Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Daerah (Rakodra) TP-PKK se-Provinsi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Kamis (5/12/2024).
RADARMEDAN.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni terus mendorong terciptanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang kuat dan mandiri di seluruh Desa/Kelurahan se-Sumut. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakodra) TP-PKK se-Provinsi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Kamis (5/12/2024).
Fatoni mengatakan Posyandu dan PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang membantu mendorong peran serta masyarakat menyukseskan program pembangunan, khususnya kesejahteraan dan kesehatan. Keduanya juga memiliki basis, setidaknya di tingkat Desa/Kelurahan.
“PKK memiliki gerakan yang sangat masif sampai satuan yang paling kecil, yaitu keluarga. Melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif, para kader terus melakukan giat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang, dengan tujuan akhir untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, mandiri dan harmonis,” ujar Fatoni yang hadir bersama Pj Ketua TP PKK Sumut/Ketua Umum Pembina Posyandu Sumut Tyas Fatoni.
Terkait keberadaan Posyandu, Fatoni mengatakan bahwa lembaga ini menjadi ujung tombak pelayanan dasar, dimana berdasarkan Permendagri Nomor 13/2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan.
Kemudian, peran penting Posyandu bersama PKK yang merupakan Tim Pembina Posyandu selama ini telah banyak membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya merevitalisasi Posyandu sebagai LKD, seperti penataan struktur kepengurusan, penguatan tugas hingga pengesahan melalui peraturan kepala daerah.
Selanjutnya, untuk peningkatan kualitas pelayanan, seperti pengembangan layanan berbasis siklus hidup, serta optimalisasi integrasi layanan sosial dasar.
“Pembangunan Posyandu masih memerlukan proses panjang. Kemendagri bersama-sama dengan stakeholder seperti Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, TP PKK, Kementerian Desa PDTT, BKKBN, dan K/L lainnya terus melakukan beragam upaya bersama dalam mendorong terciptanya Posyandu yang kuat dan mandiri,” jelas Fatoni.
Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga meresmikan kehadiran Toko PKK Provinsi Sumut yang dapat menjadi wadah untuk menyosialisasikan produk-produk UMKM, usaha lokal yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
Acara tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada Mitra Kerja PKK, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Hamdan Sukri Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimy, Kepala Dinas UKM Naslindo Sirait, Kepala BKAD Sumut Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma dan jajaran Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumut.(hm/PE)
TAG : sumut