan penurunan stunting mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi tolak ukur seperti apa nanti berkontribusi bergotong royong menurunkan angka stuntin di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah tanggung jawab kita bersama." tutur Dra. Rabiatun Adawiyah
Adapun peserta yang Hadir dalam kegiatan tersebut adalah para perwakilan Kader Tim Pendamping Keluarga dari 15 Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dahlia Simorangkir/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)