Bupati Pakpak Bharat Warning Pimpinan OPD Tingkatkan Komitmen Pencegahan Korupsi

Oleh : Radar Medan | 11 Jun 2021, 21:48:27 WIB | 👁 1838 Lihat
Daerah
Bupati Pakpak Bharat Warning Pimpinan OPD Tingkatkan Komitmen Pencegahan Korupsi

RADARMEDAN.COM, PAKPAK BHARAT - Bupati Pakpak Bharat Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan komitmen dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini di sampaikan dihadapan Muhammad Janathan, Koordinator Tim Komisi pemberantasan Korupsi Wilayah Sumatera Utara dalam acara “monitoring dan evaluasi MCP, penertiban asset serta optimalisasi PAD” di Aula Balai Sada Arih Komplesk panorama Indah Sindeka, Jumat (11/06/2021).

"Ini adalah penekanan penuh bagi kita semua, para Pimpinan OPD untuk selalu mawas diri dan menghindari tindakan melawan hukum termasuk tindakan korupsi. Kegiatan hari ini adalah sebagi bentuk penguatan komitmen kita untuk bersama-sama mencegah korupsi, lakukan terus evaluasi sistem dan laporan keuangan kita, "ungkap Bupati dalam sambutannya. 

Komisi pemberantasan Korupsi melalui Koordinator wilayah Sumatera Utara sengaja datang ke Pakpak Bharat guna mengevaluasi dan melaksanakan “Monitoring Center Prevention (MCP 2021 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Muhammad Janathan selaku Penanggung jawab Wilayah Sumatera Utara hadir bersama koleganya di KPK Yuli Kamalia.

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dalam acara ini juga memaparkan capaian MCP Pakpak Bharat 2020 yakni sebesar 65,34 %. Selain itu Kepala Dinas Kesehatan Pakpak Bharat dr.Thomas, MM juga menjelaskan rincian dan urian pencegahan dan penanganan pandemic Covid 19 di Wilayah Pakpak Bharat.

M. Janathan dalam arahannya antara lain sangat memuji kondisi geogerafis Pakpak Bharat yang berbukit-bukit dan menurutnya sangat indah.

"Saya terus terang sangat suka dengan kondisi alam Kabupaten ini, tadi sebelum sampai di tempat ini kami sebenarnya sempat nyasar sampai Wilayah Aceh, sangat jauh dan melelahkan. Tapi ini juga adalah bagian dari pada tugas kami, pengalaman dari masa lampau ternyata team Penindakan KPK pernah sampai ke Wilayah ini, oleh karenanya saya ingatkan bapak dan ibu sekalian bahwa tidak ada tempat yang tidak tersentuh, dimana ada indikasi korupsi dan penyelewengan keuangan Negara, kami Komisi Pemberantasan Korupsi pasti akan hadir di sana, "ungkap Janathan dalam arahannya.

Saat ini di KPK lebih menitik beratkan pada pencegahan korupsi dari pada penindakan, ada tujuh tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah diantaranya praktek jual beli jabatan, benturan kepentingan dalam hal pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan lain sebagainya. 

"Saya melihat Bupati kita saat ini dikelilingi oleh personil yang bagus, punya team yang mumpuni, kalau bisa MCP nya ditingkatkan sampai sekitar 80 % tentu akan sangat bagus,"katanya .(MB /PR) 


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Deli_Serdang.jpg

Bantah Antikritik Soal Akun Anonim, Pemkab Deli Serdang Buka Suara Terkait Anggaran Rp38,5 Miliar

🔖 DAERAH 👤Radar Medan 🕔11:27:41, 22 Okt 2026

RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas