Beras Murah SPHP Sulit Ditemukan di Medan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Oleh : Radar Medan | 29 Sep 2026, 10:10:14 WIB | 👁 413 Lihat
Ekonomi
Beras Murah SPHP Sulit Ditemukan di Medan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Keterangan Gambar : Kondisi harga beras medium yang mencapai Rp78.000–Rp85.000 per 5 kilogram, Selasa (29/9/2026).


RADARMEDAN.COM - Ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah titik penjualan di Kota Medan menjadi sorotan. Beras murah program pemerintah tersebut disebut semakin sulit ditemukan masyarakat, sementara harga beras medium di pasaran kini berada di kisaran Rp78.000 hingga Rp85.000 per kemasan 5 kilogram.

Kondisi ini menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini mengandalkan beras SPHP sebagai salah satu pilihan untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

Persoalan semakin terasa karena masih terdapat masyarakat Kota Medan yang mengaku belum menerima bantuan pangan beras melalui program Bantuan Pangan (Banpang).

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mempertanyakan kembali ketersediaan beras SPHP di pasaran. Mereka berharap pemerintah segera memastikan distribusi beras SPHP kembali berjalan secara merata di Kota Medan.

“Kalau beras SPHP ada, masyarakat punya pilihan membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau. Sekarang mencari beras SPHP saja sulit, sementara harga beras medium sudah Rp78.000 sampai Rp85.000 per lima kilogram,” ujar seorang warga Medan, Selasa (29/9/2026).

Masyarakat menilai keberadaan beras SPHP sangat penting sebagai instrumen stabilisasi harga pangan. Selain membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau, ketersediaan SPHP juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang ketika harga beras medium di pasaran mengalami tekanan.

Kelangkaan beras SPHP di sejumlah titik penjualan juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha kecil dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang selama ini berharap mendapatkan pasokan beras pemerintah untuk dijual kembali kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Minta Distribusi SPHP Kembali Diperkuat

Masyarakat Kota Medan berharap pemerintah dan pihak terkait tidak hanya memastikan ketersediaan beras untuk program bantuan pangan, tetapi juga memperkuat distribusi beras SPHP melalui jalur penjualan resmi.

Mereka meminta agar pasokan SPHP tidak hanya tersedia di titik-titik tertentu, melainkan dapat menjangkau pasar rakyat dan wilayah permukiman masyarakat secara lebih merata.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan juga kesulitan mendapatkan beras murah. Kami berharap SPHP kembali didistribusikan ke Kota Medan secara rutin dan merata,” harap warga.

Kondisi harga beras medium yang mencapai Rp78.000–Rp85.000 per 5 kilogram menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memastikan stabilisasi pasokan tetap berjalan.

Masyarakat pun berharap ada langkah konkret untuk menjamin ketersediaan beras SPHP di Kota Medan, sekaligus memastikan program stabilisasi pangan benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.(R/HM)


TAGS :


Komentar Facebook

Tuliskan Komentar dengan account Facebook

Kembali Ke halaman Utama

Berita Lainnya:

Tersangka_Karo1.jpg

Kasus Pembunuhan Dosen ITB Kabanjahe: Polisi Tangkap 2 Pelaku, Tim Masih Buru Pelaku Lainnya

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔16:35:35, 28 Sep 2026

RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .

Berita Selengkapnya ▸
IMG_20260827_113028_compress46.jpg

Klaim Profesor hingga Dokter Spesialis di TikTok Disorot, Rekam Jejak Akademik Dipertanyakan

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔17:40:04, 26 Agu 2026

RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .

Berita Selengkapnya ▸
dilaporkan1.jpg

Buntut Eksekusi Paksa Chapel, Pdt. Gloria Resmi Polisikan Rektor USU ke Polda Sumut, Ini Jawaban USU

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔08:32:11, 12 Agu 2026

RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .

Berita Selengkapnya ▸
pemain_Brasil_dan_Maroko.jpg

Brasil Dipaksa Maroko Bermain Imbang Sampai Turun Minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026

🔖 OLAHRAGA 👤Syaiful W Harahap 🕔06:09:28, 14 Jun 2026

RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .

Berita Selengkapnya ▸
5JT.jpg

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

🔖 HUKUM DAN KRIMINAL 👤Radar Medan 🕔21:06:51, 11 Jun 2026

RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .

Berita Selengkapnya ▸
Tim_Hukum_MUKI.jpg

USU Dinilai Kebablasan, Tim Hukum MUKI Sumut Desak Menag Turun Tangan Urus Polemik Gereja POUK

🔖 UMUM 👤Radar Medan 🕔17:05:29, 26 Mei 2026

RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .

Berita Selengkapnya ▸
eselon.jpg

Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Peru

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔18:53:21, 16 Apr 2026

RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .

Berita Selengkapnya ▸
provokasi.jpg

Waspada Penunggang Gelap di Balik Isu Babi: Jangan Kasih Celah Mafia Narkoba Obok-obok Medan!

🔖 OPINI 👤Radar Medan 🕔11:55:43, 01 Mar 2026

RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .

Berita Selengkapnya ▸
demo11.jpg

Ribuan Massa Kepung Balai Kota Medan, Wali Kota Rico Waas Akhirnya Tarik SE Dagang Babi

🔖 BERITA KOTA 👤Radar Medan 🕔20:01:13, 26 Feb 2026

RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .

Berita Selengkapnya ▸
setneg.jpg

Langgar Aturan, Ini Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izin Usai Ratas Dipimpin Presiden

🔖 NASIONAL 👤Radar Medan 🕔21:39:16, 20 Jan 2026

RADARMEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pencabutan izin terhadap puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo . . .

Berita Selengkapnya ▸

Berita Utama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami.

Jejak Pendapat

Bagaimana pandangan anda atas Pilkada 2024?
  Tidak Ada Pilihan
  Tidak Puas
  Puas