RADARMEDAN.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara ini bertempat di Ruang Aula Mawar, Kantor Bupati Asahan, Selasa (04/02/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan, Ir. Oktoni Eryanto, M.M.A.; Dandim 0208/AS yang diwakili oleh Kasdim 0208/AS, Mayor Inf Abdul Haris Pane; Kepala Kejari Asahan, Bapak Basril G., S.H., M.H.; Kapolres Asahan yang diwakili oleh AKP Komang Sri Ayu; OPD terkait; serta tamu undangan lainnya.
Terlihat penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah dilakukan oleh Mendagri, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK, dan Kabappisus.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan Zoom Meeting ini merupakan bagian dari penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah guna memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan agar sistem perizinan lebih berkeadilan dan transparan sehingga dapat meningkatkan investasi dalam negeri.
Nota kesepahaman ini juga menjadi langkah dalam penguatan pengawasan terhadap proses perizinan, khususnya dengan bekerja sama dengan bidang intelijen untuk pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses perizinan di daerah.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap Program Nawacita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan nasional dengan menghindari krisis ekonomi serta krisis energi di Indonesia melalui pengendalian indeks inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK RI, Bapak Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa masih ditemukan pelayanan perizinan yang belum baku sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme dan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Di tempat yang sama, Kabappisus, Bapak Haris, menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Pengendalian Investigasi Khusus yang menggunakan anggaran APBN bertugas menangani permasalahan yang timbul dalam penggunaan anggaran tersebut. Untuk itu, investigasi akan dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu TNI-Polri dan kejaksaan, guna meningkatkan akurasi, percepatan, serta kemudahan dalam perizinan dengan dukungan perkembangan digital agar proses perizinan lebih terkontrol.
Di akhir acara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan harapannya agar proses perizinan di daerah semakin dipermudah guna menarik sebanyak mungkin investor demi pembangunan nasional serta menekan atau mempertahankan indeks inflasi di daerah.
“Ada beberapa hal yang dapat menekan angka indeks inflasi, salah satunya dengan memberdayakan hasil panen para petani agar tidak bergantung pada ekspor demi memenuhi kebutuhan bahan pokok atau sembako,” tutupnya.
(Jait)/pe
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)