RADARMEDAN.COM, PADANG - Karena tidak dapat menghadirkan calon terduga tersangka, kasus terduga politik uang yang di tangani oleh Gakkumdu Kota Payakumbuh dihentikan, padahal sebelumnya Bawaslu dalam pernyataannya bahwa kasus ini sudah memenuhi syarat formil dan sudah di limpahkan ke Polres Kota Payakumbuh, Rabu ( 25/12).
Keputusan Gakkumdu ini menjadi perhatian sejumlah pakar hukum di Sumatera Barat. Beberapa pakar Hukum sepakat, ketidakhadiran calon terduga tersangka ( in abtentia) tidak membuat proses hukum di hentikan. Keputusan ini bisa menjadikan penyelenggaraan pengawasan buruk bagi pesta demokrasi, hal terduga indikasi laporan politik uang.
Dr. Khairul Fahmi Ahli Hukum Tata Negara menyebutkan keputusan Gakkumdu adalah kekeliruan Polisi, Jaksa dan Bawaslu dalam memahami tata aturan pemilihan dan pemilu.
Dalam Perma 1/2018 pasal 3 ayat 3 sudah terang benderang disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan dapat di lakukan tanpa hadirnya terdakwa, lalu di Gakkumdu kenapa tidak bisa tanpa kehadiran dan keterangan calon tersangka? , " tegas Khairul Fahmi, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas.
"MK sudah memutuskan bahwa jika dalam pemilu bisa dilakukan pemeriksaan secara in absentia maka di pilkada seharusnya juga bisa, kalau alasan In Absentia digunakan jelas ini tidak tepat untuk menghentikan proses hukum," ungkap Khairul Fahmi. Ia bingung dengan hal yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh.
Senada dengan Ahli Hukum Administrasi Negara Hengki Andora juga heran dengan keputusan yang di keluarkan oleh Gakkumdu Kota Payakumbuh ini.
"Saya sudah melihat statemen ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, ini sangat berbahaya untuk demokrasi kita kedepan, keputusan ini implikasinya sangat luas dan menjadi preseden buruk untuk pemberantasan politik uang," ungkap Hengki.
"Memang ada kekosongan hukum terkait dengan In Absentia ini, tetapi ini merupakan suatu ancaman yang serius . Bisa saja kedepan Pilkada tidak lagi sebagai ajang adu gagasan tetapi adu siapa yang paling banyak uang," tegas Hengki Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Hal senada juga di ungkapkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Wendra Yunaldi. Ia Menilai keputusan Gakkumdu akan menjadi modus baru bagi pelaku politik uang di masa yang akan datang. Seharusnya penyidik harus bertindak progresif dalam mengungkap kasus ini dan menjelaskan kepada masyarakat.
"Penyidik jangan hanya melihat dan fokus pada satu titik saja, jika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, serta syarat formil terpenuhi ini tidak harus menghadirkan calon tersangka dalam dugaan kasus politik uang," ungkap Wenda Yunaldi . (RAR)/pe
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
.jpg)
__jpg.jpg)
