RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Tim jaksa penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir telah meningkatkan proses hukum penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam pengalihan status APL (Areal Penggunaan Lainnya) tanah kawasan Tele menjadi pemukiman dan milik pribadi dengan menerbitkan sertifikat hak milik (SHM), dari penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik) dan selanjutnya akan menyusul penetapan tersangka sesuai perkembangan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan.
Untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan, beberapa mantan pejabat maupun pejabat yang masih aktif di Kabupaten Samosir, di antaranya mantan Bupati Tobasa, mantan Bupati Samosir dan mantan Kepala BPN Kabupaten Samosir yang kini sudah pindah ke DKI Jakarta akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan, terkait dugaan penyimpangan dalam penerbitan SHM yang diduga tidak sesuai ketentuan aturan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir Budi H yang ditanya wartawan di Kejatisu, Kamis (30/1) lalu membenarkan bahwa proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan status tanah Hutan Tele itu telah ditingkatkan dari status penyelidikan ke penyidikan. Bahkan dia mengakui, dalam upaya penyidikan tersebut telah dipanggil pihak terkait, namun belum mengindahkan panggilan seperti mantan Kepala BPN Samosir.
“Benar, proses hukum terkait kasus penerbitan sertifikat di Tele itu sudah dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Namun belum ada penetapan tersangka, karena masih proses penyidikan. Ada pejabat terkait sudah kita panggil, tapi belum mengindahkan panggilan. Nanti kita panggil ulang lagi,” kata Budi di kantin Kejatisu saat istirahat usai menghadiri rapat/pertemuan para Kajari dengan Kajatisu.
Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Samosir Aben Situmorang mengatakan, peningkatan proses hukum penanganan kasus itu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir No.Sprint-07/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 tgl 22 Januari 2020.
Tindakan selanjutnya dari tim jaksa penyidik akan memeriksa orang-orang yang terkait dengan perkara dugaan korupsi, menyangkut penerbitan izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian pada kawasan APL tanah negara di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai syarat yang ditentukan aturan yang ada.
Disebutkan, mantan Kepala BPN Samosir H Simarmata telah dipanggil dan seyogianya diperiksa pada 22 Januari 2020 lalu, akan tetapi yang bersangkutan belum mengindahkan panggilan. Oleh karenanya, Kejari Samosir akan melayangkan panggilan ulang untuk kedua kalinya. (BR1/d)/SIB/PE/red
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran. Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .
RADARMEDAN.COM - Persaingan media online di Sumatera Utara kian dinamis. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeringkatan yang dilakukan hari ini (3/11/2025), tercatat 30 media online berkantor di Provinsi Sumatera Utara menjadi yang paling banyak dikunjungi pembaca sepanjang tahun 2025. Dalam daftar tersebut, Tribun-Medan.com masih menempati . . .
RADARMEDAN.COM, BINJAI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menemui Sopian Daulai Nadeak, guru SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, yang dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Pertemuan berlangsung di rumah Sopian, di Binjai, Jumat (31/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menyampaikan harapannya agar . . .
RADARMEDAN.COM - Maxus Indonesia resmi meluncur di Medan melalui pameran dan konferensi pers yang digelar di Sun Plaza Mall, Jumat 31/10/2025. Pameran produk ini berlangsung hingga 2 November 2025 dan menjadi langkah perusahaan dalam memperluas jejaknya di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menegaskan komitmen mendukung program kendaraan . . .
RADARMEDAN.COM - Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai Kota, Rabu (22/10/25). Para Pejabat Fungsional ini berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ Janji Pejabat Fungsional . . .
RADARMEDAN.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., resmi melantik Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr. Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, . . .
.jpg)
