RADARMEDAN.COM, SERGAI - Terkait telah beredarnya video pernyataan Romo H.R. Muhammad Syafii di halaman Facebook Riski center pada tanggal 15 Maret 2022 lalu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Delpin Barus mengecam keras pernyataan tersebut dan menilai Romo tidak memahami alur kebijakan publik, bahkan tidak paham sama sekali soal Pancasila,
“Beliau itu wakil rakyat, harusnya berbicara memakai etika dan tidak asal, mentang-mentang megang mic terus cakap gak karuan hanya berharap tepuk tangan,” ujar Delpin Barus yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumut dalam pernyataannya, Minggu (19/3/2022).
Delpin Barus yang sudah 3 periode DPRD Kabupaten Sergei dan periode ini di DPRD Provinsi Fraksi PDI Perjuangan menuding Romo Syafii telah membuat kegaduhan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Pasalnya, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini telah melontarkan perkataan yang mendeskreditkan instansi resmi pemerintah,
“Dia tahu enggak, kalau Sat PP itu instansi pemerintah yang keberadaannya di atur dalam Undang-undang, dan bupati tidak asal membentuk, sedangkan dalam menjalankan tugas Bupati dan Satpol PP tentu telah mempertimbangkan azas manfaat bagi masyarakat banyak, bukan sekedar menyenangkan segelintir orang,” ungkap Delpin.
Selanjutnya Delpin menyatakan bahwa selama menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1, Romo tidak pernah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Sergei, dana aspirasinya pun nol rupiah dan saat bajir yang bersangkutan entah dimana, gak datang dia beri bantuan kepada pemilihnya, sehingga tak layak mengkritik Pemkab Sergei, terlebih lagi Gerindra merupakan partai pengusung jargon DAMBAAN saat Pilkada lalu.
"Selayaknya kita harus memakai kaca mata kuda balap, melihat lurus kedepan untuk pembangunan dengan kecepatan tinggi, bukan dengan kaca mata kuda sado, pelengok kanan kiri dengan laju yang lambat, bukankah dia tahu bahwa kewenangan pusat sangat banyak untuk membantu percepatan pembangunan di Sergei," lanjut Delpin
Seharusnya kata Delpin, Romo Kursus Ilmu Pemerintahan dan Ilmu kebijakan Publik jadi gak asal cakap, jangan hanya marah-marah dan memprovokasi rakyat
“Kalau butuh guru kita siapkan buat Romo, bahkan kalau beliau mau kursus Pancasila kita siap, biar beliau tahu bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara tidak diciptakan untuk segelintir orang melainkan untuk seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Delpin geram.
Terakhir Delpin menegaskan bahwa, seharusnya Romo ketika berbicara di depan masyarakat jangan melakukan Pembodohan.
“Masyarakat harus dicerdaskan melalui edukasi-edukasi politik yang cerdas dan membangun, bukan malah membuat masyarakat bodoh, kalau begini kapan Negara kita mau maju, dan tolong Romo kalau cakap jangan menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan politik pribadi melainkan harus menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan seluruh tumpah dan darah rakyat Indonesia,” pungkas Delpin. (ril/AJ)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)