Hati-hati, Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Rawan Dikorupsi

Oleh : Radar Medan | 26 Mar 2020, 09:30:14 WIB | 👁 155 Lihat
Nasional
Hati-hati, Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Rawan Dikorupsi

Keterangan Gambar : Foto : CNN Indonesia


RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar relokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tak menjadi 'temuan audit'.

Namun, Sri Mulyani juga tak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka 'celah korupsi' bagi oknum-oknum tertentu. Makanya, ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona.

"Kami akan tegas kalau ada yang melakukan hal-hal untuk memanfaatkan situasi ini," ujar Sri Mulyani, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (26/3).

Memang, sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum.

Alhasil, dana yang seharusnya disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik justru berpotensi masuk ke 'kantong-kantong' yang tak seharusnya. Jika begitu, ekonomi akan sulit untuk diselamatkan.

"Ya manusia kan ada saja yang memanfaatkan. Makanya harus ada check and balances," tutur Josua.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan, sebagai lembaga yang mengontrol penuh anggaran negara mesti merinci lagi pos mana saja yang dapat dialihkan untuk penanganan virus corona. Dengan begitu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tak berpikir bahwa semua anggaran dapat dilakukan realokasi.

"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menganggap semua belanja bisa 'digelembungkan' untuk penanganan virus corona," jelas Josua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pejabat di pusat dan daerah sebaiknya melakukan realokasi anggaran yang tak berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat untuk menangani kasus virus corona. Namun, bukan berarti Sri Mulyani tak merinci lebih lanjut arahan kepala negara tersebut.

"Pak Jokowi sebagai presiden kan tidak mungkin menyampaikan hal-hal yang detail, nah ini tugas Kementerian Keuangan jadi penanganan virus corona bisa lebih bijaksana," terang Josua.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan baru merilis Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Dalam beleid itu hanya dituliskan mengenai proses pengajuan revisi anggaran. Namun, tak ada informasi mengenai pos belanja mana saja yang bisa dilakukan realokasi untuk penanganan virus corona.

Sementara, Sri Mulyani sebelumnya menyatakan beberapa pos yang bisa digeser penggunaannya adalah perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, dana yang terblokir, dan output cadangan. Hanya saja, belum ada aturan 'pakem' terkait hal tersebut.

Selain itu, Josua berpendapat pemerintah juga harus memonitor lebih ketat bahwa penerima insentif atau bantuan karena virus corona ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan basis data yang sudah ada untuk sementara waktu.

"Sekarang kan pemerintah sudah memiliki data-data siapa saja penerima kartu sembako, penerima program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial (bansos) lainnya. Gunakan itu dulu," ujar Josua.

Jangan sampai, sambung dia, pemerintah sibuk memperbaiki data terlebih dahulu sehingga implementasi program bansos terganggu. Untuk proses pengawasan, pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan karena penyalurannya kini mayoritas dilakukan secara digital.

Sependapat, Ekonom UI Rhenald Kasali menyatakan bahwa selalu ada pihak-pihak yang mencoba mengeruk keuntungan di dalam keadaan darurat sekalipun. Pemerintah bisa menekan risiko tersebut dengan melakukan koordinasi yang baik antara daerah dan pusat.

"Kemungkinan korupsi selalu ada, tapi saya kira betapa jahatnya kalau orang melakukan itu," ucap Rhenald.

Menurut dia, lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona.

Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sistem yang sudah ada tetap harus bekerja, misalnya mencegah barang yang didistribusikan jatuh ke pihak yang tidak membutuhkan, beli alat (untuk penanganan virus corona) tapi tidak dikontrol keluarnya," ujar Rhenald.

Sejauh ini, ia menilai pemerintah tak perlu membuat badan khusus lagi guna mengawasi penggunaan dana untuk meredam penyebaran virus corona di dalam negeri. Sebab, hal itu akan membuang waktu dan energi.

"Semakin banyak lembaga justru menjadi rumit. Lembaga yang ada dibuat lebih efektif saja," tegas Rhenald.

Hal yang sama diungkapkan Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Haryo Aswicahyono. Menurutnya, pemerintah bisa mengandalkan KPK, BPK, dan BPKP untuk mengurangi risiko tindakan korupsi.

"Tidak perlu banyak lembaga. Kalau ada lembaga baru lagi nanti bisa saja dikorupsi lagi, sama saja. Jadi koordinasi dengan yang sudah ada saja," terang Haryo.(CNN Indonesia/PR) 


TAG : virus-corona,ekonomi,nasional


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

IMG-20200408-WA0002.jpg

Pasien PDP Covid-19 Asal Tapteng Meninggal di RSUD Pringadi Medan

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔21:12:06, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, TAPTENG - seorang warga Tapanuli Tengah yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal Dunia Rabu (08/04/2020) pukul 02.00 WIB Dini hari di Rumah Sakit Pringadi, Medan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam Konferensi Pers pada Rabu (04/08/2020) pagi.  Bupati Tapanuli . . .

