Gejolak Harga Pangan: Petani dan Pedagang Hadapi Tekanan Pasar

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Harga pangan di Indonesia kerap bergerak tidak stabil, naik pada satu periode, lalu turun tajam di periode berikutnya. Bagi konsumen, kondisi ini berarti pengeluaran rumah tangga yang kian sulit diprediksi. Namun, bagi petani dan pedagang kecil, gejolak harga bukan sekadar persoalan belanja harian, melainkan tekanan ekonomi yang langsung menggerus keberlangsungan hidup mereka. Ketika harga naik terlalu tinggi, masyarakat menahan konsumsi. Ketika harga jatuh, petani dan pedagang justru yang paling dulu menanggung rugi.

Data harga pangan nasional per 16 Juni 2026 menampilkan dinamika yang kontradiktif. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, lonjakan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah yang menyentuh Rp123.750 per kilogram, naik 64,02 persen atau Rp48.300 dari hari sebelumnya. Di sisi lain, harga komoditas lain relatif tenang: bawang merah Rp55.000 per kg, minyak goreng curah Rp20.600 per liter, daging ayam ras Rp37.050 per kg, dan telur ayam ras Rp30.350 per kg. Fenomena ini kembali mengonfirmasi bahwa sektor pangan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga dan menyeimbangkan kepentingan produsen serta konsumen.

Bagi sebagian masyarakat, fluktuasi harga pangan adalah beban harian yang tak terelakkan. Ketika harga cabai naik tajam seperti sekarang, konsumen langsung merasakan dampaknya. Namun, di balik keuntungan yang dibayangkan bagi petani, terdapat kenyataan pahit: petani cabai tidak selalu mendapat manfaat dari harga tinggi. Harga jual yang terlalu tinggi sering kali tidak sampai ke petani karena praktik pemasaran yang masih didominasi tengkulak. Banyak petani menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Situasi ini menunjukkan bahwa harga tinggi tidak selalu identik dengan kondisi baik.

Dalam konteks pertanian, harga yang terlalu tinggi justru dapat mengancam keberlanjutan usaha tani jangka panjang jika tidak disertai akses pasar yang adil. Petani membutuhkan harga yang cukup untuk menutupi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, transportasi, dan berbagai kebutuhan produksi lainnya. Ketika harga anjlok akibat pasokan melimpah, petani menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian. Sebaliknya, ketika harga melonjak terlalu tinggi, seperti cabai rawit merah saat ini, konsumen yang menanggung dampak inflasi.

Kenaikan harga juga memberikan tekanan tersendiri bagi pedagang pasar tradisional. Pedagang berada dalam posisi yang cukup sulit ketika harga barang mengalami kenaikan ekstrem, seperti cabai rawit merah yang melonjak 64 persen. Jika mereka menaikkan harga sesuai harga pasokan, daya beli konsumen dapat menurun sehingga volume penjualan berkurang. Namun, apabila mereka mempertahankan harga lama untuk menarik pembeli, keuntungan yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dalam kondisi seperti ini, pedagang menjadi pihak yang harus menanggung risiko perubahan harga yang terjadi secara cepat di pasar.

Gejolak harga pangan yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan cerminan dari permasalahan struktural yang telah lama dihadapi sektor pertanian Indonesia. Salah satu penyebab utama fluktuasi harga adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Ketika produksi meningkat secara bersamaan di berbagai daerah, pasokan melimpah dan harga turun. Sebaliknya, ketika produksi menurun akibat faktor cuaca, serangan hama, atau gangguan distribusi, harga akan meningkat tajam, seperti halnya cabai rawit merah saat ini. Karakteristik komoditas hortikultura yang mudah rusak membuat perubahan pasokan sangat berpengaruh terhadap harga pasar.

