Keterangan Gambar : Masyarakat hukum adat Op Raja Ulosan Sinaga Boru bere rapat dengan tim Legislasi DPRD Samosir
RADARMEDAN.COM, SAMOSIR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah(BP2D) DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat hukum adat (MHA) Op Raja Ulosan Sinaga Boru/bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang, Minggu (10/10/2021) di kantor desa.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD, Anggota BP2D, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Camat Harian, Kepala Desa Partungko Naginjang dan masyarakat.
Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk meninjau lokasi di wilayah MHA di Desa Partungko Naginjang mengingat Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tanah Ulayat Batak dan pemanfaatannya akan di bahas dan ditetapkan oleh DPRD dalam waktu dekat.
Ketua BP2D DPRD Kab. Samosir Saurtua Silalahi, ST menyampaikan bahwa lahirnya Ranperda ini adalah di inisiasi/usul prakarsa oleh DPRD sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan untuk eksistensi tanah ulayat masyarakat adat diwilayah Kabupaten Samosir.
"Peninjauan lapangan yang akan kita lakukan nanti bertujuan juga untuk memastikan bahwa batas-batas wilayah MHA sudah tuntas, sehingga kedepan masalah batas wilayah MHA dengan masyarakat lainnya tidak lagi terjadi," kata Saurtua Silalahi.
Dalam pertemuan tersebut salah satu Anggota BP2D Drs. Jonner Simbolon, M.M.PP menyampaikan agar Tim Legislasi Daerah dapat mensosialisasikan Ranperda ini ke MHA Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru/bere/ibebere.
Sementara, Nasip Simbolon menyampaikan bahwa walaupun ranperda ini kita tetapkan, prosesnya masih panjang, Tim dari Kementerian terkait nantinya akan melakukan verifikasi lapangan atas wilayah maupun batas-batas MHA.
"Harapan kami, kita dapat solid dan bekerjasama sehingga wilayah MHA Ompu Raja Ulosan Sinaga dapat segera ditetapkan oleh pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Kami akan mendampingi dan mengawal ini sampai ke Pemerintah Pusat, ini bentuk komitmen kami untuk masyarakat adat di Kabupaten Samosir,"Nasip Simbolon.
Salah satu Pengurus MHA Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru,Bere/Ibebere , Rajin Sinaga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kab. Samosir dan Tim legislasi daerah atas perhatian, kerjakeras dan sinergitas sehingga Ranperda ini akan ditetapkan dan juga MHA Ompu Raja Ulosan Sinaga telah ditetapkan Pemerintah daerah menjadi salah satu lokus MHA dalam Ranperda ini.
"Terkait batas-batas wilayah MHA telah tuntas dengan komunitas masyarakat lainnya," ujar Ketua Pengurus Ompu Raja Ulosan Sinaga, Boru,Bere/ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang.
Sebelum mengakhiri RDP, Pantas Marroha Sinaga menyampaikan bahwa MHA Ompu Raja Ulosan Sinaga akan menjadi rujukan bagi MHA yang lainnya, karena telah dimasukkan dalam salah satu lokus dalam Ranperda ini dan telah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
"Untuk itu kita dapat bekerjasama dan berkomitmen demi menjamin keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Samosir yang kita sepakat sebagai titik nol peradaban batak yang masih kental menganut adat istiadat batak," tegasnya.(Berman Situmorang/PR)
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)