RADARMEDAN.COM, PADANG - Karena tidak dapat menghadirkan calon terduga tersangka, kasus terduga politik uang yang di tangani oleh Gakkumdu Kota Payakumbuh dihentikan, padahal sebelumnya Bawaslu dalam pernyataannya bahwa kasus ini sudah memenuhi syarat formil dan sudah di limpahkan ke Polres Kota Payakumbuh, Rabu ( 25/12).
Keputusan Gakkumdu ini menjadi perhatian sejumlah pakar hukum di Sumatera Barat. Beberapa pakar Hukum sepakat, ketidakhadiran calon terduga tersangka ( in abtentia) tidak membuat proses hukum di hentikan. Keputusan ini bisa menjadikan penyelenggaraan pengawasan buruk bagi pesta demokrasi, hal terduga indikasi laporan politik uang.
Dr. Khairul Fahmi Ahli Hukum Tata Negara menyebutkan keputusan Gakkumdu adalah kekeliruan Polisi, Jaksa dan Bawaslu dalam memahami tata aturan pemilihan dan pemilu.
Dalam Perma 1/2018 pasal 3 ayat 3 sudah terang benderang disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan dapat di lakukan tanpa hadirnya terdakwa, lalu di Gakkumdu kenapa tidak bisa tanpa kehadiran dan keterangan calon tersangka? , " tegas Khairul Fahmi, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas.
"MK sudah memutuskan bahwa jika dalam pemilu bisa dilakukan pemeriksaan secara in absentia maka di pilkada seharusnya juga bisa, kalau alasan In Absentia digunakan jelas ini tidak tepat untuk menghentikan proses hukum," ungkap Khairul Fahmi. Ia bingung dengan hal yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh.
Senada dengan Ahli Hukum Administrasi Negara Hengki Andora juga heran dengan keputusan yang di keluarkan oleh Gakkumdu Kota Payakumbuh ini.
"Saya sudah melihat statemen ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, ini sangat berbahaya untuk demokrasi kita kedepan, keputusan ini implikasinya sangat luas dan menjadi preseden buruk untuk pemberantasan politik uang," ungkap Hengki.
"Memang ada kekosongan hukum terkait dengan In Absentia ini, tetapi ini merupakan suatu ancaman yang serius . Bisa saja kedepan Pilkada tidak lagi sebagai ajang adu gagasan tetapi adu siapa yang paling banyak uang," tegas Hengki Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Hal senada juga di ungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Wendra Yunaldi. Ia Menilai keputusan Gakkumdu akan menjadi modus baru bagi pelaku politik uang di masa yang akan datang. Seharusnya penyidik harus bertindak progresif dalam mengungkap kasus ini dan menjelaskan kepada masyarakat.
"Penyidik jangan hanya melihat dan fokus pada satu titik saja, jika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, serta syarat formil terpenuhi ini tidak harus menghadirkan calon tersangka dalam dugaan kasus politik uang," ungkap Wenda Yunaldi . (RAR)/pe
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Aksi oknum Pegawai Negeri Sipil yang asik bermain judi diruang kerja saat jam kerja disalah satu Dinas wilayah kabupaten Tapanuli Utara menjadi sorotan publik, Kamis, 12 Desember 2024. Diketahui 4 orang pegawai di kantor Pemerintahan desa ( PMD ) yakni Sekretaris Dinas RT dan Kabid RM selaku Kabid Administrasi . . .
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan 2024, resmi ditutup. Rakornas yang berlangsung tiga hari sejak 10 Desember 2024 ini menghasilkan delapan poin kesepakatan yang diberi nama Prakarsa Kaldera Toba 2024. Kedelapan poin tersebut yaitu revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menetapkan dan menahan dua orang Pejabat Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu, PS (53) mantan Direktur PUDAM Tirta Bina dan KY (55) Kasubbag Keuangan menjadi tersangka korupsi pengelolaan retribusi senilai Rp 1,4 miliar. Kedua pejabat PUDAM ini, kata . . .
RADARMEDAN.COM - Safari Natal 2024 yang digelar Pemko Medan terus berlanjut. Kali ini rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Medan Bobby Nasution mengunjungi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Padang Bulan di jalan Terompet, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, Minggu (8/12/24). Kehadiran Bobby Nasution, didampingi . . .
RADARMEDAN.COM - KPU Sumatera Utara mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di hotel Emerald Garden, Minggu 8 Desember 2024, pukul 09.30 WIB. Rapat Pleno dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumatera Utara, KPU Kabupaten . . .
RADARMEFAN.COM, KARO - Hujan deras yang mengguyur sejak Rabu (27/11) memicu longsor di enam titik di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Bencana ini menutup total jalur utama Medan-Berastagi, terutama di kawasan PDAM Tirtanadi, akibat material longsor berupa tanah dan batu yang menutupi jalan. Setelah serangkaian . . .
RADARMEDAN.COM - Jalur Medan-Berastagi tepatnya di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, lumpuh total setelah tertimbun material longsor semalam, hingga hari ini 28/11/2024 sore masih lumpuh. Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Muji Ediyanto, mengatakan ada enam titik longsor yang terjadi di kawasan Sibolangit . . .
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan khususnya di bidang transportasi dengan menghadirkan 60 unit bus listrik baru. Bus listrik yang merupakan program Massal Transportasi Bus Rapid Transit (MASTRAN BRT) ini akan diluncurkan pada Minggu (24/1/24) di seputaran lapangan Merdeka . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Camat Sipahutar non aktif Budiarjo Nainggolan (BN) divonis 1 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan pemilu sebagaimana diatur pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Junto Pasal 71 ayat (1) UU No. 26 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024 di Tiara Convention Center Medan. Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri . . .
