Evi Novida Ginting dan Ketua KPU Datangi DKPP Sampaikan Keberatan

Oleh : Radar Medan | 26 Mar 2020, 07:29:22 WIB | 👁 308 Lihat
Politik
Evi Novida Ginting dan Ketua KPU Datangi DKPP Sampaikan Keberatan

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, Senin pagi (23/3) mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kehadiran Evi untuk menyampaikan keberatan dan menolak putusan DKPP. Hadir mendampingi Evi, pagi itu, Ketua KPU RI Arief Budiman, beserta komisioner KPU RI lainnya.

Kehadiran Evi dan komisoner KPU RI ini terkait dengan pertimbangan pokok-pokok keberatan Evi dan meminta Kepada DKPP Republik Indonesia untuk membatalkan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/2019.

Kuasa Hukum Evi dari kantor Pengacara Master Lawyer, Fadli Nasution yang juga ikut serta dalam rombongan ke kantor DKPP, mengatakan kehadiran mereka di kantor DKPP bermaksud menyampaikan beberapa fakta dan keberatan atas putusan DKPP. Fadli juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan Putusan DKPP.

Penundaan ini menurut Fadli, karena terdapat cacat prosedur yang dilakukan oleh DKPP, yang berujung putusan itu juga berpotensi melanggar etika penyelenggara pemilu. Seperti diketahui, DKPP, mengeluarkan putusan DKPP 317-PKE-DKPP/2019 yang menjatuhkan vonis pemecatan terhadap Evi Novida Ginting, salahseorang komisioner KPU RI.

“Baik pada mekanisme beracara maupun dalam proses pengambilan keputusan, perbuatan tersebut tidak saja telah mengesampingkan hukum tetapi juga telah secara nyata melanggar asas legalitas,” urai Fadli Nasution.

Fadli menjelaskan putusan DKPP itu berlebihan dan berpotensi abuse of power. Diantaranya karena beberapa hal: putusan DKPP menyatakan bahwa Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu. 

“Faktanya adalah fakta persidangan baik pada persidangan pada tanggal 13 November Tahun 2019, maupun persidangan pada tanggal 17 Januari 2020, Majelis Sidang DKPP tidak pernah melakukan pemeriksaan keterangan terhadap pengadu sebab pada sidang tanggal 13 November 2019 pengadu atas nama Hendri Makaluasc pada saat diminta keterangan justru membacakan surat pencabutan laporannya/pengaduannya, dan pada sidang tanggal 17 Januari 2020, pengadu (Hendri Makaluasc) maupun pengacaranya tidak lagi menghadiri sidang DKPP,” sebut Fadli.

Fadli juga menyebutkan kejanggalan dan membuka ruang subyektifitas dalam pertimbangannya DKPP menyatakan bahwa DKKP dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan  pelanggaran etik, DKPP tidak terikat dengan laporan pengadu, dan untuk itu DKPP dapat saja memeriksa dan memutus sekalipun pelapor sudah mencabut laporannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan DKPP Nomor3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

“Namun di keputusan lain, DKPP mengambil kebijakan yang berbeda, Misalnya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang tercatat dalam Register Pengaduan No. 134/DKPP-PKE-VI/2017 DKPP Republik Indonesia menetapkan, menyatakan : “Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena pada tanggal 1 Desember 2017 Pengaduan Bertholomeus George Da Silva telah melayangkan surat pencabutan gugatan atau pengaduan”,” urai Fadli. 
Vacum Of Law
Pengamat Hukum dari USU, Edy Ikhsan di tempat terpisah mengatakan apa yang dilakukan Evi dan KPU RI ini pantas dilakukan.
“Jadi ada sesuatu yang menurut saya mencurigakan atas putusan ini. Karena itu apa yang dilakukan Evi Novida Ginting melakukan perlawanan sesuatu yang pantas untuk dirinya dan institusi KPU itu sendiri.”
Edy berpendapat, putusan DKPP mencurigakan. Menurutnya, ada ketegangan selama ini antara DKPP dengan KPU RI berbeda di masa-masa sebelumnya.  
“Tidak seperti masa Jimly dan seterus. Karena di dalam DKPP itu ada orang-orang yang pernah kalah di KPU RI dan sekarang menjadi anggota DKPP. Kita melihat bisa saja bahwa ada sifatnya balas dendam atau apa yang membuat putusan DKPP itu nyeleneh,” tuturnya.  
Menurutnya, DKPP telah melakukan pelanggaran etik. Sayangnya tidak ada mekanisme di mana pelanggaran etik DKPP bisa disikapi.
“Kemana harus melapor. Ini juga yang saya lihat ada vacum of law, kekosongan hukum. Karena tidak ada lembaga lagi yang menjadi pengawas DKPP. Akhirnya lembaga ini jadi super body, membuat orang takut,” tuturnya.
Apa yang harus dilakukan sekarang ini adalah DKPP diperiksa kembali oleh Komisi II DPR RI yang memilih mereka.
“Saya pikir yang layak itu adalah Komisi II DPR RI. Mereka harus dipanggil. Karena sudah patut DPR RI memanggil mereka kembali. Karena banyak sekali keputusan-keputusan mereka itu mencurigakan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan investigasi terkait putusan-putusan itu,” sebut Edy. (SP)/PE


TAG : politik,nasional


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

IMG-20200408-WA0002.jpg

Pasien PDP Covid-19 Asal Tapteng Meninggal di RSUD Pringadi Medan

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔21:12:06, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, TAPTENG - seorang warga Tapanuli Tengah yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal Dunia Rabu (08/04/2020) pukul 02.00 WIB Dini hari di Rumah Sakit Pringadi, Medan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam Konferensi Pers pada Rabu (04/08/2020) pagi.  Bupati Tapanuli . . .

