RADARMEDAN.COM - Puluhan petani tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Selasa (1/3) siang. Mereka mengeluhkan pupuk subsidi yang mahal.
Massa merupakan para petani asal Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, akibat pupuk yang tidak terjangkau lagi berdampak dengan gagal panen dan merugi.
"Kami minta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini. Jangan sampai gagal panen ini, anak-anak juga jadi gagal untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena, tidak ada biaya untuk sekolah," sebut Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasinya.
Lipen mengancam bila tidak mendapatkan respon dari orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara itu, mereka akan menggelar unjuk rasa ke Istana Negara.
"20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut, maka kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi," sebut Lipen.
Lipen menjelaskan untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 112.500/zak dan pupuk Phonska Rp 115.000/zak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu, dengan harga Rp 140 ribu hingga Rp 200 ribu/zak.
"Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi," ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai.
"Ayam saja dikasih makan bibit jagung ini, mati. Cemana kami menanamnya, kacang kedelai ini. Kualitas rendah diberikan oleh Dinas Pertanian. Pemerintah hanya membodohi masyarakatnya saja. Kalau tidak diterima, tidak akan diberikan bantuan selanjutnya. Kami serba salah jadi," katanya.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal. Massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami kesini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Setelah satu jam menggelar unjuk rasa itu. Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir. Ia mengatakan apa mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut.
"Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi," jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.(KBRN)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)