RADARMEDAN.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara ini bertempat di Ruang Aula Mawar, Kantor Bupati Asahan, Selasa (04/02/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan, Ir. Oktoni Eryanto, M.M.A.; Dandim 0208/AS yang diwakili oleh Kasdim 0208/AS, Mayor Inf Abdul Haris Pane; Kepala Kejari Asahan, Bapak Basril G., S.H., M.H.; Kapolres Asahan yang diwakili oleh AKP Komang Sri Ayu; OPD terkait; serta tamu undangan lainnya.
Terlihat penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan oleh Mendagri, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK, dan Kabappisus.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan Zoom Meeting ini merupakan bagian dari penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah guna memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan agar sistem perizinan lebih berkeadilan dan transparan sehingga dapat meningkatkan investasi dalam negeri.
Nota kesepahaman ini juga menjadi langkah dalam penguatan pengawasan terhadap proses perizinan, khususnya dengan bekerja sama dengan bidang intelijen untuk pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses perizinan di daerah.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap Program Nawacita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan nasional dengan menghindari krisis ekonomi serta krisis energi di Indonesia melalui pengendalian indeks inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK RI, Bapak Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa masih ditemukan pelayanan perizinan yang belum baku sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme dan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Di tempat yang sama, Kabappisus, Bapak Haris, menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Pengendalian Investigasi Khusus yang menggunakan anggaran APBN bertugas menangani permasalahan yang timbul dalam penggunaan anggaran tersebut. Untuk itu, investigasi akan dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu TNI-Polri dan kejaksaan, guna meningkatkan akurasi, percepatan, serta kemudahan dalam perizinan dengan dukungan perkembangan digital agar proses perizinan lebih terkontrol.
Di akhir acara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan harapannya agar proses perizinan di daerah semakin dipermudah guna menarik sebanyak mungkin investor demi pembangunan nasional serta menekan atau mempertahankan indeks inflasi di daerah.
“Ada beberapa hal yang dapat menekan angka indeks inflasi, salah satunya dengan memberdayakan hasil panen para petani agar tidak bergantung pada ekspor demi memenuhi kebutuhan bahan pokok atau sembako,” tutupnya.
(Jait)/pe
RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebagai bentuk Komitmen Yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.A.P., didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Kepala Baperida melakukan kunjungan ke Ditjend Pembinaan,.Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang Lanjutan pembacaan tuntutan pembunuhan wartawan dan keluarga, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo di mulai Pukul 16:00 Wib Senin (17/03/2025) Jaksa Penuntut Umum (JPU) masing-masing . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumut resmi menetapkan eks Kepala Cabang Bank Sumut Aeknabara, MEN, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perbankan, kuasa hukum Tianas Situmorang, Poltak Silitonga SH MH merasa keberatan. Penetapan MEN, eks kepala cabang Bank Sumut Aeknabara sebagai tersangka kasus Bank Sumut vs Tianas Situmorang . . .
RADARMEDAN.COM – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut). Dalam surat telegram bernomor ST/489/KEP./2025 hingga ST/492/KEP./2025, sebanyak 46 perwira menengah dan tinggi mengalami pergeseran jabatan, baik dalam bentuk promosi, rotasi, maupun mutasi ke . . .
RADARMEDAN.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima plus satu program prioritas pembangunan, selama memimpin Provinsi Sumut, bersama Wakil Gubernur (Wagub) Surya (2025-2030). Lima program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). . . .
RADARMEDAN.COM – Kasus dugaan penipuan sesama anggota kepolisian yang sempat viral di Sumatera Utara kini telah mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Perkara yang melibatkan Ipda RS dan Bripka Shcalomo, yang sebelumnya dilaporkan ke Propam Polda Sumut dan Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Sumut, resmi diselesaikan melalui . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Sidang lanjutan kasus pembunuhan satu keluarga wartawan, Rico Sempurna Pasaribu (47), istri Elfrida Ginting (48), anak Sudi Investi Pasaribu (12 ) dan cucu Loin Situngkir (3) dengan agenda keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ketua Majelis Hakim, Immanuel Sirait didampingi Hakim . . .
RADARMEDAN.COM..COM, ANAMBAS - Proses pembangunan RSUD type C hasil bantuan dari Kemenkes RI di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, beberapa masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil Dua (AMDD) tidak setuju mengenai lokasi tempat pembangunan RSUD type C tersebut. Dimana, lokasi . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Jumat, 31 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yaitu tersangka PS (Lk/55 Tahun) selaku mantan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara dan kini menjabat sebagai Staf Ahli di Kantor . . .
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan telah menyusun Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan . . .
