RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Anggota DPR RI Effendi Simbolon berharap pemerintah provinsi hingga pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan yang menuju Nagori Simbolon Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
Sebab kondisi akses jalan yang menghubungkan tiga dusun di Nagori Dolok dalam kondisi rusak. Bahkan saat terjadi hujan, kondisi jalan becek dan berlumpur.
Hal itu disampaikan Effendi Simbolon saat mengikuti napak tilas pengurus Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Gunung Simbolon, Nagori Simbolon, Minggu (25/6/2023) pagi. Bahkan, rombongan napak tilas harus melintas jalan yang berlumpur sehingga sejumlah kendaraan terjebak. Sebagian peserta juga harus rela berjalan kaki menuju lokasi Nagari Simbolon dengan jarak kurang lebih 10 kilometer.
“Mudah-mudahan pemerintahan pusat dan provinsi, kita juga bisa memahami kemampuan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, mudah mudahan ini dilihat pak Jokowi. Bisa diberikan dukungan pembangunan," ucap Effendi.
Effendi yang juga Ketua Umum PSBI, berharap Presiden Joko Widodo membantu perbaikan jalan rusak tersebut. Apalagi, jalan tersebut menjadi akses utama yang sering dilalui masyarakat sekitar.
"Kita ke sini tadi hampir empat jam. Mudah -mudahan warga di sini juga mendapat perhatian besar terkhusunya Pak Jokowi yang selalu peduli ke masyarakat mendasar khususnya di pedesaan," ujarnya.
Terkait kondisi itu, Bupati Simalungun Radiapoh Simbolon mengatakan selama ini wilayah Nagari Simbolon juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Namun karena kendala anggaran, sehingga Pemkab Simalungun tidak bisa berbuat banyak dan berharap kondisi itu dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
"Saya kira banyak putra dan putri Simbolon yang mau berkontribusi membangun Simalungun terkhususnya dari sini. Nagori ini sebenarnya juga prioritas pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal pembangunan infrastrukturnya. Ini perlu di ekspose ke publik agar pemerintah pusat juga melihat seperti apa situasi infrastruktur di Simalungun ini," kata Radiapoh.
Radiapoh menjelaskan saat ini dengan luas teritorial Simalungun sekitar 4.300 km persegi, membutuhkan anggaran besar. Namun dengan anggaran 2,4 triliun diakui Radiapoh belum cukup untuk membangun jalan secara menyeluruh.
"Seperti dikatakan ketum (Effendi), dengan 2,4 triliun saya kira itu sangat tidak bisa mengakomodir semua kepentingan dalam hal penanganan pembangunan Simalungun khususnya infrastruktur. Tapi saat ini, dengan panjangnya 1.032 km² saat kita dilantik sudah dibenahi hampir 180 km²," ucapnya.
Selain kondisi jalan yang berlumpur dan bebatuan, kondisi ini juga berbahaya jika dilalui kendaraan roda empat. Mengingat kondisi jalan yang menanjak dan berkelok. Belum lagi jika malam hari, masyarakat hanya mengandalkan penerangan lampu kendaraan. (kbrn)/pe
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)