Keterangan Gambar : Puluhan warga desa Pangambatan, dusun Aek Hotang, kecamatan Merek, kabupaten Karo mendatangi lokasi pembabatan hutan desa Pangambatan di dusun Aek Hotang, Rabu 18 Mei 2022. (Foto Istimewa)
RADARMEDAN.COM, KARO - Puluhan warga desa Pangambatan, dusun Aek Hotang, kecamatan Merek, kabupaten Karo mendatangi lokasi pembabatan hutan desa Pangambatan, Rabu 18 Mei 2022.
Kedatangan puluhan warga yang kebanyakan adalah wanita membuat ramai seketika lokasi. Terlihat 2 truk "Kingkong" bermuatan Pinus dicegat warga.
Seorang warga Aek Hotang yang berhasil dihubungi wartawan media ini, P Simanjorang (26) mengatakan keberatan atas perambahan hutan desa tersebut.
" Kami sebagai warga keberatan dengan perambahan ini, tolonglah pemerintah peduli dan dengarkan suara masyarakat kecil ini," kata Simanjorang.
Ia berharap hutan di sekitarnya harus dilestarikan karena merupakan daerah tangkapan air bagi kawasan Danau Toba dan pertanian sekitarnya.
Penelusuran wartawan, penebangan dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Pangambatan tertanggal 08 Agustus 2018. Namun saat wartawan mencoba menghubungi Pemdes menanyakan keabsahan surat tersebut belum berhasil.
Warga Minta Bara JP Turun ke Lokasi Penebangan
Setelah mendapat informasi dari media sosial, adanya penebangan hutan di kawasan desa Aek Hotang, Bara JP Sumatera Utara turun ke lokasi, Minggu 15 Mei 2022.
"Atas permintaan warga, kiriman Akun Sariana Mutiara Munthe di Group Barisan Relawan Jokowi Presiden Sumatera Utara, setelah melihat dokumentasi-dokumentasi yang dikirim kita turun ke lokasi, tentu kita akan mendalami informasi ini, apakah masih kawasan hutan atau bukan," kata Heryanson Munthe, Ketua DPD Bara JP Sumut.
Menurutnya, yang berwenang menyatakan itu hutan atau bukan adalah Dinas Kehutanan.
"Iya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, apakah lokasi itu masih kawasan hutan atau sudah APL," katanya.
Menurutnya, banyak lokasi yang berubah sesuai dengan perubahan SK Menhut 44 Tahun 2005 ke SK Menhut II Nomor 579 tahun 2014, ada hutan menjadi tidak hutan, dan ada tidak hutan menjadi hutan.
"Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan semua pihak nantinya, perubahan SK Menhut II Nomor 579 banyak membuat wilayah berubah, nah kalaupun area itu sudah tidak hutan, katakan APL (Area Penggunaan Lain) ada mekanisme untuk pelepasan lahan tersebut, Pemkab Karo harus dilibatkan," jelas Munthe. (SP)/red
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
__jpg.jpg)
.jpg)
__jpg.jpg)
