Keterangan Gambar : Mobil Ambulans RSUD Tarutung (Ist)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Masyarakat di wilayah Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dihebohkan dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp450.000. Kutipan ini diduga dilakukan oleh seorang oknum sopir ambulans Puskesmas Simangumban kepada keluarga pasien yang akan dirujuk ke RSUD Tarutung. Mirisnya, informasi di lapangan menyebutkan kejadian serupa sudah terjadi lebih dari satu kali.
Kepala Puskesmas Simangumban, dr. Patuan Sihombing, membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi oleh tim media via pesan WhatsApp pada Rabu (14/10/2026).
"Iya benar, sudah kita nasihati agar tidak memungut biaya dari rujukan pasien," ujar dr. Patuan.
Terkait status kepegawaian sopir tersebut, dr. Patuan menyebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga PPPK paruh waktu. Namun, sanksi yang diberikan sejauh ini dinilai belum tegas.
"Teguran lisan, belum ada surat peringatan tertulis," tambahnya.
Sayangnya, ketika media mempertanyakan identitas atau nama sopir ambulans tersebut, dr. Patuan memilih bungkam dan tidak menjawab.
Sikap ini memicu kekecewaan warga yang menuntut transparansi pelayanan publik. Seorang warga bermarga Sitompul mengungkapkan bahwa kejadian pengutipan uang rujukan ini bukan hal baru.
"Itu sudah berulang kali terjadi. Memang pernah dikembalikan ke keluarga pasien biaya yang sempat diterima, namun sepertinya tidak ada efek jera dan terulang kembali," tuturnya kepada media, Jumat (16/10/2026).
Warga berharap ada sanksi tegas dan tertulis jika pelanggaran ini terbukti, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas Simangumban. Mengingat layanan rujukan pasien, terutama bagi peserta JKN/BPJS Kesehatan, seharusnya gratis karena sudah dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, drg. Bunga Silalahi, S.K.M., mengaku baru mengetahui kejadian tersebut saat dikonfirmasi. "Terima kasih untuk informasinya, akan segera kami tindak lanjuti," jawabnya singkat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapanuli Utara, Bella Sianipar, secara tegas tidak membenarkan tindakan oknum di Puskesmas tersebut. Sesuai aturan, Puskesmas dilarang keras memungut biaya tambahan kepada pasien BPJS Kesehatan saat mengeluarkan rujukan. Jika melanggar, BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi mulai dari teguran, kewajiban mengembalikan uang, hingga pemutusan kontrak kerja sama.
"Ada komitmen dari Puskesmas untuk tidak meminta iuran biaya dari pasien yang terpampang di depan Puskesmas sebagai 'Janji Layanan'. Jika terbukti tidak patuh, akan kami berikan surat peringatan tertulis," terang Bella.
Dugaan pungli ini akhirnya mendapat atensi khusus dari Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Inspektorat Taput, Manapang Simamora, berjanji akan merespons cepat informasi yang beredar di masyarakat.
"Yang pasti itu tidak dibenarkan, apalagi pasien tersebut adalah tanggungan BPJS. Melalui Irban wilayah, masalah ini akan segera ditindaklanjuti untuk mencari tahu apakah ada arahan dari Kapus atau murni inisiatif sopir ambulans. Nanti akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan," tegas Manapang, Senin (19/10/2026). (Dahlia'S / Red)
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)