Keterangan Gambar : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan Kota Pematangsiantar meraih Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 6,65 persen di Command Center Kantor Wali Kota Pematangsian?ar, Rabu (28/8/2024).
RADARMEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR - Kota Pematangsiantar meraih Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 6,65 persen. Angka tersebut meningkat, dan menjadi peringkat tertinggi di Sumatera Utara (Sumut)
Hal itu disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), melalui Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti secara virtual, di Command Center Kantor Wali Kota Pematangsian?ar, Rabu (28/8/2024).
Amalia mengatakan, IPEI merupakan suatu ukuran yang komprehensif untuk melihat dan mengukur tingkat keinklusifan pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya.
"Dan tentunya kita dalam rangka membangun ekonomi perlu juga memastikan pertumbuhan ekonomi ini juga menciptakan akses yang baik dan juga memastikan tidak terjadi ketimpangan," katanya.
Ia mengucapkan selamat kepada Wali Pemko Pematangsiantar yang terus berupaya dalam IPEI dan sudah terintegrasi. Di mana, Pemko Pematangsiantar meraih prestasi peringkat pertama di Sumut.
"Kita melihat IPEI Kota Pematangsiantar tertinggi di Sumut dan terus meningkat, sampai sekarang 6,65 persen," terang Amalia.
Lebih lanjut Amalia mengatakan, pembangunan ekonomi inklusif itu penting.
"Karena kita tahu terjadi sharing effect yang tidak bisa kita hindari secara ekonomi. Saat ini kita sudah pulih, tetapi secara pembangunan sosial ada ketimpangan dan juga tingkat kemiskinan. Serta banyaknya pekerja yang masih bekerja di sektor informal," paparnya.
Jika dilihat proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal sesuai data BPS, menunjukkan saat ini hampir menyentuh angka 60 persen.
"Angka tersebut harus bisa diturunkan," tukasnya.
Sementara itu, Susanti menyampaikan Diseminasi Kajian IPEI Studi Kasus Kota Pematangsiantar sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.
Studi ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi saat ini. Tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen kita untuk memastikan setiap lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi yang ada.
Rangkaian kegiatan Kajian IPEI, katanya, telah dilaksanakan sejak tahun 2023.
"Saat ini kita akan membahas hasil kajian Indeks Ekonomi Inklusif Kota Pematangsiantar. Hasil kajian ini merupakan alat yang sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui data dan analisis yang telah dilakukan, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif," terang Susanti.
Lebih lanjut, Susanti menyampaikan, selaku Wali Kota dan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Kota Pematangsiantar sebagai satu-satunya lokasi studi IPEI Tahun 2023, yang sepenuhnya bersumber dari dana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tidak lupa, Susanti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan studi tersebut.
"Kerja keras dan kolaborasi bapak dan ibu sangat berharga bagi perkembangan Kota Pematangsiantar. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan panduan untuk pembangunan perekonomian Kota Pematangsiantar yang lebih baik lagi, dalam terwujudnya Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas," tukas Susanti.
Sebelumnya, Sekretaris Kota Pematangsian?ar, Rony Sinaga menyampaikan, Pelaksanaan Diseminasi Kajian IPEI Studi Kasus Kota Pematangsiantar ini dalam rangka upaya peningkatkan perekonomian Kota Pematangsiantar secara inklusif melalui Kajian IPEI yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tujuan pelaksanaan Diseminasi Kajian IPEI sebagai bentuk laporan akhir dari hasil kajian IPEI di Kota Pematangsiantar. Sehingga diperoleh masukan dan saran untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Kota Pematangsiantar.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Perencana dan Analis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionalis.
Peserta kegiatan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta dari instansi vertikal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsian?ar. (kb/rp)/PE
RADARMEDAN.COM, DELISERDANG – Polemik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dengan akun media sosial "Badan Perwakilan Netizen 2" makin menghangat. Di tengah krisis gagalnya pengesahan P-APBD 2026, langkah Pemkab yang melaporkan akun anonim tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sempat memicu reaksi . . .
RADARMEDAN.COM, KARO – Kepolisian Resor (Polres) Tanah Karo bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang dosen Institut Teknologi Bisnis (ITB) Kabanjahe, Asprina br Surbakti (38). Petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa berdarah . . .
RADARMEDAN.COM — Aktivitas seorang perempuan yang menggunakan sejumlah nama akun dan mencantumkan berbagai gelar akademik serta profesi kedokteran di media sosial TikTok menjadi perhatian publik. Perempuan yang disebut bernama Nurlian Galingging itu diketahui tampil dengan sejumlah gelar, di antaranya profesor, dokter spesialis . . .
RADARMEDAN.COM – Konflik seputar pengosongan fasilitas Chapel Oikumene Universitas Sumatera Utara (USU) memanas dan berujung ke ranah hukum pidana. Menyusul eksekusi pengosongan oleh pihak kampus pada Senin (10/8/2026), Pdt. Gloria Iriany Balle, S.Th., M.Div., resmi melaporkan Rektor USU beserta sejumlah pihak ke Sentra Pelayanan Kepolisian . . .
RADARMEDAN.com – Juara lima kali Piala Dunia FIFA, Brasil, ditahan Maroko bermain imbang 1-1 sampai turun minum di Grup C Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi ini, 14/6/2026, pagi WIB di New Jersey Stadium, New York City, New York, Amerika Serikat (AS). Timnas Negeri Samba justru duluan tertinggal 0-1 sampai turun minum ketika di . . .
RADARMEDAN.COM – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes . . .
RADARMEDAN.COM – Gelombang perlawanan jemaat terhadap rencana pengosongan paksa Gedung Gereja Oikoumene (POUK) Universitas Sumatera Utara (USU) makin memanas paska terbitnya surat pengosongan yang kedua. Buntunya komunikasi dengan pihak kampus membuat Tim Hukum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Sumatera Utara menolak keras surat . . .
RADARMEDAN.COM - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik . . .
RADARMEDAN.COM - Belakangan ini, tensi di Kota Medan lagi naik gara-gara polemik Surat Edaran (SE) Wali Kota soal penataan daging non-halal. Dari aksi ribuan massa di Balai Kota sampai munculnya gerakan tandingan, suasananya jadi makin "panas". Tapi tunggu dulu, warga Medan jangan mau cuma jadi penonton yang gampang disulut. Kita harus . . .
RADARMEDAN.COM - Gelombang protes ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan memadati depan Kantor Wali Kota dan gedung DPRD Medan, Kamis (26/2/2026). Massa menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang dinilai diskriminatif dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang . . .
.jpg)
__jpg.jpg)