RADARMEDAN.COM - Puluhan petani tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Selasa (1/3) siang. Mereka mengeluhkan pupuk subsidi yang mahal.
Massa merupakan para petani asal Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, akibat pupuk yang tidak terjangkau lagi berdampak dengan gagal panen dan merugi.
"Kami minta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini. Jangan sampai gagal panen ini, anak-anak juga jadi gagal untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena, tidak ada biaya untuk sekolah," sebut Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasinya.
Lipen mengancam bila tidak mendapatkan respon dari orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara itu, mereka akan menggelar unjuk rasa ke Istana Negara.
"20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut, maka kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi," sebut Lipen.
Lipen menjelaskan untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 112.500/zak dan pupuk Phonska Rp 115.000/zak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu, dengan harga Rp 140 ribu hingga Rp 200 ribu/zak.
"Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi," ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai.
"Ayam saja dikasih makan bibit jagung ini, mati. Cemana kami menanamnya, kacang kedelai ini. Kualitas rendah diberikan oleh Dinas Pertanian. Pemerintah hanya membodohi masyarakatnya saja. Kalau tidak diterima, tidak akan diberikan bantuan selanjutnya. Kami serba salah jadi," katanya.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal. Massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami kesini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Setelah satu jam menggelar unjuk rasa itu. Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir. Ia mengatakan apa mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut.
"Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi," jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.(KBRN)/PE
TAG : siantar--simalungun,sumut,ekonomi,komunitas