▴Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih, Cek DPT Online▴ 
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan, Ir. Khairul Syahnan, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Progres Pengadaan Barang/Jasa Pemko Medan, Senin (13/5) di Ruang Rapat II, Kantor Wali Kota. Rapat yang diikuti dihadiri oleh Kadis PU, Isa Anshari, dan Kadis Perhubungan, Iswar mengambil materi Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemko Medan. Dalam rapat itu, Kabag Pembangunan Zulfansyah Ali Saputra yang mendampingi Asisten Ekonomi Pembangunan mempresentasikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dia menyampaikan, dasar hukum percepatan ini adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, serta Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam rapat itu dipaparkan pula Instruksi Percepatan Pengadaan untk OPD/ULP, yakni melaksanakan pemilhan penyedia baang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SIRUP, melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik, dan melaksanakan pencatatan nilai kontrak aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui tender maupun non tender.
Disampaikan pula metode pemilihan penyedia barang/barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan Pasal 38 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari E-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Disebutkan juga, pembelian secara e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri. Di samping itu, dalam hal pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyediaan selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(kominfo/red)
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Camat Sipahutar non aktif Budiarjo Nainggolan (BN) divonis 1 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan pemilu sebagaimana diatur pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Junto Pasal 71 ayat (1) UU No. 26 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024 di Tiara Convention Center Medan. Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024. Bertempat di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dua pasangan calon (Paslon) dengan nomor urut 1, Bobby . . .
RADARMEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN - Kasus viral seorang anak yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Padangsidimpuan kini berakhir dengan kesepakatan damai, Selasa (12/11/2024). Mediasi dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna. Setelah melalui mediasi yang diinisiasi oleh kepolisian dan dihadiri oleh pj. Bupati, . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Rumah Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu yang juga mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, diduga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal (OTK). Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Syafrudin saat dikonfirmasi membenarkan kejadian . . .
RADARMEDAN.COM -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan menggelar debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini, Jumat (8/11/2024) di Four Point by Sheraton Jalan Gatot Subbroto Medan yang akan dimulai pada pukul 19.00 WIB-21.00 WIB. Kepala Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi . . .
RADARMEDAN.COM - Kembali Pemko Medan meraih penghargaan bergengsi di sektor digitalisasi. Kali ini Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan Championship TP2DD (Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terbaik 1 tahun 2024 tingkat Kota Wilayah . . .
RADARMEDAN.COM - Sebagai upaya mencegah terjadinya ancaman dan serangan siber yang semakin kompleks di era digital saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mengadakan Sosialisasi Keamanan Siber bertempat di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (7/11). Sosialisasi yang di ikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) . . .
RADARMEDAN.COM, KARO - Penebangan kayu di kaki pegunungan Sipiso-piso beberapa waktu lalu membuat sejumlah pihak bertanya bagaimana legalitas penebangan kayu tersebut. Informasi yang diperoleh media ini saat menelusuri kasus ke desa Situnggaling, kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 27 Oktober 2024 lalu bahwa kegiatan tersebut sudah . . .
RADARMEDAN.COM, TAPANULI UTARA - Pengeroyokan empat warga yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Tarutung - Sipirok Rabu (30/10) kini menjadi perhatian publik. Pakar Hukum Pidana Dr. Raja Induk Sitompul SH MH menyebut penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di daerah Pahae itu murni kriminal dan harus diusut. "Menyikapi . . .