Berita Selengkapnya
IMG_20200408_190213.jpg

Penerima Bantuan Difoto Sebagai Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan Viral di Medan

METROPOLITAN 👤Radar Medan 🕔19:09:24, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM - Sebuah foto yang menunjukkan beberapa warga penerima bantuan sembako memegang kertas bertulisan 'Saya orang tidak mampu penerima bantuan' beredar di Medan. Pemko Medan pun diminta menegur Camat Medan Belawan terkait foto itu. "Harapan saya Pemko Medan agar memberikan teguran kepada pihak kecamatan agar tidak . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200408-WA0000_compress5.jpg

Positif COVID-19, Warga Berastagi yang Dirawat di RS Columbia Mulai Membaik

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔17:58:35, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM,KARO- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Irma Sembiring menanggapi tentang satu pasien warga Berastagi yang dinyatakan positif sedan dalam perawatan di RS Columbia kini semakin membaik. Bahkan keluarganya telah dilakukan rapid tes dan hasilnya negatif. Atas peristiwa ini diharapkan warga Tanah Karo tetap tenang namun waspada dan . . .

Berita Selengkapnya
FB_IMG_1586320528272.jpg

Personil Polsek Pangururan dan Koramil Imbau Warga Jaga Jarak dan Jauhi Kerumunan

DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:42:33, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, PANGURURAN - Personil Polsek Pangururan gencar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah guna meminimalisir penyebaran virus corona (Covid-19), Selasa (07/04/2020)malam.  Himbauan diberikan langsung oleh Kanit Patroli Bripka Lewi S Malau dan Kanit Intel Bripka Inmas Wijayanto bersama . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0035.jpg

Terkait Penanganan Covid-19 Bupati Asahan Video Conference dengan Mendagri

DAERAH 👤Radar Medan 🕔10:59:30, 08 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pimpin rapat penanganan percepatan covid-19 dengan beberapa menteri yang terkait dalam penanganan percepatan covid-19 dan Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Indonesia dengan menggunakan Video Conference. Dalam Video Conference tersebut . . .

Berita Selengkapnya
transaksi_ptpn2.jpg

Transaksi Lahan Eks HGU PTPN II 152 Miliar Ditengah Wabah Corona Dipertanyakan Pegiat Anti Korupsi

UMUM 👤Radar Medan 🕔21:59:21, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM -- Kuasa hukum enam aktivis antikorupsi yang melaporkan dugaan korupsi penjualan lahan eks hak guna usaha PTPN II ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Februari lalu, mempertanyakan transaksi penjualan lahan eks HGU PTPN II kepada Pemerintah Sumatera Utara, untuk pembangunan sport center senilai Rp 152 miliar, kemarin, ditengah . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0019.jpg

Data Update Hari Ini 2 PDP dan 106 ODP di Asahan

KESEHATAN 👤Radar Medan 🕔18:47:33, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Update data jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 106 orang, Pasien Dalam Perawatan (PDP) 2 orang dan bebas pemantauan 19 orang akibat wabah Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Asahan. Hal ini disampaikan Kadis Kominfo Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar selaku juru bicara Pemkab Asahan, Selasa . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0018.jpg

DPRD Karo Rapat kerja dengan Tim Gugus Tugas Bahas Penanganan Covid-19

POLITIK 👤Radar Medan 🕔18:31:32, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, KARO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo menggelar Rapat kerja(raker) bersama Tim Gugus Tugas(gustu) penanganan Covid-19 dan OPD terkait untuk membahas situasi yang berkembang di wilayah Tanah Karo, Selasa (7/4/2020) pukul 11.00 WIB diruang rapat DPRD Kabupaten Karo.  Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan dalam . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0017_compress61.jpg

Diduga Korsleting Litrik, Dua Rumah Terbakar di Asahan

DAERAH 👤Radar Medan 🕔18:09:56, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, ASAHAN - Sebanyak dua rumah di Jalan Mangga Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan hangus terbakar, Selasa (07/04/2020) sekitar pukul 12.15 WIB. Demikian diterangkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Asahan, Sofian Manulang kepada wartawan di tempat . . .

Berita Selengkapnya
IMG-20200407-WA0026.jpg

Bupati Tapteng Berikan Bantuan Beras kepada Tukang Becak Bermotor

DAERAH 👤Radar Medan 🕔18:03:12, 07 Apr 2020

RADARMEDAN.COM, TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani menyerahkan langsung bantuan 1,5 Ton beras kepada abang tukang becak bermotor di kantor Bupati Tapanuli Tengah, Senin (06/04/2020).  Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan semakin merebaknya penyebaran Virus Corona (COVID-19) tidak hanya berdampak . . .

Berita Selengkapnya

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Siapa Calon Wali Kota Medan Pilihan Anda?
  Akhyar Nasution
  Bobby Afif Nasution

Video Terbaru

Lihat Semua Video