Keterangan Gambar : Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pada pengarahan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (7/2/2025).
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyebut efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan bagian dari loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Efisiensi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Fatoni, pada kegiatan pengarahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya pada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (7/2/2025).
"Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokusnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Fatoni.
Disampaikan juga, acara pengarahan tersebut mengenai kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN Pemprov Sumut mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan fiskal daerah.
“Di pundak bapak ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan, agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik,” kata Fatoni.
Fatoni bersyukur, Wamendagri bersedia menjadi narasumber pengarahan pada ASN Pemprov Sumut. Menurutnya, pengarahan tersebut dapat memberi masukan dan penguatan yang besar bagi ASN Pemprov Sumut terutama mengenai efisiensi anggaran.
“Hari ini kita mengupdate, mengupgrade informasi yang baru, semoga dengan arahan Pak Wamendagri ini dapat memberi penguatan pada kita mengenai efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” kata Fatoni.
Wamendagri Bima Arya mengatakan, ASN pemerintah harus betul-betul kuat dalam narasi saat menjawab pertanyaan mengenai efisiensi tersebut. Efisiensi bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.
“Efisiensi itu bisa kita baca dan ditargetkan Kemenkeu untuk memberikan ruang fiskal daerah yang lebih besar,” kata Bima.
Selain itu, Bima mengatakan, penghematan APBD menjadi momentum bagi Pemda untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran dan efisien. Formulasi Transfer ke Daerah (TKD) telah ada keberpihakan untuk Daerah Tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut). Disamping itu memprioritaskan daerah 3T sebagai lokasi prioritas (Lokpri) DAK Fisik.
“Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Surat Edaran Mendagri tentang petunjuk atau pedoman pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Bima.
Turut hadir pada pengarahan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendy Pohan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala OPD dan ASN Pemprov Sumut.(HM/pe)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)