Pemprov Sumut Kebut Realisasi 4.432 Kegiatan Pembangunan, Rp1,5 Triliun Sudah Berkontrak
Oleh : Radar Medan | 10 Jun 2026, 16:49:22 WIB | 👁 73 Lihat Umum
Keterangan Gambar : Temu Pers bersama Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kegiatan ini difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut yang berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Nomor 30 Medan, Rabu (10/6/2026).
RADARMEDAN.CPM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengakselerasi realisasi 4.432 kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan pada tahun 2026. Dari total pagu anggaran Rp3,4 triliun, sebanyak Rp1,5 triliun di antaranya telah memasuki tahap kontrak.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (10/6/2026).
Faisal menjelaskan, dari total 4.432 kegiatan yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 723 kegiatan merupakan pembangunan infrastruktur dan 3.709 kegiatan lainnya merupakan kegiatan noninfrastruktur. “Dari total pagu tersebut, sebanyak Rp1,5 triliun sudah berkontrak,” kata Faisal.
Menurut Faisal, Pemprov Sumut akan terus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ribuan kegiatan yang dijalankan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus berupaya merealisasikan program pembangunan sehingga bisa cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengakselerasi pelaksanaan tiga kelompok program pembangunan prioritas. Pertama, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup 141 kegiatan dengan pagu anggaran Rp1,1 triliun. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh sembilan OPD utama bersama perangkat daerah pendamping.
Beberapa program yang masuk dalam PHTC antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis, Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice.
Kedua, Proyek Strategis Daerah (PSD) yang mengakomodasi 322 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp856 miliar. Ketiga, Pemprov Sumut juga terus mengawal dua proyek berskala nasional yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp986 juta.
“Diharapkan pembangunan-pembangunan ini dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Sumut, karena program-program ini mencakup seluruh bidang dan sektor,” kata Faisal.(FS)/PE
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026).
Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .
RADARMEDAN.COM - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut.
Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai . . .
RADARMEDAN.COM - Polda Sumatera Utara merilis perkembangan terbaru penanganan bencana alam di wilayah Sumut sejak 24 hingga 29 November 2025. Hingga pukul 09.00 WIB, tercatat 488 kejadian bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung yang tersebar di 21 wilayah hukum Polres jajaran.
Update Ddata terbaru, . . .
Tulisan Kiriman Hanina Afifah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi USU
RADARMEDAN.COM - Bagi sebagian orang, bahkan mungkin Anda salah satunya, olahan herbal sering terdengar meragukan dalam mendukung pemulihan kesehatan. Namun, Michael Aditya (32) membuktikan lewat kisahnya. Tak pernah sebelumnya terlintas di benak pria asal Surabaya ini, . . .
RADARMEDAN.COM – Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam temu pers memberi penjelaskan kepada wartawan bahwa kasus pembakaran rumah seorang Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan di Komplek Taman Harapan Indah, Blok D No. 25, dipastikan merupakan aksi pembakaran berencana oleh mantan sopir korban. Hal itu disampaikan dalam . . .
RADARMEDAN.COM - Dalam era informasi yang berkembang sangat cepat dan luas, pejabat negara maupun swasta diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih media yang dijadikan sumber informasi. Penting bagi pejabat negara untuk mengenali media dan jurnalis yang kredibel agar informasi yang diterima maupun disebarkan dapat . . .