Keterangan Gambar : Puskesmas Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026).
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Provsu) memberikan perhatian terhadap kasus video viral aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dipicu kekecewaan akibat maraknya pungutan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) yang tidak jelas peruntukannya (pungli).
Menanggapi kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Kadiskes Provsu), Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinkes, Hamid Rijal Lubis kepada wartawan mengatakan akan segera melakukan kroscek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
"Kami cek ke Dinkes Labuhan Batu ya Pak," katanya, Rabu (29/7/2026).
Sebelumnya diberitakan, baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang staf bersama rekannya, melakukan protes terhadap atasan akibat banyaknya pungutan-pungutan yang dinilai tidak jelas tujuannya (pungli), hingga membuat heboh dunia kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang terjadi di Puskesmas Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam video yang berdurasi singkat, sejumlah pegawai nakes terlihat geram akibat hilang kesabaran hingga meluapkan kekecewaannya kepada atasan.
"Ini Kepala Puskesmas Tanjung Haloban yang sok hebat itu," cetus bidan sambil mencoba menghadang mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang merupakan Kepala Puskesmas (Kapus).
Dalam video, bidan tersebut mengeluhkan adanya sejumlah pengutipan yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Kapus.
"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," lontarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, Susyani Purba saat dikonfirmasi Jumat (17/7/2026) dan Minggu (19/7/2026) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.
Terpisah, salah seorang bidan yang berhasil dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan setiap bulannya yang dilakukan oleh Kapus.
Adapun modus dugaan pungli yang dilakukan Kapus adalah dengan melakukan pengutipan secara manual kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban, melalui dua orang bendahara yang ditunjuk.
Menurut bidan yang tidak ingin namanya ditulis itu, untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kapus melakukan pemotongan 16 % per stafnya.
"Kalau JKN ini nominalnya bervariasi pak, tergantung pendapatan kita per bulannya," katanya
"Yang paling parah pak, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kita dikenakan potongan 45 % per kegiatan. Dengan menugaskan Buk Vivi, (panggilan akrab Devita Siregar, bendahara BOK) untuk melakukan pengutipan kepada kita semua yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban," bebernya.
Selain Devita yang ditunjuk sebagai bendahara BOK, sumber mengatakan, ada seorang lagi inisial M sebagai bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditugaskan melakukan pengutipan sebesar 16 % tiap bulannya.
Saat dikonfirmasi, Devita Siregar membantah ikut andil dalam pengutipan tersebut "tidak ada," bantah Devita. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa yang memicu keributan di Puskesmas beberapa waktu lalu.
"Maaf pak, saya pun kurang tau pak, untuk lebih jelasnya konfirmasi aja sama Kapus," akunya. (BS)/pe
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
.jpg)
__jpg.jpg)