Keterangan Gambar : Padangan umum Fraksi-Fraksi ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, Selasa (14/7/2026).
RADARMEDAN.COM,TOBA - Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Toba menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Perda Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Padangan umum Fraksi-Fraksi ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, Selasa (14/7/2026).
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi-Fraksi menyampaikan beberapa masukan, saran dan catatan terhadap dua Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Toba.
Fraksi Nasdem-PSI dalam pandangan umumnya menyampaikan agar pemanfaatan Silpa dapat diarahkan untuk program yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Fraksi Nasdem-PSI juga mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas manajemen keuangan, termasuk penguatan sistem pengendalian internal, percepatan serapan anggaran, penguatan akuntabilitas belanja serta mitigasi terhadap potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Fraksi Partai Gokar dalam pandangan umumnya meminta evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan PAD agar dapat ditingkatkan lagi, serta meminta Pemerintah Daerah memberi perhatian terhadap terminal Porsea yang akhir-akhir ini beralih fungsi menjadi pekan umum setiap hari. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan beberapa padangan lain.
Fraksi PDI-Perjuangan dalam pandangan umumnya menyampaikan agar penyusunan dan pembahasan Ranperda tersebut harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Saran lain adalah meminta Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penganggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, Fraksi PDI-Perjuangan juga menyampaikan saran dan pandangan lainnya.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menyampaikan agar besaran biaya belanja pegawai menjadi perhatian, sebab Fraksi Gerindra menilai angka belanja pegawai terbilang besar dibanding dengan pendapatan secara keseluruhan. Sementara untuk Ranperda
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi Gerindra menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pandangan umumnya meminta agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mereka nilai cukup besar dapat diminimalkan serta mendorong pemerintah agar lebih aktif melakukan inovasi kebijakan fiskal, peningkatan pelayanan publik dan percepatan transformasi digital dalam birokrasi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umumnya meminta Bupati Toba memerintahkan OPD terkait untuk menginventarisir seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Bupati Toba agar mengingatkan OPD yang menerima belanja peralatan dan mesin supaya lebih maksimal mempergunakan untuk kepentingan masyarakat. (Asa)/pe
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)