Keterangan Gambar : Ketua Komisi C yang dr. Poradda Nababan, SP.B saat memberikan komentar kepada Bank Sumut
RADARMEDAN.COM, Usai dilaporkan Pengacara Poltak Silitonga SH, MH dan Rekan ke DPRD Sumut, Komisi C mengundang kedua belah pihak untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama sejumlah pejabat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu, 5/6/2024.
RDP yang dihadiri sejumlah anggota Komisi C yang diketuai dr. Poradda Nababan, SP.B dari Fraksi PDIP hadir bersama HM. Subandi, ST dari Gerindra, Mahidin Ritonga dan Jobel Tambunan, SE dari Nasdem, Hj. Meilizar Latief SE, MM dari Demokrat. Sementara dari Otoritas Jasa Keuangan Sumut dihadiri Dep/dir Yovi Sukandar bersama Raya dan Alekson. Perwakilan Bank Indonesia dihadiri Intan, Asisten Analis BI dan Zulfan RA. Sementara Bank Sumut mengutus salah satu Direksi, Arieta dan Bidang Hukum Faisal Lubis.
BACA JUGA : Kasus Jaminan Nasabah Bank Sumut, Poltak Silitonga Minta DPRD Usulkan Copot Pejabat Tidak Becus
Kesempatan pertama, Poltak Silitonga, SH. MH didampingi Judith Desy Manalu, SH kuasa hukum Tianas Situmorang memaparkan kronologis poin permasalahan, yakni terkait dugaan tindakan penipuan, penggelapan agunan kredit, pemalsuan surat dokumen dan tanda tangan pendebetan rekening tabungan atas nama Tianas Br Situmorang, yang diduga kuat dilakukan oknum pejabat tinggi Bank Sumut.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Pengacara Tianas Situmorang, ketua Komisi C dr. Poradda Nababan mempersilahkan OJK dan Bank Indonesia memberikan tanggapan. Keduanya mengaku akan mempelajari lebih dalam setelah menerima berkas tambahan
Saat pejabat bidang hukum Bank Sumut membeberkan fakta-fakta perjanjian akad dan menjelaskan kembali kronologi mulai dari akad kredit Thomas Panggabean hingga pihaknya menahan agunan tersebut, ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan sempat menyanggah dan meminta Bank Sumut tidak bertele-tele. Poaradda meminta agar pihak Bank Sumut berbicara sesuai fakta dalam membantah dokumen yang disampaikan nasabah tersebut.
"Gini pak, jadi saya yang marah sama bapak. Baca lah dulu semua, kita bukan debat kusir di sini pak, masa bapak tidak mengerti dari tadi. Sampaikan benar tidak dia bohong, biar selesai dan biar tahu kita. Ini entah apa saja bapak jawab dari tadi. Semua dokumen kan sudah jelas, ngapain bapak debat lagi. Kalau bapak balik-balik ke belakang nanti ribet kali," jelasnya.
Poaradda juga meminta agar RDP digelar ulang dan meminta agar Dirut Bank Sumut dan DS dihadirkan dalam RDP selanjutnya.
"Saya bilang dari data ini sudah banyak kesalahan biar bapak tahu, jangan bapak balik-balik lagi. Saya tanya tadi apakah sudah mengerti bilangnya sudah, saya tanya ada kesalahan dokumen katanya enggak. Jadi begini, saya rasa nanti tolong kita ulang lagi nanti dirutnya harus hadir karena ini persoalannya gampang, kita enggak tahu ada apa dengan Bank Sumut ini," kata Poaradda. (HM/PE)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)