RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan, Ir. Khairul Syahnan, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Progres Pengadaan Barang/Jasa Pemko Medan, Senin (13/5) di Ruang Rapat II, Kantor Wali Kota. Rapat yang diikuti dihadiri oleh Kadis PU, Isa Anshari, dan Kadis Perhubungan, Iswar mengambil materi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemko Medan. Dalam rapat itu, Kabag Pembangunan Zulfansyah Ali Saputra yang mendampingi Asisten Ekonomi Pembangunan mempresentasikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dia menyampaikan, dasar hukum percepatan ini adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam rapat itu dipaparkan pula Instruksi Percepatan Pengadaan untk OPD/ULP, yakni melaksanakan pemilhan penyedia baang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SIRUP, melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik, dan melaksanakan pencatatan nilai kontrak aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui tender maupun non tender.
Disampaikan pula metode pemilihan penyedia barang/barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan Pasal 38 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari E-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Disebutkan juga, pembelian secara e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri. Di samping itu, dalam hal pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyediaan selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(kominfo/red)
RADARMEDAN.COM..COM, ANAMBAS - Proses pembangunan RSUD type C hasil bantuan dari Kemenkes RI di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, beberapa masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dapil Dua (AMDD) tidak setuju mengenai lokasi tempat pembangunan RSUD type C tersebut. Dimana, lokasi . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Jumat, 31 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB, tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yaitu tersangka PS (Lk/55 Tahun) selaku mantan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara dan kini menjabat sebagai Staf Ahli di Kantor . . .
RADARMEDAN.COM - Pemko Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan telah menyusun Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan . . .
RADARMEDAN.COM, ANAMBAS - Penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Puskesmas Siantan Selatan Tahun Anggaran 2019 terus di kembangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas. Kali ini, Kejari Kepulauan Anambas telah menetapkan satu orang tersangka baru lagi yang berinisial JI dalam kasus tersebut, Senin . . .
RADARMEDAN.COM, ANAMBAS - Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas terpilih, Aneng dan Raja Bayu Febri Gunadian menyambut kedatangan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Hotel Golden View Bengkong, Kota Batam pada Jumat, 17 Januari 2025 sekira pukul . . .
RADARMEDAN.COM, BATAM - Petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam berhasil menggagalkan penyelundupan gading gajah seberat total 40 kilogram. Gading gajah dari Thailand ini ditaksir bernilai sekitar Rp4 miliar. Total ada 8 gading gajah yang ditemukan oleh petugas gabungan Pengamanan (PAM) dari Avsec Bandara, Karantina, Customs Bea dan . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Tersangka penggelapan Sepeda Motor di depan Kantor Desa Bamban Estate berhasil diamankan Tim Operasional Polsek Firdaus Polres Sergai ,Senin (13/01/2025). Adalah korban, Judius Siagian laki-laki (64) seorang petani, warga Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai melaporkan . . .
RADAREMEDAN.COM, BINJAI – Tim gabungan TNI-Polri kembali melakukan aksi tegas dalam memberantas peredaran narkoba dan perjudian di wilayah Binjai. Pada Selasa (14/1/2025) sore, tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo, SH, SIK, M.Si, menggerebek sarang narkoba dan judi di Dusun Banrejo, Desa Empalsmen, Kwala . . .
RADARMEDAN.COM, ANAMBAS - Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H., kembali mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar meningkatkan kewaspadaan menyusul terjadinya angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan Anambas, Minggu (12/01/2025). AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, . . .
RADARMEDAN.COM, BATAM– Polemik tarif transportasi online di Batam terus memanas, sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024 yang mengatur tarif transportasi online roda dua dan roda empat, hingga kini belum ada satupun aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim yang menjalankan aturan . . .