Berita Selengkapnya
IMG_20200408_190213.jpg

Penerima Bantuan Difoto Sebagai Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan Viral di Medan

METROPOLITAN 👤Radar Medan 🕔19:09:24, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM - Sebuah foto yang menunjukkan beberapa warga penerima bantuan sembako memegang kertas bertulisan 'Saya orang tidak mampu penerima bantuan' beredar di Medan. Pemko Medan pun diminta menegur Camat Medan Belawan terkait foto itu. "Harapan saya Pemko Medan agar memberikan teguran kepada pihak kecamatan agar tidak . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200408-WA0000_compress5.jpg

Positif COVID-19, Warga Berastagi yang Dirawat di RS Columbia Mulai Membaik

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔17:58:35, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM,KARO- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Irma Sembiring menanggapi tentang satu pasien warga Berastagi yang dinyatakan positif sedan dalam perawatan di RS Columbia kini semakin membaik. Bahkan keluarganya telah dilakukan rapid tes dan hasilnya negatif. Atas peristiwa ini diharapkan warga Tanah Karo tetap tenang namun waspada dan . . .

Berita Selengkapnya
FB_IMG_1586320528272.jpg

Personil Polsek Pangururan dan Koramil Imbau Warga Jaga Jarak dan Jauhi Kerumunan

DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:42:33, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, PANGURURAN - Personil Polsek Pangururan gencar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah guna meminimalisir penyebaran virus corona (Covid-19), Selasa (07/04/2020)malam.  Himbauan diberikan langsung oleh Kanit Patroli Bripka Lewi S Malau dan Kanit Intel Bripka Inmas Wijayanto bersama . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0035.jpg

Terkait Penanganan Covid-19 Bupati Asahan Video Conference dengan Mendagri

DAERAH 👤Radar Medan 🕔10:59:30, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pimpin rapat penanganan percepatan covid-19 dengan beberapa menteri yang terkait dalam penanganan percepatan covid-19 dan Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Indonesia dengan menggunakan Video Conference. Dalam Video Conference tersebut . . .

Berita Selengkapnya
transaksi_ptpn2.jpg

Transaksi Lahan Eks HGU PTPN II 152 Miliar Ditengah Wabah Corona Dipertanyakan Pegiat Anti Korupsi

UMUM 👤Radar Medan 🕔21:59:21, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM -- Kuasa hukum enam aktivis antikorupsi yang melaporkan dugaan korupsi penjualan lahan eks hak guna usaha PTPN II ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Februari lalu, mempertanyakan transaksi penjualan lahan eks HGU PTPN II kepada Pemerintah Sumatera Utara, untuk pembangunan sport center senilai Rp 152 miliar, kemarin, ditengah . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0019.jpg

Data Update Hari Ini 2 PDP dan 106 ODP di Asahan

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔18:47:33, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Update data jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 106 orang, Pasien Dalam Perawatan (PDP) 2 orang dan bebas pemantauan 19 orang akibat wabah Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Asahan. Hal ini disampaikan Kadis Kominfo Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar selaku juru bicara Pemkab Asahan, Selasa . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0018.jpg

DPRD Karo Rapat kerja dengan Tim Gugus Tugas Bahas Penanganan Covid-19

POLITIK 👤Radar Medan 🕔18:31:32, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, KARO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo menggelar Rapat kerja(raker) bersama Tim Gugus Tugas(gustu) penanganan Covid-19 dan OPD terkait untuk membahas situasi yang berkembang di wilayah Tanah Karo, Selasa (7/4/2020) pukul 11.00 WIB diruang rapat DPRD Kabupaten Karo.  Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan dalam . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0017_compress61.jpg

Diduga Korsleting Litrik, Dua Rumah Terbakar di Asahan

DAERAH 👤Radar Medan 🕔18:09:56, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebanyak dua rumah di Jalan Mangga Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan hangus terbakar, Selasa (07/04/2020) sekitar pukul 12.15 WIB. Demikian diterangkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Asahan, Sofian Manulang kepada wartawan di tempat . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0026.jpg

Bupati Tapteng Berikan Bantuan Beras kepada Tukang Becak Bermotor

DAERAH 👤Radar Medan 🕔18:03:12, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani menyerahkan langsung bantuan 1,5 Ton beras kepada abang tukang becak bermotor di kantor Bupati Tapanuli Tengah, Senin (06/04/2020).  Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan semakin merebaknya penyebaran Virus Corona (COVID-19) tidak hanya berdampak . . .

Berita Selengkapnya

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Siapa Calon Wali Kota Medan Pilihan Anda?
  Akhyar Nasution
  Bobby Afif Nasution

Video Terbaru

Lihat Semua Video