Keterangan Gambar : Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani saat konferensi pers
RADARMEDAN.COM, TAPTENG - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan menerima Bantuan Paket Sembako dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID - 19 Provinsi Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani di Kantor Bupati Tapanuli Tengah pada Senin (18/05/2020) Sore.
Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mengungkapkan beberapa hari kedepan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan menerima Bantuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID - 19 Provinsi Sumatera Utara.
"Hari ini kami sampaikan bahwa beberapa hari kedepan akan datang Bantuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID - 19 Sumatera Utra sebanyak 36.506 Paket Sembako per Kepala Keluarga (KK) yang akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di 20 Kecamatan" ungkap Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Bupati Tapanuli Tengah menyebutkan pembagian Paket Sembako tersebut akan diusahakan sebelum Lebaran.
"Kita tau Tapanuli Tengah ini luasnya 20 Kecamatan, 212 Desa/ Kelurahan. Sudah barang tentu ada yang rusak, apabila ada yang rusak tolong laporkan kepada kami melalui pihak Kelurahan/ Desa supaya diganti dan dibuat berita acaranya, karena ini bantuan dari Provinsi, " sebut Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Bupati Tapanuli Tengah juga menjelaskan sebelum Lebaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa harus disalurkan kepada penerima.
"Sebelum hari raya kami targetkan BLT yang bersumber dari Dana Desa berjumlah 12.200 Kepala Keluarga (KK) dengan Total Rp12.960.000.000,- yang dibagikan selama 3 (tiga) bulan harus tersalurkan, " jelas Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan, penerima BLT Dana Desa diperuntukkan masyarakat kurang mampu yang kehilangan mata pencaharian, yang mengidap penyakit Kronis berdasarkan syarat dari KEMENTERIAN DESA RI (KEMENDES RI).
"Bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi penerima PKH, PNS, TNI dan Polri dilarang menerimanya. Orangnya pun terbatas karena Dana Desa terbatas, " ucap Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Selanjutnya Bupati Tapanuli Tengah menjelaskan kembali bahwa Pemkab Tapteng mendapat PKH sebanyak 13.430 KK, jumlah penerima program e-warung sebanyak 6.799 KK, jumlah penerima Bantuan Sembako Provinsi sebanyak 36.506 KK, jumlah BST dari KEMENSOS RI selama 3 Bulan sebanyak 14.576 KK
"Jadi kami sampaikan disini yang penerima PKH dan DTKS itu datanya dari kementerian Sosial bukan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami juga telah usulkan nama, tapi bukan itu yang keluar dari Kementerian Sosial, " jelas Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Bupati Tapanuli Tengah juga kembali mengingatkan kepada Kepala Desa supaya memastikan kepada 12.200 KK yang menerima BLT Dana Desa tidak menerima PKH, BST, BPNT
"Yang mendapat BLT Dana Desa tolong diumumkan, ditempelkan nama - namanya dipengumuman Desa, mana orangnya penerima BLT Desa, BST dari Kemensos, dan PKH, agar tidak terjadi Fitnah, " sebut Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Ikut serta dalam konferensi Pers tersebut Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul, Sekda Tapanuli Tengah Hendri Susanto Lumbantobing, Kadis Sosial Tapanuli Tengah Parulian Sojuangon Panggabean, plt. Kadis PMD Tapanuli Tengah Jonedy Marbun, dan OPD terkait.
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)