Selain faktor produksi, distribusi juga menjadi persoalan penting dalam pembentukan harga pangan. Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas sehingga proses distribusi dari daerah sentra produksi menuju pasar konsumen memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kenaikan biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, serta panjangnya rantai distribusi dapat menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil. Dalam beberapa kasus, harga di tingkat petani sangat rendah, tetapi harga di tingkat konsumen justru tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil panen. Banyak petani terpaksa menjual hasil panennya segera setelah dipanen karena tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai. Akibatnya, ketika produksi melimpah, pasokan langsung membanjiri pasar dan harga jatuh. Jika tersedia fasilitas penyimpanan yang baik, sebagian hasil panen dapat disimpan sementara waktu sehingga pasokan dapat diatur secara lebih seimbang. Dengan demikian, fluktuasi harga yang terlalu tajam dapat diminimalkan.

Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai pengelola kebijakan pangan nasional. Upaya stabilisasi harga perlu dilakukan tidak hanya ketika harga naik, tetapi juga ketika harga turun terlalu rendah. Selama ini, perhatian sering kali lebih besar diberikan pada kenaikan harga karena dampaknya langsung dirasakan oleh konsumen. Padahal, penurunan harga yang ekstrem juga dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesejahteraan petani. Jika petani terus mengalami kerugian, mereka dapat kehilangan motivasi untuk berproduksi, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu ketersediaan pangan di masa depan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi gejolak harga pangan. Melalui sistem informasi harga yang terintegrasi seperti PIHPS, petani dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait waktu panen, penjualan, maupun distribusi hasil produksi. Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi prioritas. Kelompok tani dan koperasi dapat berperan dalam memperkuat posisi tawar petani terhadap pedagang besar maupun tengkulak. Melalui kerja sama yang baik, petani dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar serta memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola hasil panennya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertanian dapat dinikmati secara lebih adil oleh para produsen.

Langkah krusial lainnya yang saya dukung adalah pengembangan infrastruktur penyimpanan dan cold chain di sentra produksi. Investasi fasilitas penyimpanan skala koperasi atau BUMDes dapat memperpanjang masa simpan komoditas hortikultura, memungkinkan penjualan bertahap agar pasokan tidak membanjiri pasar sekaligus. Perbaikan rantai distribusi dengan pembangunan pasar pusat, fasilitas packing, dan akses jalan yang lebih baik akan mengurangi biaya distribusi serta menekan disparitas margin harga. Bagi saya, ketiga hal ini teknologi, kelembagaan, dan infrastruktur adalah pilar yang saling melengkapi. Ketika dijalankan bersama, kita tidak hanya mengurangi gejolak harga, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, solusi ini harus segera diimplementasikan.

Gejolak harga pangan yang terjadi pada Juni 2026 ini menjadi pengingat bahwa stabilitas harga bukanlah persoalan sederhana. Di balik angka-angka harga yang tercatat setiap hari, terdapat jutaan petani, pedagang, dan konsumen yang merasakan dampaknya secara langsung. Lonjakan cabai rawit merah sebesar 64 persen dan stabilitas harga komoditas lain menunjukkan bahwa keseimbangan pasar masih menjadi tantangan besar bagi sektor pangan Indonesia. Krisis ini menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional harus dirancang melampaui orientasi tunggal pada kepentingan konsumen. Kebijakan yang ideal harus mengintegrasikan perlindungan bagi petani dan pedagang sebagai aktor utama dalam sistem pangan.

Dalam pandangan saya, harga yang adil, efisiensi distribusi, serta dukungan substantif terhadap produksi pertanian merupakan prasyarat mutlak untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kebijakan seperti ini akan menciptakan kesejahteraan inklusif, mulai dari petani di sentra produksi, pedagang pasar tradisional, hingga konsumen di tingkat rumah tangga. Saya percaya ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan yang cukup di pasar. Ketahanan pangan yang benar berarti ada keadilan dari ladang sampai ke meja makan. Tanpa keadilan itu, sistem pangan kita tidak akan pernah benar-benar kuat.

Penulis: Friska Aulia Mahasiswi Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Editor/ Red : HM

Berita Terkait

Berita Populer

• Reses ke Asahan, Junimart Girsang Ingatkan KPU Terkait KTP dan Pengawasan Bawaslu
• DPD WALANTARA Soroti Dinas Lingkungan Hidup Karo
• Pemkab Labuhanbatu Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
• BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu
• Pemkab Labuhanbatu Bersama BPJS Tanjungbalai Rapat Guna Tingkatkan Pelayanan Kesehatan